Uni Eropa sedang fokus memastikan setiap produk pertanian yang masuk ke wilayahnya melalui impor wajib memenuhi standar European Union Deforestation Regulation (EUDR). Produk-produk yang dijual di Eropa, seperti sawit, kakao, kopi, kayu, daging, kedelai, dan karet, harus berasal dari lahan yang bebas deforestasi.
Tapi pasar Eropa yang sangat ketat itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi produsen cokelat premium asal Tabanan, Bali, Cau Chocolate.
“Kami sudah pernah punya, tetapi saat ini belum. Yang kami miliki adalah Standar Nasional Indonesia dan sudah dapat sertifikasi terbaru bulan lalu. Ini akan kami kembangkan menjadi standar Eropa dan Amerika,” kata CEO Cau Chocolate, I Kadek Surya Prasetya Wiguna, saat ditemui Suar.id di acara Kunjungan Kerja Media bertema Kontribusi Kakao untuk APBN dan Perekonomian Nasional di Tabanan, Bali, Senin, 25 November 2025 lalu.
Menurut Kadek, sertifikasi di tingkat petani itu sangat penting, meski memang ongkos untuk bisa mendapatkannya akan lebih mahal. Beda dengan pabrik, sertifikasi bisa dilakukan dengan mudah. Dengan memiliki sertifikat USDA dan EU, harga jual juga dipastikan akan lebih baik.
Bila sudah ada sertifikat, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana sebagai industri maupun petani memastikan kualitas terus terjaga, dan bisa memberikan informasi yang transparan kepada konsumen, termasuk asal biji kopi yang mereka konsumsi. Hal ini juga paralel dengan kebijakan Uni Eropa yang akan memberlakukan traceability atau ketelusuran, sehingga seluruh pohon di kebun ini nanti akan diberi barcode.
Tujuannya agar suatu saat nanti pembeli bisa mengetahui cokelat yang mereka makan itu dari pohon yang mana. “Secara prinsip, kami mengarah pada hal-hal traceable,” kata Kadek. Di Cau Chocolate, kebun yang dikelola menerapkan pemupukan 100% organik. “Ini jauh lebih murah daripada pupuk yang jelas dan berisiko dipalsukan,” kata Kadek.
Kolaborasi artisan dan petani saling menguatkan
Cau Chocolate artisan atau pabrik cokelat yang memproduksi cokelat dengan bergantung pada hasil petani kakao setempat. Dengan harga beli yang eksklusif, petani pun didorong untuk tetap menjaga mutu hasil pertaniannya. Saat panen, berat biji dihitung oleh kelompok tani, baru difermentasi. Jika dulu, petani hanya panen basah, ditimbang, dapat uang, sekarang, petani harus mulai memilih biji terbaik sesuai standar pabrik.
Jadi untuk bisa dikirim ke Cau Chocolate harus biji berkualitas premium, dipanen tua, tetapi tidak lewat dari jadwal panen. Ke depan, petani juga perlu melakukan sertifikasi atas kebun dan produksi yang dihasilkan. Ini untuk menjaga mereka tetap mendapatkan harga yang kompetitif.
Di sisi lain pabrik yang menerima produksi mereka juga akan memperlakukan outputnya sebagai barang premium, dan dijual sebagai produk yang sudah jadi. Cau Chocolate juga tidak pernah menjual biji kakao. “Kami sangat setuju dengan Bapak Presiden bahwa hilirisasi adalah kunci kesuksesan,” katanya. “Maka itu, sebagai industri, kami memastikan barang yang kami ekspor ke luar negeri adalah barang minimum setengah jadi,” tambahnya.
Dengan mempekerjakan kira-kira 100 pekerja dan didukung 600 petani kakao, omzet Cau Chocolate sudah sangat lumayan per bulannya. “Harapannya nanti 50% bisa berasal dari ekspor,” kata Kadek.
Dua pasar ekspor tahun ini adalah Australia dan Polandia. Menurut Kadek, ekspor Indonesia saat ini yang besar adalah lemak kakao. Ini karena sebagian besar biji kakao Indonesia tidak difermentasi, dan bubuk kakaonya tidak dipakai, dijual murah untuk cokelat koin dan sebagainya. Sementara lemaknya dijual karena harga yang lebih mahal.
“Berbeda dengan Cau Chocolate, kami menyatukan bubuk dan lemak kakao, sehingga yang kami beli wajib biji fermentasi. Bedanya di situ,” ujarnya.
