Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 4,75% dan preseden pelibatan Kementerian Keuangan dalam rapat dewan gubernur bulanan mengirimkan sebuah sinyal kuat pada dunia usaha. Sinyal itu adalah makin mesranya hubungan pemangku fiskal dan moneter yang diharapkan mempercepat transmisi dampak kebijakan ke sektor riil.
Upaya BI untuk meningkatkan penyaluran kredit bank ke sektor riil utamanya UMKM dan konsumen didorong dengan berbagai langkah ekspansi fiskal pemerintah.
Dalam jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI November 2025, Rabu (19/11/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, dengan suku bunga acuan yang telah dipertahankan dan dorongan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang mencapai Rp404,6 triliun pada pekan pertama November 2025, penyaluran kredit perbankan yang justru melambat dari 7,7% menjadi 7,36% year-on-year pada Oktober 2025 menandakan efektivitas transmisi kebijakan moneter belum mencapai kapasitas penuh.
Perry menengarai terdapat dua penyebab perlambatan terjadi. Pertama, suku bunga deposito satu bulan yang hanya turun dari 4,81% menjadi 4,25% pada Oktober 2025, dipengaruhi pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27% DPK perbankan.
Akibatnya, suku bunga kredit pun turun lebih lambat dari 9,20% menjadi 9%, di samping faktor biaya overhead dan margin premi risiko yang diterapkan perbankan.
"Perlambatan ini juga terjadi karena permintaan kredit belum kuat, dipengaruhi sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi dan optimalisasi pembiayaan internal. Meski demikian, minat penyaluran kredit perbankan cukup baik, tecermin pada syarat pemberian kredit yang semakin longgar," ucap Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (19/11/2025).
Dalam penyaluran kredit, BI memperhatikan syarat penyaluran kredit konsumsi dan UMKM, mengingat tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Dengan pertumbuhan kredit UMKM Oktober 2025 yang turun -0,11%, rasio kredit bermasalah (non-performing loan) bruto UMKM cenderung meningkat dari 4,46% pada September 2025 menjadi 4,51% pada Oktober 2025.
"Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang kemampuan pembayaran dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan," jelasnya.
Preseden koordinasi
Berbeda dengan sebelumnya, Dewan Gubernur BI mengundang Menteri Keuangan menghadiri rapat bulanan untuk pertama kalinya sejak Perry Warjiyo memulai masa jabatan pada 2018. Tindakan ini, menurut Perry, sepenuhnya sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 43 angka 1(a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan RDG dapat dihadiri seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.
"Koordinasi kebijakan pemerintah semakin penting terutama untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Untuk itu, Dewan Gubernur BI mengundang Menteri Keuangan mulai RDG bulan November 2025, yang dalam hal ini diwakili Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono berdasarkan surat kuasa Menteri Keuangan," ujar Perry.
Terdapat tiga pokok pembicaraan yang disampaikan Wamenkeu dalam rapat bulan November bersama Dewan Gubernur. Pertama, penyelarasan ekspektasi kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, update ekspansi fiskal yang dilakukan pemerintah. Ketiga, rencana penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam negeri maupun luar negeri, yang akan diselaraskan dengan strategi operasi moneter BI di pasar keuangan maupun di pasar valuta asing.
"Ekspansi fiskal pemerintah bertujuan mendorong pertumbuhan sektor riil melalui permintaan. Dalam Kuartal-IV ini, ekspansi fiskal yang semakin tinggi, tidak hanya pengeluaran kementerian/lembaga, melainkan juga peningkatan bantuan program sosial-ekonomi kerakyatan sesuai program yang digariskan Presiden," imbuhnya.
Melalui koordinasi fiskal-moneter yang menjadi preseden tersebut, Perry mengharapkan percepatan ekspansi fiskal dapat membantu menurunkan undisbursed loan. Melalui program-program bantuan sosial, investasi dan konsumsi masyarakat diharapkan meningkat, sehingga permintaan kredit dari sektor riil dan penyaluran kredit perbankan bisa meningkat ke depan.
"Dengan penurunan SRBI, pembelian SBN, dan insentif KLM, likuiditas bank sudah berlebih, maka itu suku bunga deposit dan suku bunga kredit harus cepat turun untuk mendorong penawaran kredit ke sektor riil, karena pemerintah sudah mempercepat permintaan melalui stimulus dan ekspansi fiskal lain," pungkas Perry.
Pada kesempatan itu BI juga mengumumkan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini.
Ke depan, BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Antisipasi crowding out
Terlepas dari tujuan koordinasi dan bentuk dukungan penuh BI selaku otoritas moneter terhadap agenda ekspansi fiskal yang dilaksanakan pemerintah, preseden yang tercipta dapat memperkuat tendensi crowding out, yaitu meningkatnya peran pemerintah yang justru mendorong swasta keluar. Antisipasi perlu dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan permintaan domestik secara organik.
Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Dipo Satria Ramli menilai, kecenderungan pemerintah untuk memaksimalkan belanja guna mendorong pertumbuhan ekonomi dapat membuat investasi tertekan dan menciptakan tren ekonomi yang sentralistik. Padahal, untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, peran fiskal dalam meningkatkan permintaan domestik hanya mungkin jika swasta dilibatkan secara proporsional.
"Ekspansi fiskal melalui program prioritas dapat mempercepat, dengan catatan bahwa program itu tidak dapat dikerjakan swasta. Sebagai contoh, dalam program prioritas Danantara untuk peternakan ayam dan telur sebesar Rp20 triliun. Investasi ini sesungguhnya dapat dilakukan oleh swasta, tetapi karena keterlibatan Danantara, swasta justru akan mundur," ucap Dipo saat dihubungi SUAR, Rabu (19/11/2025).
Dengan peran yang pasif di fiskal, koordinasi cukup dibatasi pada upaya menciptakan iklim yang baik bagi investasi, disertai konsistensi regulasi yang tepat dan dapat mendorong permintaan secara organik. Melalui cara itu, konsumsi yang tumbuh dari bawah akan mendorong permintaan kredit dan penyaluran oleh bank secara berkelanjutan.
Berbagi pandangan dengan Dipo, Analis Ekonomi Politik Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) Nadia Restu Utami menjelaskan, kekuatan permintaan organik ditentukan dari daya beli dan lapangan kerja, bukan dari ekspansi fiskal atau percepatan program prioritas. Karena itu, upaya mendorong permintaan pertama-tama adalah dengan memulihkan ekspektasi pendapatan dan kepercayaan terhadap prospek ekonomi.
"Dalam situasi ketidakpastian ekonomi, bank juga lebih berhati-hati menyalurkan karena meningkatnya risiko gagal bayar, sementara masyarakat dan pelaku usaha enggan berutang. Akibatnya, meskipun BI menyediakan insentif dan memperlonggar kebijakan moneter, kanal transmisi kredit tetap tersumbat," ujarnya.
Dalam mengoptimalkan mesin ekspansi fiskal, Nadia menegaskan, fondasi permintaan agregat harus cukup kuat. Selain mempercepat belanja produktif, perluasan lapangan kerja akan memperkuat daya beli masyarakat. Akibatnya, permintaan kredit akan bertumbuh karena ada kebutuhan riil terhadap pembiayaan.
"Sinergi antara kebijakan fiskal yang pro-demand dan kebijakan moneter yang ekspansif dan pro-growth menjadi kunci agar ekonomi tidak terjebak dalam stagnasi permintaan dan siklus keengganan kredit yang berlarut-larut," pungkasnya.
