Ancaman Siber Sasar Bank, Apa yang Perlu Dilakukan?
Risiko serangan siber tidak terbatas pada kebocoran data nasabah. Gangguan dapat berkembang menjadi terhentinya layanan perbankan, manipulasi transaksi, hingga terganggunya sistem pembayaran.
Tambahkan SUAR ke Google
Ancaman serangan siber yang membidik sektor perbankan dan keuangan Indonesia perlu diwaspadai karena berpotensi mengganggu layanan hingga membahayakan data dan dana nasabah.
Berdasarkan pemantauan FortiGuard Labs Threat Dashboard pada 7 November 2026, sekitar 214 ribu aktivitas ancaman siber terdeteksi menyasar sektor perbankan, keuangan, dan asuransi di Indonesia dalam 24 jam.
Pakar keamanan siber sekaligus Ketua Umum Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center), Pratama Persadha, mengingatkan bahwa angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan ratusan ribu sistem perbankan berhasil diretas.
"Perlu diluruskan bahwa angka 214 ribu tersebut merupakan aktivitas ancaman yang terdeteksi, bukan 214 ribu sistem bank yang berhasil diretas," kata Pratama kepada SUAR, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, aktivitas tersebut dapat mencakup pemindaian port, pencarian kerentanan, percobaan eksploitasi, brute force, hingga aktivitas botnet. Tanpa data telemetri yang lebih terperinci, belum dapat dipastikan apakah lonjakan tersebut merupakan serangan terarah dan terkoordinasi atau didominasi aktivitas otomatis dalam skala besar.
Modus yang perlu diwaspadai perbankan saat ini meliputi pencurian kredensial, phishing, ransomware, eksploitasi kerentanan aplikasi, hingga pengambilalihan akun nasabah atau account takeover.
Serangan juga dapat memanfaatkan celah pada application programming interface (API), layanan komputasi awan (cloud), perangkat karyawan, maupun penyedia jasa teknologi pihak ketiga.
Salah satu kerentanan yang kerap dimanfaatkan peretas adalah sistem yang tidak segera mendapatkan pembaruan keamanan, autentikasi yang lemah, kesalahan konfigurasi, serta pengelolaan hak akses yang tidak memadai.
"Akses melalui vendor dapat menjadi pintu masuk untuk menjangkau sistem internal perbankan," jelasnya.
Dari sisi kesiapan, bank-bank besar relatif telah memiliki investasi teknologi keamanan dan pusat pemantauan yang lebih matang. Namun, tingkat kematangan tersebut belum tentu merata di seluruh industri, terutama pada bank daerah dan penyedia layanan keuangan yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran.
Risiko serangan siber juga tidak terbatas pada kebocoran data nasabah. Gangguan dapat berkembang menjadi terhentinya layanan perbankan, manipulasi transaksi, hingga terganggunya sistem pembayaran.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berkoordinasi dengan personel teknologi informasi seluruh bank dan meminta industri perbankan meningkatkan kewaspadaan melalui pemantauan keamanan selama 24 jam.
Pratama menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif untuk mengantisipasi ancaman tersebut. OJK melalui POJK 11/2022 dan SEOJK 29/2022 telah mengatur penyelenggaraan teknologi informasi serta ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum.
Sementara itu, Bank Indonesia juga memperkuat ketentuan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) 24/2024 yang diperbarui dengan PADG 29/2026.
Namun, keberadaan regulasi tidak otomatis menjamin sistem perbankan aman dari serangan.
"Regulasi yang baik tidak otomatis menjamin sistem aman. Tantangan sebenarnya terletak pada konsistensi implementasi, pengawasan, pengujian keamanan, dan kemampuan merespons serangan secara cepat," ungkapnya.
Untuk itu, perbankan perlu memperkuat pemantauan keamanan selama 24 jam, autentikasi multifaktor, segmentasi jaringan, enkripsi data, dan pengujian penetrasi (penetration testing). Pengawasan terhadap seluruh mitra teknologi juga perlu dilakukan untuk memperkecil risiko serangan melalui rantai pasok digital.
Selain itu, bank perlu meningkatkan kemampuan mendeteksi transaksi tidak wajar dan menyiapkan mekanisme penghentian sementara transaksi mencurigakan. Langkah tersebut diperlukan agar pengambilalihan akun tidak berkembang menjadi pencurian dana nasabah.
Dari perspektif ekonomi, Pratama menilai keamanan siber memiliki hubungan langsung dengan kepercayaan pasar. Gangguan sistem, kebocoran data, maupun pencurian dana nasabah yang terjadi berulang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dan layanan keuangan digital.
Dampaknya juga dapat meluas terhadap reputasi bank, peningkatan biaya operasional, serta persepsi investor mengenai risiko industri keuangan.
"Ancaman siber harus ditempatkan sebagai bagian dari risiko sistemik yang perlu dikelola secara serius," tegasnya.
Ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (9/11/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kasus serangan siber masif terhadap perbankan dan lembaga keuangan menjadi sinyal agar bank memperkuat keamanan siber dan melakukan penjagaan melalui mekanisme digital yang ada. Meski demikian, Airlangga mengatakan sejauh ini belum ada koordinasi lebih lanjut antara pihaknya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kami juga sudah menyampaikan hal-hal terkait peretasan [bank] itu secara global memang harus dijaga, karena pelaku peretasan global sekarang sudah sekarang sedang menguji sistem keamanan sektor keuangan kita," tutur Airlangg
