Investasi Hijau Tiongkok Percepat Dekarbonisasi Indonesia

Investasi hijau dari Tiongkok menjadi salah satu solusi untuk Indonesia dalam mempercepat dekarbonisasi dan transisi energi demi mencapai net zero emission pada 2060 atau sebelumnya. Tidak hanya dari segi pembiayaan, Tiongkok juga menyediakan model kerja sama pengembangan riset hingga pemutakhiran teknologi guna mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, sebagai salah satu prioritas nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp424 triliun untuk mendukung transisi energi terbarukan demi memperkuat ketahanan energi dan transformasi berkelanjutan. Dari besaran anggaran tersebut, potensi energi terbarukan sebesar 3.686 giga watt (GW) diharapkan dapat dieksplorasi maksimal.

"Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah merencanakan pembangunan panel surya fotovoltaik, melanjutkan pembangunan 70.000 kilometer supergrid hijau, serta mempromosikan pembangkit listrik tenaga nuklir CCS/CCUS, pengembangan biofuel B40, bahan bakar etanol E5, serta bioavtur," ucap Airlangga saat memberikan sambutan kunci China Conference Southeast Asia 2026 di Jakarta, Selasa (10/02/2026).

Tak hanya dari inisiatif pemerintah, Wakil Direktur II Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia Ignatius Denny Wicaksono mengungkapkan sektor swasta pun didorong berpartisipasi mempercepat net zero emission. Salah satunya, BEI mendorong perusahaan emiten terdaftar melaporkan kinerja dekarbonisasi mereka secara berkala dan meningkatkan frekuensi perdagangan karbon yang baru mencapai 4,4 juta ton CO2 ekuivalen.

"Dengan perdagangan karbon yang semakin membaik, tren saat ini menunjukkan dekarbonisasi dan komitmen sustainability menjadi strategi baru perusahaan mendapatkan pendanaan dan investasi lebih besar. Ini sekaligus menandakan bahwa kemakmuran dan dekarbonisasi dapat dicapai secara bersamaan dan berjalan satu langkah," ujar Denny.

Meski telah berjalan selama hampir tiga tahun, Denny mengakui bahwa perdagangan karbon di BEI saat ini masih membutuhkan dukungan insentif dan disinsentif dari segi carbon pricing maupun meningkatkan permintaan carbon credit yang saat ini belum maksimal. Di titik ini, Tiongkok dapat membantu pengembangan bursa karbon yang lebih efektif.

"Dalam menghitung carbon credit, Indonesia masih perlu mengembangkan teknologi yang mampu mengecek tingkat emisi industri selama 24 jam real time untuk mencegah greenwashing dan membantu perusahaan semakin akurat dalam menghitung emisi karbon. Sampling data yang lebih baik dibutuhkan untuk menunjang dekarbonisasi secara lebih menyeluruh," jelasnya.

Jangka panjang

Di samping mendorong agenda dekarbonisasi melalui perdagangan karbon, Presiden Mining Business Unit Huawei Andy Wu menggarisbawahi prinsip utama dekarbonisasi bukan sekadar menghilangkan jejak karbon, melainkan juga memastikan aktivitas padat karbon selama ini dapat dilaksanakan secara lebih efisien.

Bagi Huawei, pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar untuk mengembangkan teknologi internet of things di sektor pertambangan, yaitu memastikan efisiensi yang membuat pertambangan lebih aman dan rendah jejak karbon. Salah satu proyek utama Huawei adalah tambang batubara di Shuozhou dan Yimin yang kini dioperasikan driverless truck.

"Kami menerapkan IoT di dua lapisan. Di bawah tanah, kami memakai lori autonomous yang dikendalikan dari pusat kontrol. Sementara itu, di permukaan, semua truk bertenaga listrik dikemudikan secara otomatis dengan AI. Ini adalah langkah yang tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mengurangi emisi transportasi barang tambang," ungkapnya.

Agar investasi hijau dalam pengembangan teknologi tersebut dapat diwujudkan, Wu menganggap protokol dan panduan melalui kebijakan yang tepat merupakan acuan yang dapat mendorong investor tidak hanya berbisnis, tetapi juga melakukan transfer pengetahuan yang bersifat win-win solution. Tanpa itu, investasi hijau hanya akan berdampak minimum pada langkah dekarbonisasi.

"Kami ingin agar dalam berinvestasi, kerja sama terutama diadakan dengan universitas lokal yang dapat mencetak talenta-talenta baru untuk industri hijau di masa depan. Hanya melalui cara ini, investasi hijau dapat berdampak, yaitu dengan menciptakan ekosistem dan mendorong dekarbonisasi secara lebih lanjut," tegas Wu.

Chief Operating Officer Gobi Partners Jason Chen membenarkan pandangan tersebut. Menurutnya, salah satu fitur yang membedakan investasi hijau dan investasi konvensional adalah sifat penanaman modal yang strategis dan berjangka panjang untuk kebutuhan masa depan, atau disebut juga patient capital. Karenanya, investasi hijau tidak hanya fokus pada sarana-prasarana, melainkan juga investasi manusia.

"Salah satu proyek kami adalah kerja sama tripartit antara private capital, venture capital, dan Universitas Hong Kong yang menyuntikkan modal untuk membawa hasil-hasil riset paling cemerlang keluar kampus. Jalan untuk menuju komersialisasi produk eksperimen memang masih sangat panjang, tetapi kebutuhan pendanaan harus ada sejak awal," tuturnya.

Menurut Chen, proyek-proyek investasi hijau dan dekarbonisasi, mulai dari teknologi, AI, baterai, energi surya, hingga teknologi farmasi rendah emisi memiliki tiga sifat utama: kapasitas teknik yang presisi, penelitian padat modal, dan efek pengganda (multiplier effect) yang terjadi dalam jangka panjang. Investasi yang masuk dari awal perlu menerima syarat tidak mengharap return dalam jangka pendek.

"Kebutuhan lainnya adalah akses keluar-masuk modal yang dapat bergerak secara seamless. Karena proyek-proyek hijau dan dekarbonisasi semakin luas, kami menciptakan sistem yang memungkinkan modal bergerak leluasa tanpa batas di seluruh Asia. Integrasi ini memungkinkan investor dapat menemukan proyek hijau dengan prospek paling menjanjikan, sekaligus dapat memindahkan modal secara cepat," ujar Chen.

Di Indonesia, investasi hijau jangka panjang tersebut antara lain telah dilaksanakan Danantara dalam proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa/waste to energy) yang menyediakan konsesi berjangka 25-30 tahun dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Tujuan utamanya tidak lain memberi dukungan bagi PLN dalam melaksanakan proyek energi terbarukan sesuai RUPTL yang telah disusun bersama Kementerian ESDM.

"Dalam waste to energy, Danantara telah menyusun short list 24 perusahaan penyedia teknologi, dan akan kami umumkan pemenang tendernya dalam waktu dekat. Perusahaan Tiongkok dalam daftar tersebut antara lain akan membangun PLTSa dari awal, dan akan menjadi yang terbesar di Indonesia. Kami ingin teknologi rendah emisi, kalau bisa lebih rendah dari standar Eropa, membereskan masalah sampah di Indonesia," ucap Direktur Pelaksana Investasi Danantara Stefanus Adi Hadiwidjaja.