Ketua Kelompok Tani Kakao Utama, Jembrana I Gede Eka Aryasa, mengaku, pihaknya sangat terbantu dengan kerjasama bersama Cau Chocolate. Salah satunya kebijakan harga beli Cau Chocolate yang sudah baku, batas bawah harga beli sudah ditetapkan di depan.
Hal ini berbeda dengan kalau jual ke pasar bebas lokal atau asalan yang hanya Rp 60.000 per kilogram. “Di Cau Chocolate, harga batas bawah itu flat Rp 100.000, kalau mutunya lebih tinggi akan lebih tinggi. Itu senangnya, dan itu riil tidak mengada-ngada,” ujar Gede Eka.
Pihak Cau Chocolate juga mau mengajak bicara petani untuk kesepakatan harga. Panen minggu lalu diangkut dengan harga Rp 120.000 per kilogram. Menurut Gede Eka, petani kakao punya dua pilihan untuk memasarkan hasil kebunnya, Yaitu pasar asalan dan pasar fermentasi. Jika pasar asalan, petani jual biji tanpa disortir lalu dijual lewat tengkulak, dengan harga jauh di bawah harga biji kakao fermentasi.
Sedangkan pasar fermentasi mengharuskan biji yang bagus, tua, dan kering. “Kalau saya jual pasar biasa, paling dapat Rp 60.000 per kilogram, beda jauh dengan harga Cau Chocolate yang flat di Rp 100.000. Kalau panen ini satu ton, bedanya sudah Rp 40.000.000,” ungkap Gede Eka.
Kebun Kakao mengundang petani milenial
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Dewa Ayu Nyoman Budiasih menjelaskan, di Bali, khusus pengembangan kakao prioritasnya memang ada di Tabanan, Buleleng, dan Jembrana.
Di Jembrana, areal kebun kakao mencapai 6.340,71 hektare dengan kapasitas produksi 3.278,56 ton, sementara areal kebun kakao di Tabanan mencapai 4.529,51 hektare dengan kapasitas produksi 937,51 ton. “Setiap tahun, kami selalu mendapatkan bantuan benih kakao. Tahun ini, giliran yang dapat adalah Tabanan, bibit untuk luas 150 hektare,” katanya.
Sedangkan Tabanan pernah mendapatkan bantuan peremajaan seluar 200 hektare pada 2024, karena kondisi banyak yang rusak dan tua, di atas 20 tahun, yang perlu diremajakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman tersebut.
Secara rata-rata, produktivitas kakao Bali masih rendah, sekitar rata-rata 461 kilogram per hektare per tahun. Sedangkan bila per kabupaten, maka Jembrana produksinya sekitar 687 kilogram per hektare per tahun, dan Tabanan 246 kilogram per hektare per tahun.
Di Bali, budidaya kakao oleh petani milenial memang belum banyak. Karena petani milenial cenderung terjun di hortikultura. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memiliki program Petani Muda Keren. “Kami punya program budidaya di 3 kabupaten yang berusaha merangkul anak-anak muda untuk bertani dengan inovasi teknologi, misalnya dengan bantuan greenhouse dengan remote control, pemupukan dengan drone, serta IoT,” jelas Dewa Ayu.
Di Cau Chocolate, mereka sering melakukan pelatihan pertanian swadaya, bimbingan teknis kakao. Mereka juga punya petani binaan untuk menciptakan produk berkualitas dari sistem budidaya Cau Chocolate.
Menurut Dewa Ayu, potensi pengembangan kakao di Bali masih mungkin untuk ditingkatkan. “Lahan masih ada, di Jembrana masih ada 359,57 hektare, sementara potensi pengembangan kakao di Tabanan masih ada 2.057,49 hektare,” ungkapnya.
Penguatan industri kakao di hulu hingga hilir
Sementara Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijantij Punguan Pintaria menegaskan, pemerintah sedang berupaya mengurangi ketergantungan industri pengolahan kakao nasional terhadap impor biji kakao, dengan memperkuat industri di hulu hingga hilir.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai, penguatan sektor hulu menjadi kunci agar pasokan bahan baku kakao dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus tumbuh.
Salah satu langkah konkret yang saat ini dijalankan adalah peningkatan kapasitas petani kakao melalui program pelatihan sumber daya manusia (SDM) berkelanjutan yang dikenal dengan program Cocoa Doctor. Program ini dirancang untuk mencetak agen-agen pendamping petani yang memiliki pengetahuan teknis budidaya kakao.
