Konektivitas melalui jalur logistik maritim menjadi prioritas di tengah tingginya tingginya tingkat ketergantungan Indonesia pada transportasi logistik berbasis darat.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan kenaikan biaya logistik yang mencapai 14,29% PDB, industri nasional pun kesulitan memajukan daya saingnya, baik di dalam negeri maupun di kawasan.
"Pelaku ekosistem logistik diharapkan dapat menemukan cara untuk membantu biaya logistik nasional kita yang sebelumnya 14,29% PDB dapat turun secara bertahap menjadi 10% dalam 1-2 tahun ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi single digit dalam 3-5 tahun ke depan," cetus Akbar dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (9/4/2026)..
Menurut dia, tantangan untuk mencapai penurunan biaya logistik tersebut tidak mudah. Selain sifat industri logistik yang memiliki multi-stakeholders, multisektoral, dan membutuhkan multiregulasi, industri logistik juga dituntut dapat memberikan nilai tambah kepada industri manufaktur yang dilayaninya di tengah ketidakpastian rantai pasok global dan gangguan jalur akibat eskalasi ketegangan geopolitik.
"Meski gencatan senjata telah mulai diberlakukan, dampak tidak langsung berupa kenaikan biaya logistik masih dirasakan semua sektor, terutama industri yang tergantung bahan baku impor untuk memproduksi di dalam negeri. Karena itu, pertemuan ALFI Convex diharapkan menjadi vitamin bagi industri logistik agar membuahkan gagasan harmonisasi pemanngku kebijakan dan pelaku ekosistem logistik nasional," cetus Akbar.
Hubungan antarpelabuhan
Sebagai salah satu alternatif terhadap moda transportasi logistik darat, Akbar mengakui bahwa masalah konektivitas jalur logistik maritim amat tergantung pada kesiapan hubungan antarpelabuhan, yang saat ini berjumlah hampir 2.700 titik di seluruh Indonesia, belum termasuk pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terpantau kepabeanan.
Ia menekankan konektivitas bukan semata-mata tentang jumlah pelabuhan yang dibangun, tetapi kapasitas menghubungkan pelabuhan yang sudah ada dengan industri yang memanfaatkan pelabuhan sebagai infrastruktur. Tanpa itu, pelabuhan akan menjadi infrastruktur yang sia-sia.
"Pelajaran dari beberapa tahun lalu, tidak sedikit pelabuhan yang dibangun pemerintah tidak berdampak bagi ekonomi nasional dan ekonomi wilayah itu. Kita harus lihat faktor-faktor pendukung pelabuhan agar investasi di sana tidak mubazir. Membangun itu sangat mudah, tetapi jika konektivitas antarpelabuhan itu tidak ada, biaya logistik akan tetap tinggi," katanya.
Salah satu contoh konektivitas antarpelabuhan yang berhasil didorong ALFI adalah hubungan konektivitas Banten dan Sumatera Selatan. Melalui layanan yang diresmikan pada Desember 2025, ALFI berhasil mendorong BUMN untuk membuka layanan kapal roll on-roll off (RORO) dari Pelabuhan Cigading, Banten ke Pelabuhan Panjang, Lampung. Saat ini, dua kapal RORO berkapasitas 300 truk trailer beroperasi penuh setiap hari.
"Konektivitas kereta api juga kami realisasikan di Krakatau Steel sampai ke Jawa Timur, yang juga diresmikan oleh Bapak Menko Agus Harimurti Yudhoyono. Segera akan kami buka dalam waktu dekat konektivitas maritim antara Pelabuhan Cigading dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, seluruhnya untuk menangani kebutuhan industri," jelas Akbar.
Selain menekan biaya logistik, optimasi jalur logistik maritim dan kereta api juga memecah beban Jalan Raya Merak-Jakarta yang saat ini telah rusak parah dan menyebabkan perjalanan yang semula berdurasi 2 jam menjadi 5 jam. Akbar berharap momentum ini dimanfaatkan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat konektivitas laut sebagai poros maritim terbesar di dunia.
"Kami sudah mendorong inisiatif-inisiatif ALFI untuk melakukan inovasi logistik yang sangat mungkin untuk dilakukan, rencana implementasinya sudah terang-benderang di depan mata, sehingga yang dibutuhkan adalah goodwill dan political will dari pemerintah. Semua rencana sudah siap untuk dilaksanakan, tetapi jika terus dibiarkan, tentu biaya logistik akan semakin naik, bukan turun," pungkas Akbar.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pujo Setio menambahkan bahwa saat ini, draft Peraturan Presiden tentang penguatan sistem logistik nasional tengah disiapkan dengan tiga struktur utama, yaitu layanan konektivitas, tulang punggung logistik, dan shifting atau peralihan antarmoda.
"Melalui peraturan presiden ini, harapannya konektivitas maritim dapat kita dorong, termasuk memudahkan aksesibilitas pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, meningkatkan kecepatan supply dan layanan kepelabuhanan, sehingga pada akhirnya membantu untuk menurunkan biaya logistik nasional," ujar Pujo.
Inklusif
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa tingginya biaya logistik paling dirasakan oleh masyarakat penduduk Indonesia Timur, mengingat infrastruktur dominan masih dibangun di Jawa. Situasi ini memanggil pemerintah agar lebih responsif menjawab tantangan tersebut.
"Dengan situasi Indonesia sebagai negara kepulauan, 91,25% moda transportasi logistik Indonesia masih angkurat darat, sementara alat transportasi maritim hanya 7,07%, kereta api 0,63%, dan udara 0,05%. Padahal, kalau kapasitas tiga moda terakhir bisa ditingkatkan, maka akan sangat menurunkan beban jalan raya dan meningkatkan efisiensi," ujarnya.
Ketua Umum Partai Demokrat yang karib disapa AHY itu menganjurkan Indonesia dapat berkaca dari negara maju yang menyandarkan keandalan dan efisiensi logistik mereka pada jalur kereta api. Saat ini, dengan upaya pemerintah membuka dan mereaktivasi 37 jalur kereta api baru, penguatan konektivitas barang berbasis rel akan menjadi fokus pemerintah ke depan.
Rekomendasi tersebut tidak lepas dari performa kereta api sebagai angkutan logistik. AHY mengilustrasikan, kapasitas satu rangkaian kereta dapat mengangkut muatan setara 30 truk. Dengan capaian PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang mencatatkan ketepatan waktu keberangkatan 99,69% dan ketepatan waktu kedatangan 97,23%, efisiensi waktu pengiriman barang dapat benar-benar tercapai.
"Selain itu, kereta api juga hemat energi, sehingga lebih ramah lingkungan, karena konsumsi 1 liter bahan bakar untuk kereta api itu dapat digunakan menempuh jarak 199 kilometer, 3-4 kali lebih efisien daripada truk, sehingga jejak karbon bisa lebih kecil dan menekan emisi karbon dioksida," imbuhnya.
Melalui penguatan moda transportasi logistik alternatif, AHY menekankan agar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu dibarengi dengan kesejahteraan yang adil, setara, dan inklusif. Rupa-rupa tantangan konektivitas, tegasnya, merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan ekosistem logistik nasional demi mencapai lompatan ekonomi yang menjadi target bersama.
