Setelah sukses swasembada beras, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersiap untuk menghentikan impor jagung. Selama ini, produksi komoditas jagung di dalam negeri dianggap cukup berlimpah, sehingga memungkinkan Indonesia untuk tak tergantung lagi dari produksi jagung negara lain.
"Pemerintah terus berupaya mendahulukan kepentingan petani jagung dalam negeri, dengan kembali meniadakan importasi di 2026," ungkap Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menurut Amran, produksi jagung nasional mencatat surplus terhadap konsumsi. Hal ini bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan, hingga 6 Januari 2026 lalu, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang 2025 tercatat mencapai 16,11 juta ton, yang menunjukkan adanya penguatan produksi dalam negeri.
Di sisi kebutuhan, konsumsi Jagung Pipilan kering (JPK) 14% selama 2025 berada di kisaran 15,64 juta ton. Dengan produksi yang melampaui kebutuhan, terdapat surplus sekitar 0,47 juta ton.
Surplus produksi dan pengelolaan pasokan yang terjaga, mendorong terbentuknya stok akhir tahun yang solid. Berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional yang disusun Bapanas bersama kementerian dan lembaga terkait, stok carry over dari 2025 ke 2026 mencapai 4,5 juta ton. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi hampir tiga bulan kebutuhan nasional, dengan kebutuhan bulanan sekitar 1,4 juta ton.
Stok carry over yang kuat ini menjadi penanda bahwa Indonesia pada 2025 telah berada dalam kondisi swasembada jagung. Sepanjang tahun, kebutuhan jagung pakan dapat dipenuhi tanpa ketergantungan impor. Produksi petani dalam negeri menjadi tulang punggung pasokan kebutuhan dalam negeri.
Penguatan fundamental hingga hilirisasi pangan
Tercapainya swasembada jagung ini membuat pemerintah semakin percaya diri untuk merevitalisasi ekosistem industri peternakan di Indonesia. Karena dengan stabilitas produksi jagung, maka rencana berikutnya untuk merealisasikan pembangunan industri pakan ternak di tanah air akan memiliki pijakan lebih kuat. Dan pembangunan pakan ternak ini, menurut Menteri Amran akan ditujukan demi memenuhi kebutuhan peternak skala kecil.
Demi mewujudkan hal itu, BP Danantara akan mendanai pembangunan puluhan pabrik pakan ternak dan fasilitas pendukung di berbagai daerah di Indonesia. Seperti fasilitas pembibitan atau day old chick (DOC) , pabrik vaksin dan obat-obatan dengan total investasi sekitar Rp20 triliun. Dua BUMN Pangan telah ditunjuk untuk membangun proyek ini yakni PTPN III (Holding) dan PT Berdikari.
Menteri Amran menjelaskan, pengembangan peternakan ayam merupakan bagian dari percepatan hilirisasi pangan nasional. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memastikan pasokan daging ayam dan telur tetap terjaga sebagai fondasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia menambahkan, investasi ini akan difokuskan untuk membangun rantai produksi di hulu, dengan pembagian peran antara BUMN dan peternak rakyat. Mulai dari grandparent stock, parent stock, hingga pembangunan Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU), cold storage dan olahan hasil ternak.
“Sementara yang di sektor budidaya atau on farm adalah peternak rakyat UMKM dan koperasi termasuk koperasi desa merah putih (KDMP),” ujarnya.
Skema ini, menurut Amran, diharapkan bisa menstabilkan harga pakan dan DOC yang selama ini fluktuatif, dan sering merugikan peternak kecil. “Dengan cara ini, harga pakan dan DOC bisa lebih stabil. Peternak kecil jadi terlindungi, sementara konsumen juga tidak terbebani dengan harga tinggi,” ujarnya.
Amran menegaskan, program ini bukan membangun usaha dari nol, melainkan memperkuat sistem dan ekosistem produksi yang sudah berjalan agar lebih efisien dan berdaya saing.
Pemerintah memproyeksikan, ekosistem terintegrasi ini akan menciptakan hingga tiga juta lapangan kerja baru dalam empat tahunan ini mendatang, sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Seluruh aspek pembangunan akan dinaungi regulasi kuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Surat keputusan Bersama (SKB) antar kementerian, dengan pendanaan yang dikelola Danantara Indonesia.
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria memaparkan, rencana pembangunan peternakan ayam ini tengah dikaji secara menyeluruh, dan akan diatur lewat SKB kementerian dan Lembaga terkait.
"Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan kaidah korporasi yang baik," kata Dony. Menurutnya, program ini akan segera dimulai pasca penetapan infrastruktur dan regulasi bersama pemerintah.
Menegakkan implementasi di lapangan
Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional, Alvino Antonio, menilai, sejauh ini program dan kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah dalam hal menciptakan kemandirian peternakan sudah memiliki tujuan yang bagus.
Kebijakan pemerintah di sektor peternakan dianggap telah menunjukkan arah yang positif dan membawa sejumlah perbaikan. Namun, kebijakan yang ada, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan harapan para peternak di lapangan.
Dalam praktiknya, peternak rakyat yang memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya, peternak rakyat saat ini masih dihadapi persaingan ketat dengan masuknya produk impor serta dominasi perusahaan yang memiliki jaringan di sektor peternakan.
“Peternakan rakyat tidak bisa berkembang karena pengawasan dari pemerintah tidak ada, antara perusahaan integrasi dengan peternakan rakyat harus bersaing di tempat dan market yang sama,” jelasnya.
