Sejumlah alat berat terparkir di kawasan Pantai Baru, Kelurahan (Desa) Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di situ, beberapa bangunan dengan aksen warna merah putih telah berdiri, meski masih kosong dan belum dilengkapi fasilitas. Ada pos docking kapal, balai nelayan, shelter perbaikan jaring, hingga kios kuliner.

Total ada 15 pos di kawasan seluas 9.000 meter persegi ini. Di sinilah lokasi pembangunan salah satu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Digarap oleh BUMN PT Adhi Karya, hingga minggu ke-17, pembangunan diklaim mencapai 92%. KNMP Poncosari diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekitar 200 nelayan yang biasa melaut dari kawasan Pantai Baru dan Pantai Kuwaru, Bantul.

Belum semua bangunan tuntas dibangun. Pos docking, sebagai akses kapal mendekat ke KNMP, belum terhubung dengan laut. Kanal sepanjang 200 meteran itu masih dalam proses keruk. Tengah disiapkan fondasi gudang beku dan pondasi pabrik es.

Pada Jumat, 2 Januari 2026 lalu pagi, kesibukan meningkat di lokasi tersebut. Spanduk proyek dan ucapan selamat datang dibentangkan. Tenda besar dan kursi-kursi disiapkan untuk menampung sekitar 130 nelayan setempat yang diundang. Pagi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hadir untuk melihat perkembangan proyek.

Sakti menyatakan kunjungan ini merupakan rangkaian agenda untuk melihat perkembangan pembangunan KNMP di sejumlah daerah. Pihaknya menargetkan pembangunan tuntas bulan Januari 2026 ini. “Ini bagian dari kegiatan melihat progres (KNMP) di seluruh daerah. Kemarin di Tuban (Jawa Timur), hari ini di sini. Sebelumnya di Purworejo dan Pati (Jawa Tengah), Cirebon (Jawa Barat), juga di Indonesia timur,” tuturnya.

Salah satu kampung nelayan percontohan berada di Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang menurutnya dibangun 18 bulan silam. “Hasilnya di sana cukup bagus. Produktivitas meningkat 121 persen. Nilai nelayan meningkat signifikan. Kalau (KNMP) ini jadi, membantu ekonomi bergerak dan meningkat,” imbuh Sakti.

Hanya saja, ia menyatakan pembangunan KNMP di Bantul ini belum sempurna. “Tadi kualitas saya minta diperbaiki oleh kontraktor,” ujarnya. Hal ini dipertegas pernyataan Staf Ahli Menteri, Trias Yunanda, yang meminta pihak Adhi Karya merapikan pembangunan KNMP di Bantul ini.

Mengitari area proyek, sambil bertanya tentang progres pembangunan, lalu berbincang sejenak dengan nelayan, hanya sekitar 30 menit Sakti meninggalkan lokasi.

KNMP untung, nelayan untung 

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjelaskan KNMP akan mengintegrasikan kebutuhan nelayan mulai dari docking kapal, bengkel, pengisian BBM, hingga penyimpanan ikan dengan pendingin (cold storage). KNMP akan mendorong kualitas budaya bahari di Bantul. “Kampung nelayan ini kan belum pernah ada di Bantul. Maka ekosistem nelayan akan lebih bergerak karena ada fasilitas yang lebih memadai,” ujarnya.

Apalagi, di Bantul, tradisi bahari belum lama jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti Pantai Utara (Pantura) di Jawa Tengah. “Kita ingin bangun budaya bahari di Bantul. Dengan fasilitas lebih lengkap, jumlah nelayan akan lebih banyak. Seperti kata Ngarso Dalem (Sultan Hamengku Buwono X, Raja dan Gubernur DIY) sumber daya laut di DIY belum banyak dimanfaatkan. Bantul sebagai daerah pesisir punya peluang,” paparnya.

Menurutnya, KNMP ini akan satu manajemen dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Poncosari. “Dengan dibuat sistem, seperti bayar jasa, retribusi, sewa atau kerja sama bagi hasil, KNMP untung, nelayan untung,” katanya.

Halim berharap KNMP di Bantul tak hanya ada di Pantai Baru. “Kita berharap ada satu lagi. Ini di ujung barat (Bantul), di ujung timur kami usulkan setelah ada evaluasi,” ujarnya.

Ketua Nelayan Pantai Kuwaru Ponijo mengapresiasi pendirian KNMP Poncosari. “Harapannya, KNMP ini nantinya sangat bermanfaat bagi semua nelayan di sini. Hasil tangkapan bisa dikover semua, diperlancar untuk produksi dan penyimpanan dengan adanya cold storage,” tuturnya.  