Sejak diluncurkan pada 2024, program Cocoa Doctor telah melatih 450 Cocoa Doctor yang kemudian mendiseminasikan pengetahuannya kepada lebih dari 40.000 petani kakao di berbagai daerah di Indonesia.
“Para Cocoa Doctor ini berperan sebagai penghubung pengetahuan di tingkat lapangan, sehingga praktik budidaya kakao bisa lebih baik, produktivitas meningkat, dan kualitas biji sesuai kebutuhan industri,” jelas Merrijantij.
Selain peningkatan kualitas SDM, Kemenperin juga mendorong peningkatan produktivitas kakao nasional melalui program ekstensifikasi pemanfaatan lahan, termasuk perhutanan sosial, hutan tanaman industri, serta lahan reklamasi bekas tambang. Program ini ditargetkan mampu mendongkrak produktivitas kakao nasional secara signifikan.
Menurut Merrijantij, produktivitas kakao yang saat ini masih berada di kisaran 0,2 ton per hektare per tahun diharapkan dapat meningkat menjadi 1,5 ton per hektare per tahun. Dengan skema tersebut, dalam jangka waktu 10 tahun, Indonesia berpotensi menambah produksi biji kakao hingga 450.000 ton, yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan kakao nasional.
Di sisi hilir, kebijakan hilirisasi kakao dinilai telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Hal ini tercermin dari bertambahnya jumlah industri pengolahan kakao di dalam negeri, serta meningkatnya kapasitas produksi produk setengah jadi dan produk bernilai tambah.
“Kebijakan hilirisasi kakao secara umum menunjukkan hasil positif, terlihat dari meningkatnya jumlah industri pengolahan dari 31 industri pada 2022 menjadi 47 industri pada 2025,” kata Merrijantij.
Produk-produk seperti cocoa butter, cocoa powder, hingga cokelat artisan bean to bar kini semakin berkembang. Bahkan, Indonesia saat ini tercatat sebagai produsen produk olahan kakao terbesar keempat di dunia.
Pada 2024, industri pengolahan kakao menyumbang devisa ekspor lebih dari US$ 2,4 miliar, dengan volume ekspor mencapai 304.000 ton yang dipasarkan ke 110 negara, termasuk Amerika Serikat, India, China, Estonia, dan Malaysia.
Meski demikian, Merrijantij mengakui bahwa efektivitas kebijakan hilirisasi masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Hambatan utama yang kerap dihadapi pelaku industri adalah keterbatasan pasokan biji kakao lokal yang berkualitas dan berkelanjutan, fluktuasi harga bahan baku, serta kesenjangan spesifikasi biji kakao petani dengan standar industri.
Tantangan lainnya datang dari sisi eksternal, seperti tingginya biaya logistik, keterbatasan akses pembiayaan, hingga tuntutan pemenuhan standar keberlanjutan global, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR). “Bagi industri cokelat artisan, kemampuan inovasi dan branding juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri agar mampu bersaing di pasar global,” ungkapnya.
Dukungan tersebut mencakup insentif investasi melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing industri.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenperin menyiapkan berbagai dukungan strategis bagi pelaku industri dan brand lokal kakao. Dukungan tersebut mencakup insentif investasi melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing industri.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat aspek pengembangan SDM, baik di sektor hulu maupun hilir. Pelatihan SDM Industri Pengolahan Kakao Berkelanjutan telah dilaksanakan dengan melibatkan 25 peserta di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao serta 35 peserta di Balai Diklat Industri Makassar.
“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis, inovasi produk, dan manajemen usaha agar pelaku industri kakao semakin siap bersaing,” tutur Merrijantij.
Dari sisi pemasaran, Kemenperin turut memfasilitasi program branding dan promosi, termasuk partisipasi dalam pameran internasional, business matching, serta pendampingan akses pasar luar negeri. Upaya ini diharapkan dapat mendorong produk kakao dan cokelat lokal memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi di pasar internasional.
“Dengan penguatan menyeluruh dari hulu hingga hilir, pemerintah berharap industri kakao nasional tidak hanya tumbuh dari sisi volume, tetapi juga berdaya saing, berkelanjutan, dan semakin mandiri dari ketergantungan impor bahan baku,” tegasnya.
Mukhlison, Chris Wibisana, dan Dian Amalia
