Rencana Presiden Prabowo yang akan menandatangani kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026 waktu setempat memberikan angin segar bagi industri sawit.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menuturkan dalam kesepakatan dagang ART, minyak kelapa sawit mentah (CPO) akan dikenakan tarif nol persen ke AS.
“Kemungkinan sawit akan menjadi 0%, ini sangat positif karena ekspor minyak sawit Indonesia ke Amerika Serikat terus meningkat,” ujar dia kepada SUAR dari Washington DC, Rabu (18/2/2026).
Eddy termasuk dalam delegasi pengusaha Indonesia yang menghadiri Forum Bisnis di Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Ia mengatakan penandatanganan perjanjian tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade / ART) akan dilakukan keesokan harinya, pada Kamis pagi, 19 Februari 2026.
Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan rangkaian kegiatan juga akan mencakup pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai bagian dari rangkaian acara Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden RI dengan Presiden AS.
Ia mengatakan, secara substansi negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting). Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal Amerika Serikat.
"Sementara itu, Amerika Serikat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao," ujar dia dalam statement yang diterima SUAR, Senin malam (16/2/2026).
Nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2025 naik menjadi US$ 2.725 miliar sebelumnya di tahun 2024 sebesar US$ 2.191 miliar.
Untuk volume ekspor di tahun 2025 sebesar 2.208 juta ton ada kemungkinan 2 tahun kedepan bisa tembus ke 3 juta ton karena di tahun 2023 sudah mencapai 2.5 juta ton.
Haryo mengatakan untuk memastikan kesiapan agenda strategis tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/02)
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan terukur menjelang sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat, termasuk pertemuan dengan Amerika Serikat.
"Presiden mengarahkan agar setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam global supply chain. Pemerintah juga diarahkan memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat dan tidak merugikan kepentingan nasional," kata dia.
Substansi Sudah Rampung
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan proses negosiasi kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia telah memasuki tahap akhir.
Pemerintah masih menunggu hasil negosiasi tarif Presiden AS Donald Trump yang hingga kini masih dalam proses. “Ya nanti kita tunggu saja ya kabarnya besok baru ditandatangani” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta (18/2).
Budi menjelaskan pembahasan substansi dalam negosiasi tarif tersebut sejatinya telah rampung.
"Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap akhir berupa legal scrubbing untuk memastikan kesesuaian dan aspek hukum sebelum diumumkan secara resmi," kata dia.
Selain agenda perdagangan, kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat juga mencakup partisipasi dalam KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026.
Pemerintah memandang momentum ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global sekaligus membuka peluang kerja sama baru.
Haryo menyampaikan optimisme Pemerintah terhadap hasil kesepakatan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah berangkat terlebih dahulu ke Amerika Serikat untuk melakukan persiapan dan menyambut kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto.
Buka Akses Pasar
Dihubungi terpisah Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan Indonesia berharap kesepakatan dagang dalam kerangka ART dengan Amerika Serikat dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor unggulan nasional.
Komoditas seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, produk karet, elektronik, serta hasil perikanan diharapkan memperoleh penurunan tarif maupun kemudahan masuk pasar sehingga daya saingnya meningkat.
“Dengan pasar AS yang besar dan berdaya beli tinggi, peningkatan ekspor ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri sekaligus memperkuat neraca perdagangan,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (18/2).
Selain itu, Indonesia juga menaruh harapan pada peningkatan investasi langsung dari perusahaan-perusahaan AS, khususnya di sektor manufaktur berteknologi tinggi, energi bersih, ekonomi digital, dan hilirisasi sumber daya alam.
Pendapat berbeda disampaikan Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Peneliti Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta. Menurutnya Indonesia akan menerima konsekuensi nyata jika tidak mengubah struktur ekspor.
"Tarif 19 persen akan menghantam sektor yang mudah digantikan dan bernilai tambah rendah," kata dia kepada SUAR di Jakarta, Rabu (18/2).
Ia menjelaskan, jika struktur ekspo masih tipis diferensiasi, margin sempit, dan ketergantungan pada komoditas atau produk substitutable, maka tambahan biaya itu akan menggerus pesanan.
Namun, kata dia, bila ekspor kita naik kelas seperti punya nilai tambah, kualitas yang sulit digantikan, serta rantai pasok yang kuat, beban tarif bisa lebih dikelola.
"Karena itu, debat tentang 19 persen seharusnya tidak berhenti pada bea masuk. Market access yang sehat adalah akses yang bergerak di dalam rel hukum nasional," kata dia.
Oleh karenanya, menurut dia, Indonesia tidak boleh memberikan pengecualian kepada Amerika Serikat untuk melompati undang undang yang berlaku, karena preseden itu akan menghancurkan kepastian hukum dan melemahkan fondasi strategi industrialisasi.
"Pada akhirnya, tarif 19 persen adalah biaya masuk yang lebih mahal menuju pasar Amerika. Paket market access adalah pembukaan jalan bagi produk Amerika menuju pasar kita. Daftar B2B adalah janji transaksi yang bisa menguntungkan, tetapi juga bisa membebani bila dijadikan instrumen politik," kata dia.
Chris Wibisana turut berkontribusi dalam artikel ini