Menurut dia, ada satu fasilitas yang amat dinanti-nantikan nelayan: fasilitas perbaikan kapal. “Ini yang saya kira yang paling penting adalah bengkel nelayan. Sudah disampaikan, tinggal realisasinya saja,” ujarnya.

Bengkel nelayan memang menjadi salah satu pos di KNMP ini, meski baru berupa bangunan dan belum ada perangkatnya. Kebutuhan lain adalah adanya gudang pendingin. Selama ini, nelayan di Pantai Baru dan Kuwaru harus mengambil es dari Pantai Depok –yang berjarak 9-10 kilometer--untuk menyimpan ikan.

Nelayan di pesisir Bantul umumnya memperoleh hasil laut berupa ikan layur, tenggiri, tongkol, samangati, gatho, dan teri. Pada 2024, total hasil tangkapan ikan di Kabupaten Bantul mencapai 850 ton. Ponijo menyebut kontribusi nelayan Pantai Kuwaru mencapai 50 ton di puncak musim melaut. Adanya KNMP Poncosari ini diperkirakan meningkatkan hasil hingga 30 persen.

Menurutnya, program kampung nelayan ini baru pertama kali digelar dan merupakan terobosan. “Kalau program sebelumnya, seperti Kampung Nelayan Maju, malah belum pernah dengar,” ujarnya. 

Kesejahteraan masyarakat pesisir

Pemerintah Indonesia terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui program desa nelayan. Ini merupakan inisiatif besar Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan memanfaatkan potensi laut nasional secara berkelanjutan.

Melalui program ini, pemerintah berupaya menghadirkan solusi nyata bagi pemberdayaan komunitas nelayan di seluruh tanah air. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, selama ini di Indonesia belum pernah ada program peningkatan kesejahteraan nelayan yang efektif.

“Jadi pada dasarnya, dalam 80 tahun sejarah Indonesia, belum ada program yang benar-benar efektif untuk memberdayakan komunitas nelayan kami. Dan inilah yang sedang kami coba lakukan,” ujar Presiden Prabowo saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025, di Hotel The St. Regis, pada Rabu, 15 Oktober 2025. 

Kepala Negara menjelaskan bahwa program Desa Nelayan dimulai dengan proyek percontohan yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu model yang dikembangkan disebut Fishing Village Project yaitu desa dengan sekitar 2.000 nelayan yang direorganisasi dan difasilitasi dengan infrastruktur memadai. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah membangun dermaga sederhana, menyediakan fasilitas produksi es, cold storage, serta panel surya untuk kebutuhan energi.

Selain itu, disiapkan pula klinik bersih dan sekolah yang layak bagi keluarga nelayan. “Dan kami menemukan dari kesaksian mereka, setelah satu setengah hingga dua tahun, pendapatan mereka meningkat hingga 100%. Itu luar biasa. Saya sendiri sangat terkejut. Saya pikir mungkin 40%, 50%, tapi ternyata meningkat 100% dan semua itu hanya karena hal-hal dasar seperti es, dan tentu saja fasilitas untuk pelelangan ikan,” kata Presiden.

Dengan tersedianya fasilitas pelelangan, ikan segar dari desa nelayan kini dapat dijual langsung dengan harga lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah berencana mereplikasi model Desa Nelayan ini secara nasional. Tahun 2025, program tersebut telah membangun 65 desa, dan ditargetkan hingga akhir tahun 2026 akan mencapai 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

Keberhasilan program ini juga akan memperkuat pasokan protein segar bagi masyarakat dan terhubung dengan jaringan koperasi desa. Saat ini, pemerintah telah membentuk lebih dari 81.000 koperasi desa yang masing-masing memiliki gudang, cold storage, minimarket, apotek, dan klinik sendiri. Setiap koperasi juga akan memperoleh pembiayaan untuk dua truk pengangkut hasil produksi, agar distribusi ke pasar berjalan lancar.

Seratus Kampung Nelayan Merah Putih

Pada tahun 2026, KKP menargetkan pembangunan tahap dua, sejumlah KNMP lainnya. Sebelumnya pada tahun 2026, sudah ada 65 KNMP dibangun, dimana progres rata-rata di tahap satu ini sudah mencapai 60% hingga 80%.

Dengan berbagai fasilitas yang dibangun, KKP memproyeksikan keberadaan KNMP dapat meningkatkan produksi sedikitnya 237 ton per tahun dengan nilai mencapai Rp 4 miliar. Dukungan fasilitas khusus seperti gudang beku, pabrik es portable, serta armada berpendingin, diyakini mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp 11 miliar per tahun. 

Selain meningkatkan produktivitas, program KNMP ditargetkan mendongkrak pendapatan nelayan. Rata-rata penghasilan nelayan diproyeksikan naik dari Rp 3,8 juta menjadi Rp 5,2 juta per bulan. 

