Genderang Perang Timur Tengah Bayangi Rantai Pasok Energi Indonesia

Gangguan di Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia akibat terganggunya pasokan. Kenaikan harga minyak berisiko mendorong harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik naik dan memicu tekanan inflasi di dalam negeri.

Genderang Perang Timur Tengah Bayangi Rantai Pasok Energi Indonesia
Iustrasi foto: Kin Shing Lai / Unsplash
Daftar Isi

Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran akhir pekan lalu dikhawatirkan memicu gejolak tak hanya bagi ekonomi global namun bisa merembet hingga ke Indonesia. Gangguan di Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia akibat terganggunya pasokan. Kenaikan harga minyak berisiko mendorong harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik naik dan memicu tekanan inflasi di dalam negeri.

Dampak langsung sudah terlihat di sektor pelayaran dan perdagangan energi. Pemilik kapal tanker, perusahaan minyak, serta pelaku perdagangan menahan pengiriman minyak mentah, bahan bakar, dan gas alam cair (LNG) yang melintasi Selat Hormuz.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak mengekspor sebagian besar minyak mentahnya melalui selat ini, terutama menuju pasar Asia. Gangguan berkepanjangan di jalur tersebut berpotensi mengguncang rantai pasok energi global dan menekan negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.

Terkait kondisi geopolitik yang tengah memanas di Timur Tengah, PT Pertamina (Persero) memastikan operasional perusahaan tetap berjalan normal dan pasokan energi nasional dalam kondisi aman.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan perseroan terus memantau dinamika yang terjadi di wilayah tersebut secara intensif guna mengantisipasi potensi dampak terhadap rantai pasok energi global.

“Pertamina terus memantau perkembangan situasi di wilayah Timur Tengah secara intensif untuk memastikan operasional Pertamina dalam menjaga pasokan energi tetap aman,” ujar Baron kepada SUAR, Senin (2/3/2026).

Menurut dia, keamanan pekerja yang berada di sekitar wilayah terdampak menjadi prioritas utama perusahaan. Pertamina, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan keselamatan personel serta keberlangsungan kegiatan operasional.

Di sisi lain, perusahaan energi pelat merah itu menegaskan komitmennya untuk menjaga ketahanan energi nasional. Baron menyebutkan, operasional Pertamina terintegrasi dari hulu hingga hilir tetap difokuskan pada penyaluran energi kepada masyarakat dan sektor industri.

Ia menambahkan, hingga saat ini perseroan memastikan pasokan bagi kebutuhan energi domestik tetap berjalan lancar. Pertamina juga menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko sebagai bagian dari manajemen krisis dan penguatan sistem ketahanan energi nasional.

Baca juga:

Investasi Rp123 Triliun Kilang Pertamina di Balikpapan Jadi Andalan Swasembada Energi
Dengan investasi senilai Rp123 triliun, kapasitas kilang minyak meningkatkan kapasitas produksi kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, dengan kualitas bahan bakar berstandar Euro 5 yang lebih ramah lingkungan dan menghasilkan emisi lebih rendah.

Senada, anak usaha Pertamina, PT Pertamina International Shipping (PIS), turut memastikan pekerja dan kru kapalnya yang sedang berada di kawasan konflik berada dalam kondisi aman.

Perusahaan juga memantau secara ketat operasional empat armada yang saat ini berada di sejumlah titik strategis kawasan Teluk, termasuk dua kapal yang masih berada di dalam area teluk dan dipantau secara real time.

Dihubungi Suar, Senin (2/3/2026), Pejabat Sementara Corporate Secretary PIS, Vega Pita, menyebut pemantauan dilakukan seiring meningkatnya tensi keamanan di kawasan yang menjadi jalur penting distribusi energi global.

PIS memiliki kantor cabang di Dubai melalui entitas PIS Middle East (PIS ME). Di lokasi tersebut terdapat 30 pekerja beserta keluarga mereka. Vega menyatakan kondisi seluruh pekerja dan keluarga dalam keadaan aman.

