Setelah menginjeksikan Rp200triliun kepada Himpunan Bank Negara (Himbara) pada September 2025, pemerintah kembali menyuntikkan dana Rp100 triliun ke perbankan. Kementerian Keuangan kembali memindahkan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke perbankan sebagai upaya menambah likuiditas perekonomian dan menekan kenaikan imbal hasil (yield) obligasi negara di tengah ketidakpastian. Meski memiliki dasar yang kuat, kebijakan ini perlu diimbangi dengan upaya memperkuat permintaan lewat penyehatan daya beli dan iklim persaingan usaha.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penempatan Rp100 triliun dana SAL yang disalurkan sepekan sebelum hari raya Idulfitri 1447 Hijriah tersebut bertujuan memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana. Dengan penarikan sebesar Rp75 triliun pada akhir Desember 2025, total dana SAL yang ditempatkan di perbankan kini mencapai Rp301 triliun.
Di samping meningkatkan likuiditas, Bendahara Negara menyatakan langkah ini diambil sebagai respons kenaikan yield obligasi negara yang cukup tajam. Ini mengindikasikan tekanan likuiditas akibat adanya kekurangan dana dalam sistem perbankan. Injeksi pun diberikan sebagai cara untuk menahan kenaikan yield demi menstabilkan pasar obligasi.
"Kita jaga likuiditas di sistem keuangan dengan serius. Saya sudah perhatikan, kalau bond yield itu naik sampai 0,1 sampai 0,4 persen, pasti likuiditas bank sedang kurang. Ketika dicek, ternyata betul, jadi saya tambah lagi dan dimasukkan ke sistem," jelas Purbaya saat ditemui di kantornya, Jumat (27/3/2026).
Distribusi dana SAL akan tetap dilakukan secara fleksibel sebagai bagian dari strategi mengelola uang negara dan mencegah yield SBN naik terlalu tajam dan tekanan pasar mereda. Menurut Menkeu, penerima distribusi dana SAL sejauh ini masih difokuskan ke himpunan bank milik negara (Himbara) serta Bank Jakarta sebagai bank daerah. Sementara itu, bank swasta belum menjadi prioritas untuk tahap awal.
"Saya taruh Rp100 triliun, nanti biar bank yang memikirkan bagaimana menyerapnya. Boleh untuk apa saja, karena Rp100 triliun ini lebih fleksibel dan hanya menambah Rp200 triliun yang sebelumnya. Kita lakukan ini karena saya lihat masih perlu sedikit dorongan dalam perekonomian," ucap Purbaya.
Sebagai tindak lanjut dari perpanjangan enam bulan dari tenggat penempatan dana SAL yang jatuh tempo pada 13 Maret 2026 lalu, Purbaya memastikan bahwa serapan dana tersebut efektif memberikan dorongan terhadap penyaluran kredit berdasarkan laporan evaluasi yang diterimanya dari bank, di samping pertumbuhan kredit yang bertahan di tingkat dua digit.
"Kalau uang masuk ke bank dan bercampur, bisa saja dia klaim yang dia salurkan ke UMKM itu dari saya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang masuk ke bank sentral juga. Tapi tidak apa-apa. Kita cukup monitor, dan harusnya dengan dorongan uang tambahan bisa lebih tinggi, sehingga ruang memberikan kredit semakin terbuka dan bisa kita jaga seperti itu terus ke depannya," pungkas Menkeu.
Sehatkan persaingan
Meski pemerintah beralasan kuat untuk kembali menginjeksikan Rp100 triliun dana SAL ke sistem perekonomian, Kepala Pusat Kajian Iklim Bisnis dan Rantai Pasok Global Universitas Indonesia Dian Revindo menilai situasi likuiditas bank saat ini masih sangat baik dan sehat. Sebaliknya, permintaan kredit justru sedang mengalami kelangkaan karena prospek bisnis yang tidak baik-baik saja.
"Mengapa ini bisa terjadi? Pertama, persaingan tidak sehat karena impor ilegal. Industri tekstil ditawari kredit belum tentu mau karena dia bertarung dengan impor ilegal. Mereka ditawari pembiayaan belum tentu mau. Kedua, e-commerce yang tidak fair. Jika seseorang membeli kerudung Rp10.300 sampai ke depan rumah, bagaimana industri garmen bisa punya prospek bisnis? Persaingan harus disehatkan dulu, sebelum bicara pembiayaan," tegas Revindo, Kamis (26/3/2026).
Revindo menekankan posisi pemerintah sebagai pengawas persaingan usaha tidak boleh membiarkan pelaku pasar bertarung sendiri-sendiri dengan hukum dagang semata-mata. Dalam hal ini, langkah mengintegrasikan pelaku usaha kecil hingga pelaku usaha besar dalam rantai pasok atau melalui agregator perlu ditempuh.
"Tujuannya agar pelaku usaha, terlepas dari skala bisnisnya, bisa meminjam kredit bersama-sama sebagai satu rantai bisnis, ataupun kalau ada pembiayaan, maka tidak hanya satu segmen yang menjadi target, tetapi mencakup dari produsen, agregator, distributor, sampai ke pergudangan dan logistiknya. Dengan cara ini, permintaan pembiayaan akan bergerak dan serapan dana SAL dapat benar-benar dirasakan," jelasnya.
Persiapkan triwulan kedua
Sementara usaha pemerintah memastikan ketersediaan likuiditas dalam sistem perbankan menjadi cara untuk mengamankan ekonomi dari sisi supply, Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang mengingatkan tantangan sesungguhnya untuk pertumbuhan adalah menciptakan iklim yang mendukung permintaan menjelang triwulan kedua yang hanya memiliki sedikit momentum pendorong konsumsi rumah tangga.
"Di kuartal kedua dan kuartal ketiga tidak ada momentum seperti hari-hari besar kegamaan. Di sini, pemerintah harus lebih kreatif lagi pertama memastikan agar daya beli masyarakat kita ini tetap pada posisi produktif, kebutuhan-kebutuhan pokok pangan terjangkau, serta minyak dan gas tetap cukup tersedia, sekalipun kita tengah menghadapi kemungkinan dampak terusan dari Timur Tengah," cetus Sarman saat dihubungi, Senin (30/3/2026).
Baca juga:
Gema Dzikri Harisma
Dalam ikhtiar menciptakan momentum permintaan dan menjaga daya beli tersebut, pemerintah dan dunia usaha dapat berbagi tugas. Dunia usaha, dalam hal ini pengelola pusat-pusat perbelanjaan baik mall maupun pasar swalayan membuat pesta diskon atau festival khusus yang mampu membuat daya tarik masyarakat kita untuk berbelanja dan mendorong lebih banyak lagi transaksi serta konsumsi rumah tangga.
Sementara itu, pemerintah dapat menggunakan program-program padat karya untuk menggerakkan ekonomi desa seperti pembangunan drainase atau revitalisasi jalan desa yang memungkinkan pekerja memperoleh gaji harian. Lewat cara itu, konsumsi rumah tangga dapat terdorong hingga ke akar rumput, dan tidak hanya berpusat di wilayah urban.
"Kami juga melihat program seperti magang nasional untuk mahasiswa dan memberi mereka uang saku sebesar UMP sangat produktif untuk meningkatkan daya beli masyarakat kita, sebagai kiat penyediaan lapangan pekerjaan. Semakin banyak lapangan pekerjaan tercipta, tentu ini juga akan mendorong daya beli masyarakat kita," cetus Sarman.
