Pelaku industri batu bara mendorong percepatan pembangunan hilirisasi energi untuk memperkokoh kemandirian energi nasional di tengah upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi iklim.
Langkah ini dinilai strategis tidak hanya untuk mendongkrak nilai tambah komoditas, tetapi juga untuk melepaskan ketergantungan Indonesia pada impor energi.
Namun, jalan menuju transformasi ini diakui masih terjal. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu bara Indonesia (Aspebindo), Anggawira, menyebutkan bahwa implementasi di lapangan masih dibayangi berbagai tantangan nyata, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga kepastian investasi.
"Memang tidak mudah mendorong hilirisasi batu bara karena masih banyak tantangan di lapangan. Dibutuhkan strategi matang untuk mewujudkan hilirisasi yang berkelanjutan," ujar Anggawira dalam satu acara diskusi di Jakarta, Rabu (18/12).
Salah satu terobosan yang terus didorong adalah pemanfaatan teknologi gasifikasi. Melalui proses ini, batu bara tidak lagi sekadar dibakar, melainkan dikonversi menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti LPG, serta metanol untuk kebutuhan industri.
Hilirisasi batu bara membutuhkan teknologi bersih atau yang dikenal dengan istilah Clean Coal Technology (CCT) yang menggunakan teknologi supercritical/ultra-supercritical boilers dan fluidized bed boilers untuk efisiensi energi dan meminimalkan emisi, sejalan dengan target transisi energi.
“Kebijakan dan regulasi dari pemerintah tentu dibutuhkan juga untuk hilirisasi batu bara,” ujar dia.
Angga mengatakan peluang bagi investor asing dan melibatkan BUMN seperti PTBA dan PGN dalam proyek strategis hilirisasi merupakan langkah yang tepat.
Tantangan
Angga mengatakan hilirisasi batu bara masih dihadapkan pada tantangan berupa biaya tinggi terutama untuk biaya investasi untuk fasilitas hilirisasi sangat mahal.
Hilirisasi tetap menimbulkan risiko emisi tinggi meskipun menggunakan teknologi CCT, sehingga perlu integrasi dengan CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage).
Konsumsi batu bara global masih berada pada tingkat tinggi, dengan Asia menjadi kawasan penopang utama. Indonesia, dengan cadangan batu bara sebesar 97,96 miliar ton sumber daya dan 31,95 miliar ton cadangan, tetap menjadi pemasok penting di kawasan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan pentingnya peran batu bara dalam menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus meneguhkan komitmen Indonesia terhadap transisi energi berkeadilan.
“Produksi batu bara Indonesia mencapai 836 juta ton pada 2024, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tahun 2025, hingga Agustus produksi telah menembus 509 juta ton. Dengan capaian ini, target produksi tahun ini dapat dicapai bila performa kuartal IV tetap terjaga,” ujar dia.
Kontribusi batu bara terhadap perekonomian juga signifikan. Pada 2024, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor batu bara tercatat Rp142,89 triliun, lebih dari 70% total PNBP Minerba.
Berdampak
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menuturkan hilirisasi batu bara berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah komoditas, mendorong industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memperkuat devisa negara,
“Mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan membangun industri hilir yang lebih kuat, itulah inti dari hilirisasi,” ujar dia.
Hilirisasi bisa menarik investasi besar-besaran untuk pembangunan smelter dan pabrik, terutama di sektor ESDM.
Komisi XI DPR berperan vital dalam hilirisasi batu bara dengan membahas dan menyetujui kebijakan fiskal terkait, seperti penerapan bea keluar batu bara, untuk mendorong nilai tambah di dalam negeri, memperkuat ketahanan energi, mendukung transisi energi hijau, serta mengoptimalkan pendapatan negara, sambil memastikan regulasi teknis yang mendukung investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
Komisi XI menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan regulasi fiskal memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