Petugas mengisi BBM jenis Pertalite ke tangki sepeda motor konsumen di salah satu SPBU Pertamina di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/2/2026). ANTARA FOTO/Basri Marzuki/wsj.

Selain memastikan keselamatan pekerja di darat, PIS juga memfokuskan perhatian pada keamanan armada yang beroperasi di kawasan tersebut. Saat ini terdapat empat kapal PIS yang berada di Timur Tengah. Kapal Gamsunoro tengah menjalani proses loading di Khor al Zubair, Irak. Kapal Pertamina Pride telah menyelesaikan proses loading dan berlabuh di Ras Tanura, Arab Saudi.

Kapal PIS Rinjani berada dalam posisi berlabuh di Khor Fakkan, Uni Emirat Arab. Sementara itu, kapal PIS Paragon sedang melakukan proses discharge di Oman.

Perusahaan menyatakan terus memantau perkembangan situasi keamanan terhadap keempat kapal tersebut. Koordinasi dilakukan secara proaktif dengan pihak pengelola kapal (ship management) serta otoritas maritim setempat untuk meningkatkan kewaspadaan.

Dari empat kapal tersebut, dua unit masih berada di dalam area teluk, yakni Pertamina Pride yang dikelola oleh NYK dan Gamsunoro yang berada di bawah pengelolaan Synergy Ship Management. Keduanya menjadi prioritas pemantauan mengingat posisinya yang masih berada di perairan teluk.

"Sambil terus mengikuti perkembangan selama 24 jam dan 7 hari sepekan. Kedua kapal kami upayakan bisa segera keluar dari area teluk. Saat ini, tim armada kami tengah menjalin komunikasi intens dengan pihak pengelola untuk koordinasi dan memastikan keselamatan para kru dan kapal," tambah Vega.

PIS juga menyatakan terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan pemerintah Indonesia di kawasan, termasuk KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai. Perusahaan mengikuti arahan dan imbauan resmi yang dikeluarkan otoritas terkait sebagai bagian dari langkah mitigasi risiko.

Risiko Fiskal dan Inflasi RI Mengintai

‎Penutupan Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah memicu kekhawatiran lonjakan harga minyak global yang berpotensi menekan fiskal, kinerja BUMN energi, hingga daya beli masyarakat Indonesia.

Kepala Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengingatkan sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia melewati jalur tersebut sehingga gangguan distribusi dapat mendorong harga minyak menembus 100 dolar AS per barel.

‎”(Selat Hormuz) hari ini sudah ditutup dan kita melihat bahwa ada kecenderungan sebetulnya yang ditakuti adalah ketika harga minyak naik cukup eksesif, bahkan ketika kita melihat bahwa harga minyak bisa jadi menembus 100 US Dollar per barrel. Nah ini yang kita harapkan tidak terjadi,” ujar Andry kepada SUAR.

‎Ia menjelaskan, lonjakan harga minyak akan berdampak langsung pada pembengkakan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Andry menilai saat ini kondisi fiskal pemerintah masih terbatas, sementara belanja negara sudah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

‎”Pertama tentu saja akan ada pembengkakan dari sisi subsidi energi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2025 kemarin penerimaan negara tidak cukup kuat dan dalam hal ini belanja itu juga sudah cukup meningkat, apalagi kalau kita melihat di dalam belanja itu ada belanja subsidi. Dan tentu saja ini pasti akan menekan kemampuan fiskal kita yang saat ini sudah sempit,” jelasnya.

‎Selain subsidi, Andry menyoroti skema kompensasi energi yang selama ini digunakan untuk menahan harga BBM dan listrik di bawah harga keekonomian. Beban tersebut, kata dia, banyak ditanggung oleh BUMN energi seperti Pertamina dan PLN.

‎”Nah siapa yang menahan itu? Tentu saja dalam hal ini BUMN, Pertamina dan juga PLN ketika kita melihat listrik yang masih menggunakan minyak itu. Nah, jika harga dari migas itu meningkat maka dua perusahaan inilah yang akan mengalami pembengkakan dari sisi cash flow-nya. Jadi tentu dua BUMN ini akan merugi,” ujarnya.