Ketua Tim Kerja Humas dan Kerja Sama Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, Hasan El Fakhri mengatakan, program pembangunan dilakukan tahap demi tahap menyasar ribuan kampung nelayan lainnya. 

Hasan menyatakan, evaluasi dampak program belum dapat dilakukan secara kuantitatif karena anggaran baru sepenuhnya ditetapkan setelah penutupan buku keuangan akhir tahun.

“Masih berproses, karena anggaran 2026 baru final pas tutup buku akhir tahun. Dana juga masih disalurkan, sehingga implementasinya pun masih berjalan. Kami belum bisa mengukur secara kuantitatif dampak-dampaknya,” kata Hasan kepada Suar.id.

Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa sejumlah tahapan pelaksanaan program tetap berjalan. Ia menyebut pemetaan lokasi, pembangunan, serta pencapaian target program KNMP masih terus dilakukan hingga saat ini. 

Kendati masih dalam proses, KKP juga secara paralel memulai pengerjaan dan siap membangun 35 lokasi KNMP tahap dua untuk melengkapi 65 KMNP di tahap satu, sehingga total pembangunan tahun anggaran 2025 mencapai 100 lokasi.

“Kita sudah berkontrak kemarin, dan pembangunan bisa segera dilakukan di 35 lokasi tambahan,” kata Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP, Trian Yunanda. 

Trian mengatakan pembangunan KNMP tahap dua menggunakan anggaran negara sebesar Rp 859 miliar dengan skema kontrak tahun jamak atau multi year contract (MYC). Pembangunan tahap 2 ditargetkan selesai pada bulan Mei tahun 2026.

Dalam hal ini, KKP menekankan perhatian mereka pada penjagaan mutu konstruksi, estetika, ketepatan waktu pelaksanaan hingga pelibatan masyarakat lokal sebagai pekerja. Misalnya KKP menerangkan penyelesaian pembangunan KNMP seperti di Toli-Toli, diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 163 orang pekerja lokal.

“Intinya KNMP kita jalankan sebaik-baiknya di banyak titik secara terintegrasi dalam satu model bisnis perikanan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, daya saing produk perikanan, serta menumbuhkan ekonomi dari tingkat bawah,” katanya.

Saat ini, pembangunan KNMP berbasis sistem klaster tahun 2026 ini dalam tahapan survei calon lokasi dengan melibatkan ratusan surveyor yang terjun langsung ke untuk mendapatkan basis data penetapan calon lokasi KNMP yang tepat sasaran. 

Tidak hanya berdiri sendiri, untuk mengoptimalkan dampaknya, program KNMP juga direncanakan untuk terintegrasi dengan program Magang Hub di KKP agar dapat partisipasi generasi muda di sektor kelautan dan perikanan.

Program yang selalu ada di tiap kepala negara

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa menyebut pembangunan kampung nelayan sudah diwacanakan dari dari satu rezim ke rezim berikutnya, tetapi nelayan Indonesia tetap miskin. 

“Sejak Presiden Gus Dur membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan program Kampung Bahari. Lalu Kampung Pesisir Sejahtera di era Megawati, Kampung Ekonomi Biru Pesisir di masa SBY, hingga Kampung Nelayan Maju selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi. Tidak ada satu pun yang benar-benar meninggalkan jejak keberhasilan,” katanya.

Rusdianto menduga, program-program tersebut lebih sering menjadi alibi peningkatan anggaran, bukan solusi struktural bagi persoalan nelayan. Lalu, di awal pemerintahan Prabowo Subianto, program itu kembali hadir dengan nama baru: Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). 

Pemerintah menyebut KNMP sebagai upaya transformasi kampung nelayan melalui fasilitas terintegrasi, mulai dari dermaga, pabrik es, cold storage, SPBUN, balai pelatihan, hingga pengelolaan koperasi nelayan.

Rusdianto mengakui, secara konsep, KNMP menawarkan perubahan paradigma. “Secara desain, KNMP ingin menjawab kebutuhan nelayan lewat fasilitas produksi dan pengelolaan berbasis koperasi. Tujuannya meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan modernisasi kampung nelayan,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa instrumen tersebut bukan hal baru. “Ini lagu lama. Masalahnya bukan di konsep, tapi di implementasi. Dari masalah hukum, sosial, ekonomi, sampai penentuan kawasan yang sering tidak tepat,” ujarnya. 

Ia menyoroti praktik pengadaan tanah yang kerap bermasalah, mulai dari hibah paksa lahan warga hingga lemahnya pengawasan, yang berpotensi mengulang kegagalan proyek-proyek sebelumnya. 

