Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani agreement on reciprocal trade (ATR) dimana 1.819 pos tarif produk akan memperoleh tarif 0%. Perjanjian perdagangan ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Kamis, (19/2/2026) waktu setempat.
Adapun komoditas yang bebas tarif antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang. Selain itu, komoditas yang juga dapat sorotan adalah tekstil dan migas.
Sementara itu, komoditas di luar daftar itu tarifnya 19% dari sebelumnya 32%. Agar berlaku efektif, tiap-tiap negara harus meratifikasi kesepakatan terlebih dahulu.
Pasca perjanjian ini, bagaimana respon dunia usaha? Bagaimana arah perdagangan Indonesia-AS ke depan?
Berikut Suar.id akan memaparkan sejumlah hal yang jadi sorotan yang patut diketahui oleh semesta dunia usaha Tanah Air.
Impor komoditas energi
Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang disepakati Indonesia dan AS, Indonesia akan mengimpor komoditas energi senilai USD 15 miliar. Rinciannya pembelian liquefied petroleum gas (LPG) senilai USD 3,5 miliar, minyak mentah (crude oil) sebesar USD 4,5 miliar, dan bensin olahan (refined gasoline) senilai USD 7 miliar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana tersebut tidak akan akan menambah volume impor energi. Pasalnya penambahan impor dari AS merupakan pengalihan dari sebagian volume impor dari negara lain.
"USD 15 miliar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara di antaranya negara Asia Tenggara, Middle East, maupun beberapa negara di Afrika," kata Bahlil dalam konferensi pers di AS yang disiarkan YouTube Kementerian ESDM, Jumat (22/02/2026).
Dengan begitu, Bahlil menegaskan neraca pembelian komoditas energi tidak mengalami perubahan dari sisi volume, hanya perubahan asal negara impor. Bahlil mengatakan pembelian komoditas energi AS nantinya akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan baik bagi AS maupun Indonesia.
Bahlil mengatakan Indonesia selama ini sebenarnya sudah mengimpor komoditas energi khususnya LGP dari AS. Impor LPG RI tercatat 7 juta ton per tahun.
"Salah satu yang selama ini kita juga sudah kita lakukan adalah sebagian kita ambil dari Amerika tapi volumenya akan kita naikkan," kata Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan pihaknya terlibat dalam kesepakatan dagang RI-AS dimana BUMN tersebut yang akan mengimpor komoditas energi AS sebesar USD 15 miliar. Menurutnya, skema impor merupakan jembatan bagi RI menuju kemandirian energi.
Simon memastikan impor komoditas energi AS bakal dilakukan melalui mekanisme tender dan bidding.
“Jadi tidak ada penunjukan langsung, tetapi seperti biasa mekanisme tender dan bidding yang tentunya terbuka. Kami juga hal berikutnya telah melakukan sosialisasi tentang persyaratan sekaligus prosedur untuk menjadi bagian dari mitra Pertamina. Ini yang terus kami lakukan dengan mitra-mitra yang ada di Amerika Serikat,” kata Simon.
Baca juga:
Uswatun Hasanah
Simon mengatakan diversifikasi asal negara impor agar RI mendapatkan harga yang paling kompetitif. Dengan diversifikasi sumber negara, maka impor energi dari Asia Tengara, Timur Tengah, dan Afrika akan mengalami penyesuaian.
Ia menyebutkan selama ini AS telah menyumbang 57 % dari total impor LPG RI. Dengan adanya kesepakatan dagang terbaru ini, maka porsi impor LPG dari AS bisa mencapai 70%.
“Begitu juga untuk crude yang berasal dari Amerika Serikat, kita juga akan dorong untuk peningkatan. Sementara untuk produk, kita akan terus melakukan penjajakan dengan mitra-mitra yang ada di Amerika Serikat,” kata Simon.
Namun, pengamat menilai pengalihan impor energi dari AS membawa risiko bagi Indonesia. Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai impor dari AS karena jarak yang lebih jauh, dan biaya pengiriman atau shipping cost komponen yang lebih mahal, termasuk asuransinya.
Hadi mencatat ada tiga risiko yang akan dihadapi Indonesia. Pertama, biaya logistik lebih mahal yang pada akhirnya akan membuat harga energi di tingkat konsumen akan lebih mahal juga.
"Data yang kami punya bisa logistik cost naik dari rata-rata USD 0,7 /bbl (barel) menjadi rata2 USD 1/bbl - USD 3 /bbl tergantung titik pengambil komoditas di sisi Barat atau Timur AS," katanya pada SUAR.
Risiko kedua terkait komposisi dan spesifikasi komoditas energi AS yang berbeda dengan komoditas energi dari Asia Tenggara dan Timur Tengah. Hadi mengatakan hal tersebut harus menjadi perhatian serius bagi Pertamina untuk melakukan penyesuaian.
