Proyek Waste to Energy (WtE) yang dikembangkan Danantara Indonesia memasuki fase implementasi awal dengan dimulainya pematangan lahan di tiga lokasi, yakni Bekasi, Bogor, dan Bali. Proyek ini ditargetkan mulai konstruksi pada akhir Juni 2026 sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan darurat sampah nasional.
Lead of Waste-to-Energy sekaligus Director of Investment Danantara Investment Management Fadli Rahman menjelaskan, struktur investasi dan pendanaan proyek Waste to Energy (WtE) yang tengah dikembangkan di tiga kota awal, yakni Bekasi, Bogor, dan Bali, dengan nilai investasi mencapai Rp2,5 triliun hingga Rp2,8 triliun per proyek.
Skema pembiayaan dilakukan melalui kombinasi utang dan ekuitas dengan dominasi pendanaan berbasis utang. Fadli mengatakan bahwa struktur kepemilikan proyek dirancang dengan porsi 70% untuk mitra strategis dan 30% untuk Danantara melalui entitas Daya Energi Bersih Nusantara (DENERA).
Setiap proyek, jelasnya, akan dikelola melalui entitas khusus berbentuk special purpose vehicle (SPV) atau Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) di masing-masing lokasi. Dari sisi pendanaan, Fadli menegaskan bahwa komposisi pembiayaan bersifat campuran antara permodalan dan utang.
Ia menyebut skema tersebut diharapkan mampu mendorong arus investasi asing ke sektor pengelolaan sampah di Indonesia, seiring kebutuhan pembiayaan yang besar untuk pembangunan fasilitas WtE.
Untuk tahap implementasi, konstruksi proyek dijadwalkan dimulai pada Juni 2026 setelah proses pematangan lahan. Adapun target commercial operation date (COD) ditetapkan pada akhir 2027 hingga awal 2028, dengan masa konsesi proyek selama 30 tahun sesuai ketentuan regulasi.
Selain tiga proyek awal, Danantara masih melanjutkan proses pemilihan mitra untuk proyek di Yogyakarta. Fadli menjelaskan bahwa proses tersebut masih dalam tahap negosiasi, terutama terkait percepatan waktu pembangunan. “Di Jogja kita masih dalam proses pemilihan mitra, ada beberapa hal terkait negosiasi yang paling penting adalah dari sisi timeline,” ujar Fadli.
Dari sisi operasional, salah satu tantangan utama proyek WtE adalah memastikan ketersediaan pasokan sampah dalam jangka panjang. Fadli menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan proyek.
“Tantangan terbesar utama kalau boleh jujur ya Mbak, komitmen dari pasokan sampah selama 30 tahun,” ungkap Fadli. Ia menambahkan bahwa investasi hanya dapat dilakukan di daerah dengan kapasitas pengumpulan sampah minimal 1.000 ton per hari, sesuai ketentuan regulasi. Hal ini sekaligus menjadi syarat agar proyek memiliki skala ekonomis yang memadai.
Melibatkan pemberdayaan masyarakat
Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menyampaikan bahwa program WtE menjadi langkah awal untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di Indonesia. Pihaknya juga mengajak masyarakat turut berperan serta berpartisipasi dalam program ini.
Menurut Rohan, persoalan utama sampah di Indonesia berakar pada aspek hulu, terutama rendahnya kemampuan sebagian masyarakat membayar iuran pengangkutan sampah sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000 per bulan. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 50% sampah tidak terkelola dengan baik dan berakhir di lingkungan terbuka seperti jalan dan sungai, merujuk pada kajian Bank Dunia.
Ia menjelaskan, skema WtE dirancang untuk mengubah pendekatan tersebut dengan memastikan pengangkutan sampah dilakukan tanpa biaya langsung dari masyarakat. Beban biaya akan dialihkan melalui efisiensi pengelolaan di tingkat pemerintah daerah, termasuk pengurangan biaya sewa lahan tempat pembuangan akhir (TPA).
“Konsep Waste to Energy supaya orang buang sampah di tempatnya, artinya akan pasti diangkut, berarti yang harus angkut gratis dari rumah,” kata Rohan.
Lead of Waste-to-Energy sekaligus Director of Investment Danantara Investment Management Fadli Rahman menyebut, tiga proyek awal telah memasuki tahap persiapan pembangunan. “Dari tiga lokasi ini bahkan sudah ada yang mulai pematangan lahan. Akhir Juni nanti konstruksi akan dimulai,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan proyek WtE saat ini lebih cepat dibandingkan implementasi sebelumnya, termasuk dibandingkan dengan kebijakan serupa dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.
