Krisis Iklim Tekan Daya Beli
Krisis iklim berkepanjangan memicu kenaikan harga pangan dan melemahkan daya beli. Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat rentan.
Tambahkan SUAR ke Google
Krisis iklim yang berlangsung berkepanjangan tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menekan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu terutama dirasakan oleh nelayan, pekerja sektor gig, hingga pekerja lepas.
Pada riset terbarunya bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah, Greenpeace Indonesia memetakan dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Hasil riset menunjukkan sebanyak 41% responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39% responden merasakan dampaknya pada produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20% lainnya menyebut akses tempat tinggal dan biaya transportasi sebagai aspek yang terdampak.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan dampak krisis iklim semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.
“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” kata Jeanny dalam siaran pers yang diterima SUAR di Jakarta (20/10)
Ia mencontohkan kabut asap berkepanjangan akibat kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu kesehatan sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah situasi tersebut, warga juga menghadapi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Jeanny menilai kondisi itu bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. ,” ujarnya.
Siasat Masyarakat Berhemat
Riset Greenpeace juga mencatat berbagai cara yang ditempuh masyarakat untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat krisis iklim. Cara yang ditempuh oleh masyarakat mulai dari mengurangi konsumsi non-esensial, menanam kebutuhan pokok di rumah, hingga mengambil pekerjaan sampingan.
Greenpeace menilai berbagai langkah tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat beradaptasi di tengah tekanan hidup. Namun, kondisi itu juga memperlihatkan bahwa beban penyesuaian terhadap krisis semakin banyak ditanggung rumah tangga.
Bagi warga yang mengalami bencana, dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pendapatan atau meningkatnya pengeluaran sehari-hari. Krisis juga dapat mengancam kesehatan dan mengganggu akses pendidikan anak-anak.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, krisis iklim dapat mendorong kenaikan harga pangan melalui sejumlah jalur.
Pertama, kekeringan dan meningkatnya risiko bencana dapat mengurangi luas lahan yang bisa diolah sehingga mengganggu produksi pangan. Studi lintas negara juga menunjukkan bahwa kekeringan cenderung memberikan tekanan inflasi paling besar, terutama melalui kenaikan harga pangan. Bhima mencontohkan gejolak sosial dan politik pada 1997.
"Tahun 1997 gejolak sosial politik salah satunya dipicu El Nino yang membuat stok beras menipis, akhirnya impor beras menekan devisa dan rupiah," kata Bhima pada SUAR, Selasa (20/10/2026).
Kedua, krisis iklim meningkatkan risiko kesehatan bagi petani, terutama akibat paparan panas ekstrem yang dapat memicu heatstroke. Kondisi ini berpotensi mengurangi jumlah petani usia produktif karena profesi tersebut semakin berisiko di tengah kenaikan suhu.
Ketiga, perubahan pola cuaca membuat petani kesulitan memprediksi pergantian musim sehingga menyulitkan penentuan waktu tanam dan panen.
"Keempat, bencana iklim seperti banjir dan kebakaran hutan dapat mengganggu jalur distribusi, merusak infrastruktur jalan, serta meningkatkan biaya pengiriman pangan," katanya.
