Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, menandai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Peresmian ini menjadi momen bersejarah karena terakhir kali proyek RDMP diresmikan oleh presiden terjadi pada 1994, atau 32 tahun lalu.
RDMP Balikpapan merupakan proyek pengembangan kilang terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sekitar US$7,4 miliar atau Rp123 triliun. Proyek ini meningkatkan kapasitas pengolahan dari 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel per hari, menghasilkan produk setara Euro 5, serta mendukung target net zero emission.
Dengan peningkatan kapasitas tersebut, Indonesia berpotensi menghemat devisa lebih dari Rp60 triliun per tahun. Tambahan produksi BBM diperkirakan mencapai 5,8 juta kiloliter per tahun, sehingga impor bensin dapat ditekan menjadi sekitar 19 juta kiloliter dari total konsumsi nasional 38 juta kiloliter. Bahlil juga menyoroti capaian sektor hulu migas.
Pada 2026, lifting minyak nasional mencapai 600,5 ribu barel per hari, melampaui target APBN dan meningkat signifikan dibanding realisasi 2024 yang berada di kisaran 580 ribu barel per hari.
Secara ekonomi, menurut perhitungan Bahlil RDMP Balikpapan menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja, meningkatkan TKDN hingga 30%, serta berkontribusi terhadap PDB nasional sekitar Rp514 triliun per tahun.
Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan kebanggaannya atas capaian tersebut sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari para insinyur, pekerja lapangan, manajemen Pertamina, pemerintah daerah, hingga masyarakat Balikpapan dan Kalimantan Timur.
“Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa. Hari ini kita melangkah lebih jauh menuju kemampuan berdiri di atas kaki kita sendiri di bidang energi,” ujar Prabowo, Senin (12/1/2026).
Prabowo menegaskan, kemandirian energi merupakan syarat fundamental bagi sebuah negara merdeka, sejajar dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Indonesia, menurutnya, dianugerahi sumber daya energi yang sangat besar, mulai dari batu bara, minyak dan gas, biodiesel berbasis kelapa sawit, hingga potensi panas bumi dan tenaga air.
Ia menyebut Indonesia memiliki kemampuan memproduksi berbagai jenis energi, termasuk biodiesel, bensin, gasifikasi batu bara, hingga produk substitusi impor LPG. Pemerintah juga akan mempercepat pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi, tenaga air, serta listrik berbasis panel surya.
“Kita tidak perlu impor energi dari luar. Sasaran kita jelas, menuju swasembada energi. Kita harapkan dalam lima tahun bisa tercapai, kalaupun enam atau tujuh tahun tidak masalah, yang penting arahnya jelas,” tegasnya.
Sebagai pembanding, Prabowo menyinggung keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras jauh lebih cepat dari target. Setelah dilantik pada Oktober 2025, ia menargetkan swasembada beras dalam empat tahun, namun realisasinya tercapai hanya dalam satu tahun melalui reformasi regulasi dan pemangkasan birokrasi distribusi pupuk.
Pemerintah memangkas 145 regulasi yang dinilai menghambat penyaluran pupuk subsidi. Dampaknya, harga pupuk berhasil ditekan 20%, volume distribusi meningkat 700 ribu ton, serta nilai tukar petani melonjak dari 106 menjadi 125, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Produksi dan cadangan beras nasional pun mencapai level tertinggi.
Menurut Prabowo, capaian tersebut membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dan tidak boleh terus merasa inferior dibanding bangsa lain. Semangat percaya diri dan nasionalisme harus menjadi fondasi pembangunan di seluruh sektor, termasuk energi.
Dalam konteks Pertamina, Prabowo menyoroti peran strategis perusahaan sebagai national champion Indonesia dan satu-satunya BUMN yang masuk daftar Fortune 500 dengan valuasi sekitar US$100 miliar. Namun, ia juga secara terbuka mengakui adanya persoalan tata kelola dan praktik tidak sehat di masa lalu yang merugikan rakyat.
“Karena itu, sejak saya menjadi presiden, saya bertekad membersihkan Pertamina. Saya beri mandat penuh kepada Direksi untuk bertindak tegas. Jangan korupsi, jangan cari kaya di atas penderitaan rakyat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dan meminta seluruh jajaran BUMN, khususnya Pertamina, dikelola secara profesional, amanah, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Prabowo juga menginstruksikan kementerian terkait untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap BUMN yang dinilai tidak efisien dan sarat penyimpangan.
Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional
Lebih jauh, Prabowo mengaitkan kedaulatan energi dengan agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional. Pemerintah akan segera memulai 34 proyek waste to energy di berbagai kota untuk mengatasi krisis sampah sekaligus menghasilkan listrik. Selain itu, dalam waktu dekat akan dimulai 6 hingga 11 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar US$6 miliar, disertai masuknya investasi besar dari luar negeri.
Ia menegaskan keberhasilan program-program tersebut membutuhkan manajemen yang kuat dan sumber daya manusia muda yang berintegritas. Pemerintahannya, kata Prabowo, berfokus pada hasil nyata, sebagaimana ditunjukkan melalui program makan bergizi gratis yang telah menjangkau 58 juta penerima manfaat dan ditargetkan meningkat menjadi 82 juta orang pada akhir 2026.
Menutup sambutannya, Prabowo meminta Pertamina kembali menjalankan peran historisnya sebagai agent of development, agent of modernization, dan agent of change, serta menjadi kebanggaan nasional.
“Pertamina harus kembali menjadi national champion. Kita ingin Pertamina yang efisien, bersih, dan benar-benar bekerja untuk rakyat dan masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Sebagai informasi, megaproyek RDMP Balikpapan senilai Rp123 triliun merupakan upaya modernisasi kilang terintegrasi dari penerimaan minyak mentah hingga penguatan rantai pasok, guna meningkatkan kapasitas pengolahan, menghasilkan BBM ramah lingkungan, mendorong hilirisasi petrokimia, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Sejalan dengan arahan Presiden, PT Pertamina (Persero) meresmikan proyek Infrastruktur Terintegrasi RDMP Balikpapan yang mengintegrasikan sektor hulu hingga hilir sebagai bagian dari penguatan ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan proyek ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas dan efisiensi, tetapi juga menjadi wujud komitmen Pertamina untuk melayani rakyat dan negara.
Simon menjelaskan, proyek RDMP diawali dengan pembangunan pipa sepanjang 78 kilometer sebagai pasokan bahan baku menuju kilang. Jantung proyek ini adalah fasilitas Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) yang memungkinkan residu minyak diolah menjadi produk bernilai tambah.
Implementasi RDMP meningkatkan kapasitas produksi kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, dengan kualitas bahan bakar berstandar Euro 5 yang lebih ramah lingkungan dan menghasilkan emisi lebih rendah.
Selain itu, Pertamina mengintegrasikan distribusi melalui Terminal BBM Tanjung Batu berkapasitas 125 ribu kiloliter untuk melayani Indonesia bagian timur. Di sisi penyimpanan, dibangun terminal tangki di Lawe-lawe dengan tambahan kapasitas 2 juta barel, sehingga total kapasitas mencapai 7,6 juta barel.
Menurut Simon, peresmian ini merupakan tonggak sejarah perjalanan panjang bangsa menuju kedaulatan energi.
“Hari ini bukan akhir, melainkan awal. Masih banyak inisiatif strategis yang akan kami jalankan, selaras dengan Astacita Presiden, khususnya ketahanan energi serta hilirisasi dan industrialisasi,” ujarnya.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Hilirisasi Harus Berdaya Ungkit Tinggi
Menanggapi pemerintah yang gencar melakukan hilirisasi di berbagai hal, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai kebijakan hilirisasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit luas agar dampaknya lebih optimal bagi perekonomian nasional.
Menurutnya, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi kunci karena mampu menghubungkan banyak mata rantai usaha sekaligus mengagregasi sektor informal ke dalam sektor formal.
Ajib menegaskan, keberhasilan hilirisasi sangat ditentukan oleh kemampuan industri menjawab empat tantangan utama, yakni tingginya biaya energi, mahalnya cost of capital, beban logistik, serta biaya tenaga kerja.
“Tanpa pembenahan struktural pada faktor-faktor tersebut, nilai tambah yang dihasilkan hilirisasi berisiko tidak maksimal,” ucap Ajib kepada SUAR.
Ia menilai hilirisasi berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan sekaligus menekan struktur biaya produksi melalui rantai pasok yang lebih terintegrasi. Karena itu, desain supply chain yang efisien menjadi prasyarat agar harga pokok produksi barang dan jasa Indonesia lebih kompetitif.
Ajib juga menekankan pentingnya kepastian dan kemudahan berusaha. Pemerintah diminta memperkuat deregulasi, mempercepat layanan, meminimalkan biaya tidak tercatat, serta menjamin kepastian hukum.
“Komitmen business friendly menjadi kunci agar peringkat Ease of Doing Business Indonesia bisa menembus 40 besar,” ujarnya.
Menurut Ajib, hilirisasi pada akhirnya harus menjadi lokomotif industrialisasi, menciptakan nilai tambah optimal, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