‎Ia mencontohkan, pada 2022 saat konflik Rusia dan Ukraina berlangsung, beban keuangan BUMN energi meningkat signifikan akibat lonjakan harga komoditas global.

‎Andry menambahkan, jika pemerintah tidak lagi mampu menahan subsidi dan kompensasi, penyesuaian harga energi di dalam negeri berpotensi terjadi. Kenaikan harga tersebut dinilai akan memicu inflasi, terutama pada komoditas pangan yang sensitif terhadap biaya distribusi dan energi.

‎Ia menilai, selama ketegangan di Timur Tengah belum mereda dan jalur distribusi energi global belum kembali normal, tekanan terhadap harga dan stabilitas ekonomi domestik berpotensi berlanjut, termasuk setelah periode Ramadan.

‎Senada, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menyebut, jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, dunia berpotensi kehilangan pasokan minyak sebesar 17–20 juta barel per hari (bopd), yang secara langsung mendorong lonjakan harga minyak global.

‎“Hari ini harga sudah naik 7 poin dari sebelumnya 72 dolar AS per barel menjadi 79 dolar AS per barel dan kecenderungan akan naik lagi,” kata Hadi kepada SUAR.

‎Menurut dia, eskalasi perang semakin meningkat akibat kesalahan fatal Amerika Serikat dan Israel yang membunuh Imam Khamenei. Ia menilai tindakan tersebut akan memicu balas dendam berkepanjangan.

“Artinya Perang Teluk ini akan berlangsung brutal dan cukup lama. Iran akan membabi buta menyerang semua kepentingan US di Middle East termasuk menenggelamkan semua tanker asing yang lewat di Selat Hormuz,” ungkapnya.

Ancaman terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz dinilai menjadi faktor utama lonjakan premi risiko (risk premium) minyak mentah. Sebagai choke point energi global, gangguan sekecil apa pun di kawasan itu segera tercermin dalam harga kontrak minyak internasional.

‎Dampak kenaikan harga minyak mentah global diperkirakan merembet ke dalam negeri. Hadi menjelaskan, harga bahan BBM dalam negeri berpotensi naik jika harga crude oil terus meningkat.

Saat ini, meskipun proyek RDMP Balikpapan telah beroperasi, Indonesia masih membutuhkan impor minyak mentah sekitar 1,2 juta bopd.

“Besar sekali besaran impor kita. Kenaikan ini tentu seharusnya back to back dengan kenaikan BBM dalam negeri,” cetusnya.

‎Namun, mekanisme penyesuaian harga BBM tidak sepenuhnya berada di tangan operator. Hadi menegaskan, Pertamina tidak dapat menaikkan harga BBM tanpa persetujuan pemerintah dan DPR.

Ia menyebutkan, dalam jangka pendek, lonjakan harga minyak akan berlangsung cepat sehingga pemangku kepentingan harus segera mengantisipasi.

“Bagaimana mitigasinya. Apakah harus ditanggung Pertamina, kemudian direimburse ke Pemerintah dengan kenaikan pagu subsidi dalam APBN atau Pemerintah dan DPR mengizinkan kenaikan BBM di tengah beratnya tekanan ekonomi. Pilihan yang sulit dan harus diputuskan Pemerintah,” ujar Hadi.

Dalam jangka panjang, Hadi mendorong pemerintah mempercepat program konversi BBM ke gas dengan pembangunan infrastruktur gas secara masif. Ia menilai sumber daya gas domestik lebih besar dibandingkan minyak, lebih efisien, dan lebih bersih dalam menghasilkan emisi karbon.

Kebijakan tersebut, menurut dia, dapat mengurangi ketergantungan impor minyak dan BBM, sekaligus menghemat devisa serta subsidi negara di tengah ketidakpastian geopolitik yang terus membayangi pasar energi global.

Author

Uswatun Hasanah
Uswatun Hasanah

Wartawan Pasar Modal

Baca selengkapnya