Industri tekstil dan garmen menyambut baik rencana pemerintah yang akan melakukan penguatan industri nasional, pengembangan teknologi, hingga proyek hilirisasi dan energi di tengah kesulitan ekonomi global.
Dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (11/1), Presiden Prabowo meminta adanya penguatan industri tekstil dan garmen nasional.
Menurut Sekertaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, salah satu langkah yang ditekankan Kepala Negara adalah dengan melakukan revitalisasi rantai pasok.
“Salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi rangkaian supply chain,” ungkap Seskab Teddy dikutip dari website Sekretariat Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan rencana ini menjadi angin segar bagi industri garmen di tengah melemahnya ekspor.
Namun ia mengingatkan revitalisasi rantai pasok tekstil dan garmen perlu diarahkan secara langsung untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional dari hulu hingga hilir.
"Supply chain garmen dan tekstil Indonesia sangat panjang, sehingga penguatan tidak bisa parsial, tetapi harus mencakup bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi yang berorientasi ekspor," ujar dia kepada SUAR di Jakarta (14/1).
Ia menjelaskan, rantai pasok industri tekstil sangat panjang mulai dari serat, benang, kain, hingga produk jadi.
Hilirisasi, menurutnya, memungkinkan Indonesia tidak hanya menjadi basis produksi, tetapi juga pusat penciptaan nilai ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berbasis industri padat karya yang bernilai tambah.
"Dengan pendekatan ini, hilirisasi bukan hanya membangun kemandirian jangka panjang, tetapi juga memastikan kelancaran produksi dan daya saing jangka pendek, sehingga industri garmen dan tekstil Indonesia dapat terus tumbuh sebagai sektor padat karya dan berkontribusi signifikan terhadap GDP Indonesia," ujar Anne seraya menambahkan industri garmen juga berperan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja.
Bergantung impor
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia mengalami tantangan yang problematis karena menjadi salah satu produsen pakaian jadi (garmen) terbesar, namun masih bergantung pada bahan baku dari luar negeri.
Keterbatasan lahan dan kondisi iklim membuat Indonesia tidak bisa memproduksi kapas dalam jumlah besar. Akibatnya hampir semua kebutuhan kapas dalam negeri seperti kapas, serat sintetis dan bahan kimia zat pewarna harus diimpor.
Namun, kata Anne, selama kapasitas bahan baku nasional belum mencukupi, impor bahan baku harus tetap dilancarkan secara resmi, cepat, dan berbiaya efisien agar industri tidak kehilangan momentum produksi dan daya saing di pasar global.
“Revitalisasi supply chain yang sehat bukan berarti menutup impor, tetapi memastikan bahwa industri dalam negeri mendapatkan bahan baku yang tepat waktu, dan kompetitif, sambil secara paralel membangun fondasi hulu nasional agar kedepan nilai tambah dan ketahanan industri garmen dan tekstil Indonesia semakin kompetitif dan kuat,” ujar dia.
Semikonduktor dan energi
Selain sektor tekstil dan garmen, pemerintah juga membahas penguatan sektor otomotif dan elektronik melalui investasi dalam pengembangan teknologi semikonduktor.
Rencana proyek hilirisasi nasional menurut rencana akan dimulai pada Februari 2026 mendatang dengan groundbreaking di enam titik baru proyek hilirisasi dengan nilai USD 6 miliar.
Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut proyek hilirisasi terbaru itu meliputi pengembangan industri smelter aluminium dari alumina dan fasilitas smelter grade alumina (SGA) dari Bauksit, di Mempawah, Kalimantan Barat.
Selain itu, juga ada fasilitas produksi bioavtur di Cilacap, Jawa Tengah, pengembangan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Morowali, Sulawesi Tengah, yang kini sudah berjalan. Peletakan batu pertama itu juga termasuk pengembangan Fasilitas bioetanol berikut lima fasilitas budidaya unggas.
Menanggapi hal tersebut, Anne mengatakan, saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada mesin dan teknologi impor.
Padahal, jika industri permesinan tekstil dan garmen dapat dibangun di dalam negeri sebagai bagian dari hilirisasi dan industrialisasi teknologi, maka Indonesia akan memiliki pondasi yang jauh lebih kuat.
"Ini bukan hanya soal efisiensi dan otomatisasi, tetapi juga tentang kemandirian industri dan penguatan struktur manufaktur nasional," ujar dia.
Ia berharap, arahan tersebut segera ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret, terutama deregulasi dan debirokratisasi perizinan, penyediaan energi dan utilitas yang kompetitif, serta dukungan fiskal dan pembiayaan untuk revitalisasi mesin berbasis teknologi dan modal kerja.
"AGTI juga mendorong penguatan kebijakan melalui kerangka hukum nasional, seperti pembentukan Undang-Undang Sandang, agar arah pengembangan industri garmen dan tekstil lebih terintegrasi, konsisten lintas kementerian, dan berkelanjutan," ujar dia.
Pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto mengatakan industri tekstil termasuk industri padat karya yang menyerap tenaga kerja besar, Indef merekomendasikan kebijakan untuk memperkuat keberlangsungan industri tekstil dengan cara perketat pengawasan impor barang jadi dan terapkan kebijakan seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk kain impor.
Berikan insentif pajak, subsidi, atau kemudahan belanja kawasan industri untuk sektor tekstil yang melambat.
“Dorong pengembangan industri dari hulu ke hilir serta diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (14/1)
Tingkatkan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi untuk meningkatkan produktivitas.
