Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto marah saat mengetahui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok beberapa pekan lalu sebagai imbas laporan lembaga indeks internasional seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI). 

Hal tersebut ujar dia, menyebabkan pasar modal Indonesia bergejolak dan menjadi perhatian pelaku pasar global.

“Presiden Prabowo sangat marah atas apa yang terjadi pekan lalu, karena kehormatan negara dipertaruhkan. Banyak investor ritel yang dirugikan,” ujar Hashim dalam Asean Climate Forum 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (11/2/2026).

Hashim menjelaskan MSCI bahkan sempat mengirim empat surat ke pemerintah Indonesia terkait kondisi pasar modal Indonesia. Namun ia tak membeberkan lebih lanjut tindak lanjut dari penyampaian surat tersebut.

"Jadi saya tujukan ini kepada Anda, Pak Jeffrey, dan Anda, Pak Hasan. Pemerintah akan mengawasi Anda dengan ketat. Saya serius," katanya.

"Kita semua tahu apa yang terjadi minggu lalu, kan? Morgan Stanley, Anda tahu, jatuhnya pasar saham, Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri," katanya.

IHSG tercatat merosot pada 28 Januari 2026 setelah sempat mencapai posisi puncak all time high di level 9.100 pada 20 Januari 2026 lalu. Dalam beberapa hari indeks ambrol 1600 poin hingga menyentuh level harian terendah di 7.481 pada Kamis (29/2).

Penurunan sebesar 8% dalam satu hari tersebut memaksa otoritas bursa mengaktifkan protokol trading halt (penghentian sementara perdagangan) untuk meredam kepanikan pasar.

Hal tersebut, berbuntut dengan mundurnya sejumlah pejabat Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dikritisi ekonom sebagai bentuk campur tangan pemerintah.

Menurut Hashim, kredibilitas pasar menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan investor internasional dan posisi Indonesia dalam indeks global.

“High integrity markets hanya bisa ada jika ada trust dan credibility. Tanpa pengawasan dan pemeliharaan integritas, tidak ada pasar yang berintegritas tinggi,” kata dia.

Hashim menekankan bahwa reputasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi taruhan di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap transparansi dan tata kelola pasar. Ia juga menyoroti anomali valuasi sejumlah saham yang dinilai tidak wajar. 

“Ketika Anda melihat perusahaan dengan PE ratio 167, 900, 1.200, bahkan 4.000, ada sesuatu yang salah. Itu red flag,” kata Hashim.

Menurut dia, pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang dapat merusak kredibilitas pasar terus berlangsung. Pengawasan akan diperketat untuk memastikan perlindungan investor, khususnya investor ritel, sekaligus menjaga posisi Indonesia di mata investor global dan lembaga indeks internasional.

Minat investor asing tinggi

Di tengah gejolak tersebut, Hashim mengungkapkan minat investor asing terhadap Indonesia tetap tinggi. Dua hari sebelum forum tersebut, ia menerima delapan investor dari New York, Eropa, dan Australia.

“Mereka tetap bullish terhadap Indonesia meskipun ada turbulensi pasar saham pekan lalu. Mereka meminta pemerintah menjaga kredibilitas pasar,” ujarnya.

Para investor tersebut, lanjut Hashim, menyatakan kesiapan menempatkan dana investasi bernilai ratusan miliar dolar AS di berbagai sektor, termasuk energi dan proyek berbasis lingkungan.

Selain isu pasar saham, Hashim menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun pasar karbon nasional yang kredibel. Ia menyebut penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 sebagai tonggak penting internasionalisasi pasar karbon Indonesia.

“Dalam 12 bulan kami selesaikan. Setelah 10 tahun mereka tidak bisa masuk, kini pasar karbon Indonesia diinternasionalisasi dan diakui secara transparan,” kata Hashim.

Membantah ada surat

Menanggapi hal tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik membantah pihaknya tak menanggapi surat peringatan dari MSCI. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya surat yang dikirimkan kepada pemerintah maupun regulator pasar modal.

“Kalau kepada pemerintah kami tidak tahu,” ujar Jeffrey kepada wartawan di Gedung BEI, Rabu (11/2/2026).

Isu mengenai empat surat MSCI tersebut sebelumnya beredar dan menjadi perhatian publik pasar modal. Dalam isu itu disebutkan bahwa surat-surat dari penyedia indeks global tersebut tidak memperoleh respons, sehingga memunculkan polemik di tingkat pemerintah.

Jeffrey memastikan, BEI tidak pernah menerima surat resmi dari MSCI terkait hal yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa regulator pasar modal tidak mendapatkan surat tersebut.

“Ke regulator, ke kami, tidak ada surat. Kan kami mengikuti juga dari publikasi yang disampaikan kepada publik. Kalau surat kepada pemerintah tentu kami tidak mengetahui,” ungkapnya.

Namun demikian, Jeffrey menekankan bahwa polemik mengenai keberadaan surat bukan menjadi fokus utama BEI saat ini. Ia menyebut, manajemen bursa yang baru menjabat justru diarahkan untuk segera melakukan langkah konkret guna memperkuat pasar modal.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa BEI tengah menyiapkan langkah-langkah responsif dalam merespons dinamika pasar, terlepas dari polemik surat yang beredar. 

Pengawasan Pasar Modal

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR), Rossanto Dwi Handoyo mengungkapkan bahwa sejatinya pengawasan terhadap stabilitas dan pergerakan pasar saham merupakan tanggung jawab utama BEI, OJK, dan pengawas pasar modal. Menurut dia, kondisi saat ini menunjukkan adanya celah dalam fungsi pengawasan tersebut.

“MSCI itu aturannya jelas. Mereka ingin pemain-pemain di pasar modal dunia bermain di playing field yang sama. Kalau kemudian ada pengumuman seperti soal free float yang belum jelas, itu berarti ada keteledoran dari berbagai institusi yang terkait dengan keuangan,” ujar Rossanto.

Ia menjelaskan pasar modal merupakan salah satu pilar sistem keuangan nasional selain perbankan dan pasar uang. Namun, dalam situasi terkini, ia menilai pengawasan terhadap pasar tidak berjalan optimal.

Selain faktor teknis pasar, Rossanto juga menyinggung dinamika di otoritas moneter. Menurut dia, perubahan pada jajaran Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia menambah kekhawatiran publik terhadap independensi lembaga sistem keuangan.

“Apakah lembaga-lembaga sistem keuangan kita sudah sedemikian mudahnya diintervensi oleh pemerintah,” ujarnya.

Rossanto menilai gejala ketidakseimbangan pasar telah berlangsung cukup lama, namun baru terekspos setelah evaluasi lembaga internasional. Ia membandingkan dengan sektor perbankan yang memiliki indikator early warning system seperti LDR, NPL, hingga SLIK, sementara di pasar modal indikator serupa dinilai belum kuat.

“Keterbukaan itu yang menjadi kunci di bursa modal. Tapi tidak transparan,” kata Rossanto.