Fadli menegaskan bahwa WtE berfungsi sebagai katalis dalam sistem pengelolaan sampah nasional, bukan solusi tunggal.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kontribusi WtE diperkirakan hanya mampu menangani sekitar 22,5% total sampah nasional. “Semua solusi harus kita jalankan sama-sama, baik itu Waste to Energy, RDF, maupun pemilahan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa satu fasilitas WtE dengan kapasitas 1.000 ton per hari berpotensi menghasilkan dampak ekonomi hingga Rp14 triliun dalam 30 tahun, terutama dari pengurangan biaya eksternalitas lingkungan dan kesehatan.
Ke depan, Danantara menargetkan pengembangan tahap kedua di 25 kota tambahan, sehingga mencakup mayoritas ibu kota provinsi. Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan mampu mengolah hingga 400.000 ton sampah per tahun, mengurangi emisi karbon, serta menghasilkan listrik bagi sekitar 20.000 rumah tangga.
Tantangan anggaran
Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menilai perkembangan proyek Waste to Energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Indonesia menunjukkan percepatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural, terutama dari sisi pembiayaan dan implementasi di daerah.
Menurut Putra, jika dibandingkan dengan satu dekade terakhir, perkembangan proyek WtE saat ini terlihat lebih progresif dan terkoordinasi. Ia menilai adanya keterlibatan lembaga seperti Danantara turut memperbaiki tata kelola proyek.
“Perkembangan belakangan tampak cukup cepat dibanding 10 tahun terakhir,” ucap Putra kepada SUAR.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa secara konsep, proyek WtE pada dasarnya merupakan solusi pengelolaan sampah, bukan proyek energi. Produksi listrik hanya menjadi hasil turunan dari proses tersebut.
“PSEL pada utamanya adalah proyek penanganan sampah dan energi hanya hasil sampingan,” kata Putra.
Ia mencatat, hingga saat ini implementasi proyek WtE di Indonesia masih terbatas, dengan salah satu contoh yang telah berjalan adalah fasilitas di Benowo, Surabaya. Di luar itu, progres proyek serupa dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam skala nasional.
Dari sisi pembiayaan, Putra menyoroti tingginya biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas WtE. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan, mengingat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menanggung biaya pengelolaan sampah masih terbatas.
“Biaya yang mahal sementara kemampuan anggaran daerah untuk menutupnya rendah,” ujarnya.
Dalam skema yang berjalan saat ini, pemerintah mendorong PT PLN (Persero) untuk membeli listrik yang dihasilkan dari proyek WtE dengan harga relatif tinggi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kepastian pembayaran kompensasi kepada PLN agar tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan listrik negara tersebut.
Meski demikian, Putra menilai bahwa secara umum pengembangan proyek WtE saat ini sudah berada pada jalur yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Ia menyebut, pendekatan yang lebih terorganisir memberikan peluang percepatan implementasi, meskipun tetap membutuhkan pengawasan ketat.
Dari aspek lingkungan, ia menilai tidak terdapat hambatan besar selama proyek dijalankan dengan standar yang tinggi.
“Tidak ada masalah besar bila benar menerapkan standar lingkungan yang tinggi,” bebernya.
Ia juga menyebut bahwa dengan struktur tarif listrik yang ada saat ini, proyek WtE secara umum sudah memiliki dasar keekonomian yang memadai, meskipun tetap membutuhkan dukungan kebijakan. Lebih lanjut, Putra menekankan pentingnya memastikan proyek percontohan (pilot project) yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Keberhasilan proyek awal dinilai akan menjadi penentu keberlanjutan pengembangan WtE di wilayah lain.
Selain itu, koordinasi antara penyedia proyek dengan pemerintah daerah dinilai krusial, khususnya dalam memastikan ketersediaan lahan serta integrasi dengan sistem pengumpulan sampah yang sudah berjalan. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan dari sisi hulu, proyek WtE akan sulit beroperasi optimal.
“Penting memastikan pilot project yang ada berjalan. Kerja sama untuk memastikan lahan tersedia dan koordinasi dengan proses pengumpulan sampah yang sudah ada,” pungkasnya.