Tingginya biaya produksi menjadi salah satu faktor utama yang membuat peternakan rakyat semakin sulit bersaing di tengah ketatnya persaingan pasar. Margin keuntungan peternak rakyat pun semakin menipis.
Dari kondisi tersebut, para peternak rakyat memerlukan dukungan nyata dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menekan biaya produksi serta meningkatkan daya saing para peternak.
“Peternak rakyat beli bibit dan pakan ternak dari integrator, sudah pasti biaya produksi peternakan rakyat lebih tinggi, yang menyebabkan peternakan rakyat mandiri kalah bersaing di pasar bebas yang sama,” lanjut Alvino.
Alvino menilai sejumlah langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dalam sebagai upaya mensejahterakan para peternak rakyat sudah bagus, namun implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan.
Salah satu kebijakan dari pemerintah yang tidak diikuti dengan implementasi yang baik, seperti terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
Dalam Pasal 23 ayat (1), dinyatakan bahwa produksi DOC dengan klasifikasi Fully Selected (FS), dari pelaku usaha integrasi atau pembibit Parent Stock (PS) harus dialokasikan paling rendah 50% kepada pelaku usaha mandiri, koperasi, dan juga peternak.
“Contohnya harga ayam hidup di tahun 2024 bagus, tapi peternakan rakyat banyak yang tidak menikmati karena tidak kebagian DOC-nya, padahal pembagian DOC sudah diatur di Permentan Nomor 10 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1,” lanjutnya.
Apalagi, tingginya harga bahan baku pangan ternak serta indukan menjadi persoalan serius yang membuat peternak rakyat semakin sulit bersaing dengan peternakan atau perusahaan integrasi. Kenaikan harga ini pun tidak diimbangi dengan harga jual hasil produksi yang stabil.
“Peternakan terintegrasi dan peternakan rakyat tidak bisa bersaing karena bahan baku pakan dan indukan 90% diimpor, dari harga sampai di sini mahal karena diduga biaya pungli dan setorannya tinggi,” ujarnya.
Untuk memberi ruang dan kesempatan bersaing yang lebih tinggi untuk para peternak rakyat, Alvino mengusulkan agar perusahaan integrasi atau perusahaan besar yang menguasai berbagai tahapan usaha peternakan seperti pembibitan, pakan, budi daya, pemotongan, hingga pemasaran, wajib dibatasi agar ruang usaha budi daya tetap tersedia bagi para peternak rakyat. “Perusahaan integrasi harusnya tidak boleh budi daya,” ujarnya.
Kolaborasi dan standarisasi peternak kecil
Guru besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) University menilai, meski sudah banyak program pemerintah untuk menguatkan sektor peternakan, namun ekosistem dan kekuatan peternakan rakyat masih belum terbentuk secara optimal, lantaran pola usaha yang dijalankan para peternak masih bersifat individual.
Bahkan, antara peternak saja kerap saling bersaing, alih-alih berkolaborasi untuk memperbesar skala usaha.“Antara tetangga dalam satu desa saja bisa bersaing, gimana kalau kecil-kecil itu bersaing, harusnya berkolaborasi untuk menjadi besar. Demikian juga koperasi, koperasi satu sama lain harus berkolaborasi juga,” katanya.
Kolaborasi diharapkan akan menciptakan skala usaha dan ekonomi yang lebih besar, sehingga lebih kuat dalam memperoleh pakan, mengakses distribusi, hingga memasarkan produk ternak.
Persaingan ini dinilai menghambat terbentuknya ekosistem peternakan rakyat yang sehat dan berkelanjutan. Di sisi lain, kualitas produk peternakan rakyat juga sulit dibandingkan secara langsung dengan perusahaan besar, karena skala usaha yang kecil dan produk yang dihasilkan oleh para peternak jadi beragam.
“Seperti kita seperti masuk mal supermarket dengan pasar tradisional. Di mal semua standar kualitasnya, kalau yang di pasar ya sendiri-sendiri. Ada yang bagus ada yang jelek,” jelasnya.
Karenanya, Muladno menekankan perlunya pembinaan bagi petani agar mutu dan kualitas produk peternakan rakyat bisa ditingkatkan, sehingga para peternak bukan hanya sekadar bersaing, tetapi bahkan bisa disandingkan dengan perusahaan besar.
“Apabila ini kita tata, bisa saja menjadi bukan bersaing dengan supermarket, tetapi bersanding. Kualitas dari sisi kualitas produknya ya bisa hampir sama namun harganya lebih murah,” ungkapnya.
Disini diperlukan standar mutu yang seragam, dan pola pikir yang lebih menekankan kolaborasi dibanding dengan persaingan individu. Dengan produk dan pemikiran yang seragam dan pendekatan profesional, peternak rakyat bisa bersaing secara sehat melalui efisiensi dan inovasi, sehingga tercipta produk ternak yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Untuk bisa menkonsolidasikan para peternak kecil, maka perlu pendampingan. Muladno mencontohkan, di kampus tempat ia mengajar ada program Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang sudah dijalankan oleh IPB University sejak tahun 2013.
Institusi ini bisa dimanfaatkan secara lebih luas. Menurutnya, hingga kini sudah ada 58 kawasan SPR yang sudah dibina dan lulus hingga siap berbisnis serta bekerja sama.
“Program ini sudah melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan komunitas peternak, kalau ini sudah matang ya melibatkan swasta, ini kan ekosistem yang sudah terbukti,” jelasnya.
Mukhlison, Gema Dzikri dan Dian Amalia