Kampung Nelayan Merah Putih seharusnya menjadi penopang utama ekonomi pesisir, dengan sentra kuliner, pasar ikan, kios perbekalan, dan pusat UMKM.

Ironisnya, kata Rusdianto, fasilitas paling vital justru belum tersedia secara memadai. “Bagi nelayan, kebutuhan dasar itu sederhana tapi krusial: dermaga, tambatan perahu, pabrik es, cold storage, SPBUN, bengkel kapal, dan bantuan perahu. Tanpa itu, semua jargon produktivitas hanya slogan,” katanya.

Ia menilai KNMP seharusnya menjadi penopang utama ekonomi pesisir, dengan sentra kuliner, pasar ikan, kios perbekalan, dan pusat UMKM. Namun hingga kini, seluruh rancangan itu belum terintegrasi. “Bahkan, saya memprediksi banyak yang akan mangkrak ke depan, seperti yang sudah-sudah.” Sebagai contoh, Rusdianto menyebut keberadaan kantor UPT Perikanan di berbagai TPI yang kini terbengkalai dan tak terpakai.

Minim keterlibatan nelayan 

Masalah lain yang disoroti FNI adalah minimnya keterlibatan nelayan dalam perencanaan dan pengelolaan program. “Nelayan belum dilibatkan sepenuhnya. Mereka hanya jadi pengusul proposal, itu pun lewat kepala desa. Dari perencanaan sampai pengelolaan, nelayan masih dikontrol dan dikooptasi birokrasi,” tegas Rusdianto.

Ia menyebut nelayan tidak bebas menentukan fasilitas apa yang benar-benar mereka butuhkan. Bahkan, muncul fenomena raja-raja kecil, mulai dari aparat hingga pejabat, yang ikut mengincar pengelolaan fasilitas KNMP.

Hingga kini, Rusdianto menegaskan, KNMP belum berdampak nyata pada pendapatan, biaya melaut, maupun akses pasar nelayan. “Dengan anggaran KKP yang naik hingga Rp 72 triliun, seharusnya dalam satu tahun desa pesisir sudah jauh lebih produktif. Tapi faktanya, program ini masih gagal jadi penggerak ekonomi,” ujarnya.

Ia mendorong KKP melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, organisasi nelayan, pelaku UMKM pesisir, hingga pendamping ekonomi, agar nelayan benar-benar menjadi subjek pembangunan.

Rusdianto menegaskan bahwa KNMP tetap memiliki potensi besar, jika dikelola dengan benar. “Nelayan harus bertransformasi. Kampung nelayan tidak boleh terus identik dengan kumuh. Tapi perubahan itu hanya mungkin kalau nelayan diberdayakan, bukan sekadar dijadikan objek proyek,” katanya. 

Hal yang sma juga diungkap Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Nelayan Indonesia, Riyono. Menurutnya, secara objektif, hasil KNMP belum bisa dinilai secara utuh. Pasalnya, sebagian besar proyek baru rampung pada akhir Desember 2025 dan masih berstatus pilot.

“Di 2025 itu sekitar seratusan kampung yang dikebut untuk jadi pilot project. Hasil akhirnya baru bisa kita lihat mungkin di semester pertama 2026. Apakah benar-benar jadi pilar kesejahteraan nelayan dari hulu ke hilir atau tidak,” kata dia.

Namun, pengalaman panjangnya mendampingi nelayan sejak masih menjadi mahasiswa membuat Riyono menaruh catatan penting agar KNMP tidak mengulang kegagalan program terdahulu, seperti Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang banyak meninggalkan fasilitas mangkrak. “Masalahnya itu bukan di konsep, tapi di pengawalan. Kalau sifatnya hanya hit and run, program selesai, nelayan ditinggal, ya pasti susah berhasil,” tegasnya.

Bagi Riyono, kunci keberhasilan KNMP terletak pada cara negara memosisikan nelayan sebagai subjek, bukan objek pembangunan. “Nelayan itu harus dibersamai. Mereka didengarkan, diajak ngobrol, dilibatkan sejak awal. Kalau nelayan cuma dijadikan objek, keberhasilannya pasti bermasalah,” ujarnya.

Ia menilai kebutuhan nelayan tidak bisa diseragamkan antarwilayah. Karakteristik nelayan di satu kawasan bisa sangat berbeda dengan wilayah lain, sehingga partisipasi intens dalam perencanaan menjadi keharusan. “Nelayan yang paling paham kondisi mereka sendiri. Nelayan wilayah A dan B kebutuhannya bisa beda. Karena itu mereka harus jadi kunci utama, motor dari program ini,” ujarnya.

Mukhlison, Gema Dzikri, Dian Amalia, Arif Koes (Yogyakarta)