Risiko ketiga terkait harga komoditas energi AS itu sendiri dengan mengesampingkan logistik cost.
"Apakah harga komoditas energi tersebut sama atau lebih murah dari Asia Tenggara dan Middle East," katanya.
Menggairahkan tekstil
Skema tariff rate quota (TRQ) dalam kerangka perjanjian perdagangan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat dinilai mampu memperkuat integrasi industri tekstil nasional dari hulu hingga hilir dengan menciptakan kepastian permintaan dan akses pasar yang lebih stabil.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai kesepakatan tersebut cukup adil bagi pelaku usaha tekstil.
tarif nol % dalam skema TRQ bisa dimanfaatkan apabila produk garmen Indonesia yang diekspor ke AS harus menggunakan bahan baku asal Amerika Serikat. Selama ini, mayoritas industri garmen Indonesia masih bergantung pada bahan baku dari China.
"Jadi kalau garmen mau ekspor, mereka harus menggunakan bahan baku dari AS, ada syaratnya juga,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (20/2/2026).
Redma melihat ketentuan tersebut justru membuka peluang bagi industri hulu tekstil nasional, khususnya produsen benang dan kain. Bahan baku kapas dari AS yang diolah di dalam negeri diyakini bisa meningkatkan utilisasi pabrik tekstil yang sempat tertekan dalam beberapa tahun terakhir.
Melalui pemberian tarif rendah untuk volume ekspor tertentu, industri serat, benang, kain, hingga produk garmen terdorong untuk meningkatkan kapasitas produksi secara berkesinambungan dan saling terhubung dalam satu rantai pasok domestik.
Kondisi ini mendorong penggunaan bahan baku lokal, efisiensi produksi, serta penguatan struktur industri yang selama ini kerap terfragmentasi, sehingga industri tekstil Indonesia tidak hanya lebih kompetitif di pasar global, tetapi juga memiliki pondasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan signifikan ekspor tekstil dan produk pakaian jadi dalam satu dekade ke depan menyusul kepastian tarif 0% dari Amerika Serikat melalui perjanjian perdagangan timbal balik (Reciprocal Trade Agreement/ART) yang baru saja ditandatangani.
Baca juga:
Ridho Sukra
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa salah satu poin krusial dalam perjanjian yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump adalah pemberian tarif nol % untuk produk tekstil dan apparel Indonesia.
“Berbeda dengan produk industri lain yang langsung mendapatkan pembebasan tarif penuh, sektor tekstil mendapat skema khusus berupa Tariff Rate Quota (TRQ),” ujar dia dalam konferensi pers ART di Washington DC, Amerika Serikat (20/2/2026).
Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) selama ini merupakan salah satu andalan ekspor non-migas Indonesia ke pasar global, termasuk Amerika Serikat. Selama ini, ekspor tekstil Indonesia ke AS tercatat di kisaran angka USD4 Miliar per tahun.
Pembatalan oleh Mahkamah Agung AS
Kendati demikian, sehari setelah kesepakatan itu ditandangai, tepatnya Jumat (20/2/2026), Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa kebijakan tarif Presiden Trump yang didasarkan atas International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1997 tidak sah. MA menilai penggunaan kewenangan darurat oleh Trump untuk menetapkan tarif bea masuk secara luas tidak memiliki dasar hukum memadai.
Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan pengusaha Indonesia akan mengamati kebijakan Negeri Paman Sam dalam beberapa hari ke depan. Pasalnya perubahan yang terjadi sangat dinamis dan di luar kendali Indonesia.
"Implikasinya menurut saya secara short term gak terlalu massive karena awalnya RT terhadap produk Indonesia adalah 19 persen. Saat ini menjadi 10 persen. Sehingga sebenarnya untuk US consumen akan lebih ringan bebannya," kata Anne.
Anne berharap pemerintah Indonesia dan AS bisa terus berdialog dan berdiplomasi ekonomi yang baik seperti yang sudah terjadi selama ini sampai menuju penandatangan ART di tanggal 19 Feb 2026 sehingga diplomasi internasional Indonesia yang Bebas Aktif tetap terjaga.
Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan pihaknya masih akan menunggu langkah pemerintah terkait tarif AS.
"Dengan adanya pembatalan dari supreme court US kita tunggu bagaimana langkah pemerintah berikutnya," kata Eddy.
Ia mengatakan dengan tarif kembali 0 % untuk komoditas RI termasuk sawit seperti yang tercantum dalam ART ada kemungkinan ekspor akan naik. Pada 2028, ia menargetkan ekspor sawit RI ke AS bisa tembus 3 juta ton. Angka itu naik dibandingkan pada 2025 sebesar 2,2 juta ton dengan nilai USD 2,725 miliar.
"Market share minyak sawit Indonesia di US 89 %, ekspor ke US terus meningkat 5 tahun sebelumnya hanya di angka 1 juta ton, di tahun 2023," katanya.
