Dunia Usaha Sambut Positif Opsi Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Dunia usaha memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas opsi stop ekspor gas ke negara tetangga. Kebijakan ini merupakan sinyal positif untuk kebangkitan sektor industri dalam negeri pengguna gas.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menjelaskan, gas merupakan salah satu sumber energi utama untuk sejumlah sektor industri dalam negeri, sehingga pemerintah sudah selayaknya lebih mengutamakan kebutuhan industri dalam negeri guna menggenjot produksi manufaktur sehingga menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja yang lebih luas.

"Sebagaimana kita ketahui saat ini industri dalam negeri pengguna gas justru kesulitan mendapatkan pasokan gas, jadi langkah opsi menyetop ekspor gas ke negara tetangga adalah langkah yang sangat tepat, berarti pemerintah telah berpaling mengutamakan kebutuhan dalam negeri," ujar Saleh dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (23/10).

Ia mengapresiasi bahlil yang sangat cepat merespon bahasa tubuh dan keinginan Presiden Prabowo untuk mendorong industri dalam negeri.

Tidak perpanjang kontrak

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga. Langkah tersebut menjadi salah satu opsi untuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Bahlil menegaskan, ketahanan energi nasional perlu menjadi perhatian utama pemerintah, terutama ketika situasi internasional masih diwarnai berbagai ketegangan. Menurutnya, kebijakan pengelolaan sumber daya energi harus disesuaikan dengan kebutuhan nasional agar kepentingan masyarakat tetap terlindungi.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia mengaitkan pertimbangan tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya Indonesia berada dalam posisi bertahan atau *survival* menghadapi berbagai tantangan global.

"Ya memang harus *survival*, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju *survival*," ungkap Bahlil dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (23/10)

Bahlil menambahkan, pemerintah perlu memastikan pasokan energi domestik mencukupi sebelum mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan negara lain melalui ekspor. Karena itu, kelanjutan kontrak penjualan gas ke negara tetangga dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Prabowo tekankan kepentingan nasional

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mengutamakan upaya bertahan di tengah situasi global yang penuh tantangan. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/26).

Dalam arahannya, Prabowo mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia sejak lama menjadi sasaran berbagai kepentingan pihak luar. Ia mengatakan, sejak menerima mandat dan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, pemerintah menghadapi berbagai tantangan yang harus disikapi secara tegas.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak dapat terus mengambil pendekatan yang terlalu naif dalam menghadapi persoalan tersebut. Perlindungan terhadap kekayaan negara dan kepentingan rakyat, kata dia, harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan.

"Kita tidak bisa lagi menghadapinya dengan terlalu naif atau berusaha untuk menyenangkan orang lain. Kita dipaksa sekarang untuk memilih menghadapi kesulitan, menghadapi kenyataan, yang intinya adalah menyelamatkan kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyoroti praktik-praktik yang dinilainya menyebabkan kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri. Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi sistem yang memungkinkan praktik ilegal berlangsung dan merugikan perekonomian nasional.

Ia kemudian menegaskan bahwa penyelundupan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga ancaman serius terhadap perekonomian dan keberlangsungan bangsa.

Presiden turut menyinggung berbagai komoditas yang menjadi sasaran penyelundupan, baik yang masuk maupun keluar dari Indonesia. Komoditas tersebut meliputi narkotika, timah, emas, batu bara, kayu, bahan bakar minyak (BBM), hingga pupuk.

Prabowo mempertanyakan alasan mempertahankan sistem yang memungkinkan praktik penyelundupan terus berlangsung. Ia menekankan perlunya perubahan kebijakan agar sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

Prabowo mengibaratkan sumber daya alam sebagai bagian penting dari kehidupan bangsa yang harus dijaga. Ia juga mengingatkan bahwa berbagai negara menghadapi tantangan serupa sehingga kepentingan nasional perlu ditempatkan sebagai prioritas utama.

"Kekayaan kita, sumber alam kita, itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat. Kita berada dalam kondisi harus survive dan ini tidak hanya kita, banyak negara di dunia sekarang mengalami seperti kita. Dalam keadaan survival yang utama adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," lanjutnya.