Salah satu stimulus yang rutin diberikan pemerintah dalam menyambut hari raya adalah tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara. Pihak Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan total anggaran THR bagi ASN melonjak dari Rp 49,4 triliun menjadi Rp 55 triliun di tahun 2026, atau tumbuh sebesar 10%. Kenaikan paling mencolok terlihat pada pos ASN Pusat/TNI/Polri yang mengalami peningkatan sekitar 25%, dari Rp 17,7 triliun menjadi Rp 22,2 triliun.
Hal yang menarik dalam kebijakan kali ini adalah formalisasi dukungan bagi pekerja sektor informal, khususnya mitra ojek online. Jika pada tahun 2025 kebijakan bagi pengemudi daring masih bersifat himbauan kepada aplikator, maka pada tahun 2026 pemerintah merumuskan angka Bonus Hari Raya (BHR) yang lebih konkret sebesar ± Rp 220 miliar bagi lebih dari 850 ribu mitra.
Komitmen dari aplikator besar seperti GoTo dan Grab yang menyiapkan dana hingga dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya membuktikan bahwa perlindungan bagi pekerja gig economy kini menjadi pilar penting dalam menjaga daya beli nasional selama periode Ramadhan.
Tak hanya melalui bantuan tunai, pemerintah juga melakukan pergeseran strategi pada stimulus non-tunai dengan cakupan yang lebih luas. Tahun ini, anggaran untuk diskon transportasi melonjak hingga Rp 911,16 miliar, meningkat drastis dibandingkan insentif PPN DTP tiket pesawat tahun 2025 yang hanya sebesar Rp 286 miliar.
Selain itu, bantuan pangan kini kian progresif dengan menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) melalui distribusi langsung 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Intervensi langsung pada komoditas pangan pokok ini sangat krusial untuk mengendalikan potensi inflasi yang biasanya meningkat seiring tingginya konsumsi masyarakat saat hari raya.
Inovasi kebijakan lainnya di tahun 2026 adalah penerapan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret. Berbeda dengan tahun 2025 yang belum memiliki kebijakan WFA terpusat, kebijakan ini didesain untuk memperpanjang durasi mobilitas masyarakat di kampung halaman.
Dengan memberikan fleksibilitas waktu bagi ASN dan pekerja swasta, pemerintah mendorong redistribusi kekayaan dari kota besar ke daerah, sehingga dampak ekonomi dari belanja lebaran tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi tersebar merata ke berbagai pelosok negeri.
Melalui kombinasi THR yang tepat waktu, subsidi transportasi yang masif, hingga pengelolaan jam kerja yang fleksibel, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem konsumsi yang stabil. Sinergi antara kucuran APBN dan daerah yang mencapai puluhan triliun rupiah dengan dukungan sektor swasta dan aplikator digital menjadi kunci utama untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat dalam merayakan Idul Fitri.
