Sentimen negatif atas pergantian kursi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sempat merembet ke rumor politik. Salah satu informasi itu menyebutkan: Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto – yang bisa diartikan ada kebijakan nepotisme di pemerintahan.
Dari informasi yang beredar via pesan instan WhatsApp, Purbaya diisukan sebagai anak dari Hashanti Djojohadikusumo, yang tak lain adalah adik perempuan Presiden Prabowo Subianto. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana atau keluarga besar Djojohadikusumo soal tuduhan itu. Namun, menurut informasi lain, Purbaya adalah putra Profesor Nawangsari Soegiri, guru besar IPB.
Toh publik, dan khususnya para pelaku pasar, pada kenyataannya memang tak terlalu terpengaruh oleh kabar yang diragukan kesahihannya itu. Padahal, saat keluarnya pengumuman Purbaya menggantikan Sri Mulyani pada Senin, 8 September 2025 lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung terkoreksi sekitar 1,6 persen. Namun pasar kembali tenang pada dua hari berikutnya.
Pada Rabu 10 September 2025, nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) pada pukul 09.00 WIB menguat tipis 0,05% di level 97,84. Adapun pada perdagangan sebelumnya, DXY berhasil rebound 0,34% di level 97,78 setelah dua hari beruntun mengalami pelemahan.
Profesionalisme yang teruji
Terlepas dari isu yang berkembang, Purbaya memang memiliki track record yang baik di sektor keuangan, sehingga kepercayaan atau optimisme pasar tetap stabil.
Wakil Ketua Umum Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2023-2025 Lana Soelistianingsih mengatakan, selama menjabat sebagai pimpinan LPS, Purbaya sangat profesional dan berhasil menjalankan fungsi LPS dengan baik.
Selama menjabat sebagai pimpinan LPS, Purbaya sangat profesional dan berhasil menjalankan fungsi LPS dengan baik.
Sebelum di LPS, Purbaya juga sudah terjun ke sektor finansial, sehingga ia sangat familier dengan dinamika pasar. Lana mengatakan, dirinya mengenal Purbaya sebagai sosok yang pintar dan down to earth. Terkait isu yang menyebutkan Purbaya sebagai keponakan Prabowo, Lana tidak mengetahuinya; bahkan ia baru mendengar kabar tersebut.
Soal rumor negatif seperti itu, Lana melihatnya sebagai hal yang wajar. Karena posisi sebagai Menteri Keuangan sangat penting dan publik suka menggali lebih dalam bahkan sampai ke ranah pribadi. “Tapi memang kita lebih baik fokus pada program kerja Purbaya daripada membahas isu-isu yang tidak relevan,” kata Lana kepada SUAR.
Lana mengingatkan, pasar perlu menantikan kebijakan atau terobosan baru apa yang akan dikeluarkan Purbaya. Dan, ia berharap Purbaya bisa mengeluarkan kebijakan fiskal yang transparan dan bermanfaat bagi semua rakyat Indonesia.
Purbaya Yudhi Sadewa lahir pada 7 Juli 1964. Ia meraih gelar sarjana dari Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB). Sementara gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi diperoleh dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Sebelum terjun di pemerintahan, ia memulai karier sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Kemudian, pada Oktober 2000 hingga Juli 2005, ia ditunjuk sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute.
Karier Purbaya sebagai profesional moncer saat menjadi Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas dari April 2006–Oktober 2008. Ia juga menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute pada Juli 2005–Maret 2013, dan sebagai Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) dari Maret 2013 hingga April 2015.
Dekat dengan Luhut Binsar Pandjaitan
Purbaya memulai karier pemerintahannya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi dalam kurun waktu 4 tahun (2010–2014). Selain itu, ia juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010–2014), yang dipimpin Chairul Tanjung.
Pada Maret 2015, ia ditunjuk sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan. Ia hanya menjabat sampai September 2015. Kemudian pada November 2015, Purbaya ditunjuk sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Jabatan yang ia emban sampai Juli 2016.
Purbaya kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”.
Pada tahun 2016, Purbaya kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, dari Juni 2016 sampai dengan 2020. Kemudian, dia dipindahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi (Juli 2016–Mei 2018).
Jabatannya dinaikkan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, dari Mei 2018 hingga Juni 2020. Selanjutnya digeser menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Juni 2020.
Purbaya dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dari 2020–2025. Selanjutnya kini, ia ditunjuk oleh sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025.
Gebrakan pertama Menkeu Purbaya
Setelah dua hari menjabat, dalam Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Caranya, dengan mengucurkan Rp 200 triliun ke bank.
Menurut Purbaya, selama ini sebagian besar dana pemerintah ditempatkan di Bank Indonesia (BI), sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh perbankan untuk menyalurkan kredit. “Selama ini ada sekitar Rp 430 triliun di BI. Saya pindahkan Rp 200 triliun ke sistem perbankan supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi,” ungkap Purbaya.
Ia menjelaskan, dana tersebut akan ditempatkan dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Dengan demikian, bank terdorong untuk mengelola dana tersebut agar menghasilkan imbal hasil lebih optimal, sekaligus membuka ruang bagi peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil.
Purbaya menambahkan, tujuan penempatan dana Rp 200 triliun ke sistem perbankan tak lain untuk menggerakkan perekonomian Indonesia dan memaksa bank lebih agresif menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Sehingga perputaran uang dimasyarakat akan berjalan.
"Tujuannya agar bank bisa punya duit cash banyak tiba-tiba dan bank tidak bisa menaruh di tempat lain selain di kredit, kan. Jadi kita memaksa market mechanism berjalan," katanya.
"Tujuan penempatan dana ini agar bank bisa punya duit cash banyak tiba-tiba dan bank tidak bisa menaruh di tempat lain selain di kredit. Jadi kita memaksa market mechanism berjalan," kata Purbaya.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan anggota DPR RI Komisi XI, Purbaya juga melaporkan paparan rencana kerja dan anggaran Kemenkeu pagu anggaran tahun 2026.
Ada dua pokok bahasan. Yaitu, terkait peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk stimulus ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan serta rencana kerja dan pagu anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2026.
Harapan publik
Pandangan kritis datang dari pengamat ekonomi. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus lebih berhati-hati mengeluarkan statement (pernyataan) karena sensitif terhadap pasar.
“Karena apa yang terucap adalah separuh kebijakan yang tinggal diketik, joke tidak pada tempatnya akan merugikan. Jangan overconfidence, over simplistic,” ujar Wijayanto dalam diskusi Paramadina mengenai Reshuffle Kabinet, Rabu 10 September 2025.
Ia juga meminta Purbaya harus berani menerapkan disiplin fiskal. "Lakukan refocusing anggaran untuk APBN 2026. Banyak alokasi anggaran yang tidak tepat. Asumsi penerimaan terlalu agresif, dan asumsi pengeluaran agak kurang proper, terutama pemangkasan transfer ke daerah," ungkap Wijayanto.
Sedangkan harapan disampaikan para pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mendukung keputusan presiden yang menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Ia meminta Purbaya bisa menjaga daya saing industri hingga penciptaan tenaga kerja – di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Dengan rekam jejak yang dimiliki, Apindo berharap Purbaya dapat melanjutkan langkah-langkah penguatan fiskal dengan semangat perubahan. Dunia usaha siap berkolaborasi dengan pemerintah karena dunia usaha adalah engine of collaboration.
