Untuk menunjang keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah memerintahkan Himpunan Bank Negara (Himbara) terlibat dalam pendanaan koperasi program ini. Apakah ini peluang meningkatkan kredit perbankan? Atau malah berpotensi meningkatkan risiko kredit macet?

Wakil Menteri Koperasi sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan KDMP Putih Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa pembiayaan awal Kopdes akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.

Suku bunga yang dikenakan sebesar 6%, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi. Pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan guna memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.

"PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang difinalisasi ini di Kementerian Keuangan.  Kemudian tadi kita menyelesaikan petunjuk teknis untuk operasionalisasi apotek desa atau klinik desa. Dalam waktu dekat Peraturan Menteri ESDM terkait distribusi gas LPG 3 Kg juga akan segera (terbit)," kata Ferry dalam keterangan persnya, 15 Juli lalu.

Terkait dengan skema pembiayaan koperasi desa ini, Ferry menjelaskan, skema ini nantinya akan melibatkan kerjasama tiga pihak, yaitu koperasi itu sendiri, distributor/supplier, dan bank penyalur. Nantinya, Kopdes akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

Kemudian terkait dengan 103 percontohan atau mockup Kopdes/Kel Merah Putih, dipastikan seluruhnya telah siap baik secara ekosistem bisnisnya maupun dari skema pembiayaannya.

Tanggapan Himbara

Untuk itu, sebagai bagian dari Himbara, Bank Mandiri turut berperan aktif dalam mendampingi koperasi yang ditetapkan sebagai titik peluncuran KDKMP yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada koperasi-koperasi tersebut, Bank Mandiri juga telah menyiapkan layanan keuangan digital seperti Mandiri Agen dan QRIS, serta memastikan kesiapan infrastruktur layanan secara fisik.

“Digitalisasi koperasi tidak bisa dilepaskan dari kesiapan sarana dan sistem. Kami hadir untuk memastikan koperasi memiliki kanal layanan yang modern sekaligus tempat usaha yang layak dan profesional,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

Dalam mendukung peluncuran Koperasi Merah Putih, Bank Mandiri mengerahkan tim dari berbagai unit bisnis untuk mempercepat aktivasi di lapangan. Di sejumlah titik seperti KDKMP Malangjiwan di Karanganyar dan KKMP Banyuanyar di Surakarta misalnya, Bank Mandiri telah menyelesaikan proses pengecatan bangunan, pemasangan papan nama dan branding, serta instalasi rak gondola dan etalase sebagai sarana utama koperasi.

Selain itu, penguatan jaringan internet juga dilakukan guna menunjang layanan keuangan digital berbasis aplikasi. Langkah ini diperkuat dengan penyelenggaraan pelatihan manajemen koperasi dan literasi keuangan yang telah bergulir sejak akhir Juni 2025, dengan melibatkan ribuan lebih pengurus koperasi dari berbagai daerah.

Pelatihan diselenggarakan secara hybrid ini menjadi bagian dari upaya akselerasi kesiapan kelembagaan koperasi di seluruh Indonesia. Bank Mandiri juga terlibat langsung dalam verifikasi dan validasi kesiapan koperasi yang ditetapkan, bekerjasama dengan Satgas KDMP, kementerian teknis, dan pemerintah daerah.

Sinergi ini, lanjut Darmawan, memastikan seluruh koperasi yang terlibat telah memiliki legalitas yang lengkap serta kesiapan operasional untuk menjalankan fungsinya sebagai outlet sembako, LPG, layanan keuangan, hingga logistik.

“Kami mendukung penuh peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya pemerintah memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan khususnya di wilayah. Peran kami dalam hal ini, difokuskan pada pendampingan koperasi agar siap secara operasional, terutama dalam penyediaan layanan keuangan digital dan perbaikan sarana dasar,” ujar Darmawan.

Dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup digitalisasi, pelatihan, dan perbaikan infrastruktur, Bank Mandiri berharap koperasi Merah Putih dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan. Komitmen jangka panjang ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat perekonomian rakyat melalui pembangunan institusi yang profesional dan berbasis ekosistem.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa peluncuran KDMP oleh Presiden Prabowo merupakan momentum penting dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu wujud nyata komitmen BRI dalam memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan bagi masyarakat desa, salah satunya melalui kehadiran AgenBRILink yang terintegrasi dengan koperasi.

Dalam ekosistem yang terbentuk saat ini, AgenBRILink menjadi salah satu mitra strategis yang berperan aktif mendukung operasional KDMP. Tercatat, hingga paruh pertama 2025, sebanyak 1,22 juta AgenBRILink telah tersebar di 67.000 desa di seluruh Indonesia.

Jaringan yang luas ini menjadi tulang punggung distribusi layanan keuangan BRI hingga ke pelosok negeri. Tak ayal, kini AgenBRILink telah berkembang menjadi simpul social commerce yang melayani transaksi keuangan serta mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat desa secara berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, KDMP mengusung pendekatan 7 in 1 Business Model yang terintegrasi. Ke depannya, kemitraan ini akan terus dikembangkan seiring perluasan kolaborasi dengan berbagai BUMN.

Lebih lanjut, guna memastikan keberlanjutan KDMP, BRI sebagai agent of development dan mitra strategis pemerintah, berkomitmen menghadirkan pendekatan menyeluruh yang mencakup dua aspek utama, yakni pendampingan usaha dan akses solusi keuangan melalui inisiatif One BRI Solution.

Pertama, pada aspek pendampingan usaha, BRI menempatkan Relationship Manager sebagai single point of contact bagi koperasi, memberikan pendampingan operasional AgenBRILink, serta menyediakan pelatihan tematik dan platform digital edukasi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi secara sistematis.

Di sisi lain, kedua, pada aspek One Solution, BRI menyediakan akses pembiayaan usaha dan investasi, mendorong koperasi menjadi penyedia layanan keuangan formal melalui AgenBRILink, serta menghadirkan Qlola by BRI, platform manajemen keuangan terintegrasi untuk mendukung efisiensi operasional koperasi.

Kedua pendekatan itu pun telah dijalankan di sejumlah KDMP yang kini aktif di beberapa daerah. Seperti, di KDMP Hambalang (Bogor, Jawa Barat), KDMP Bumisari (Lampung Selatan), KDMP Cileunyi Wetan, KDMP Cangkuang Wetan (Bandung, Jawa Barat), serta KDMP Pangkah Wetan (Gresik, Jawa Timur).

Sebagai bagian dari peluncuran nasional, sebanyak 80.081 KDMP telah terbentuk secara serentak dan telah sah secara hukum untuk beroperasi di wilayah masing-masing. Koperasi-koperasi ini memanfaatkan aset-aset desa atau kelurahan yang tersedia, termasuk yang sebelumnya tidak terpakai. Selain itu, potensi ekonomi lokal yang dimiliki setiap desa turut dioptimalkan untuk memperkuat peran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Risiko pendanaan

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto mengatakan, keterlibatan Himbara sebetulnya berisiko. Menurutnya, Bank BUMN itu bukannya akan turut menanggung risiko jika terjadi kredit macet,  melainkan akan dibebankan ke seluruh masyarakat desa melalui pemotongan alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa sebagai jaminan kredit macet pinjaman dari bank BUMN itu bukan hanya menandakan kalau bank pemerintah tidak mau menanggung rugi proyek pemerintah yang serampangan, tapi juga menandakan KDMP ini tidak diberikan alokasi khusus dari APBN.

“Tidak ada alokasi khusus dari APBN dan tidak memiliki komitmen fiskal yang memadai,” ujarnya, Sabtu (26/7/2025).