Sejumlah pengusaha mengungkapkan harapan agar tarif dagang AS - Indonesia bisa turun minimal ke angka nol persen , sebagai salah satu upaya mereka meningkatkan daya saing, menciptakan produk yang lebih kompetitif ke pasar Amerika Serikat.

Keinginan tersebut menguat terutama setelah sejumlah negara berhasil mendapatkan tarif lebih rendah usai melakukan negosiasi lanjutan dengan Trump. Sebelumnya, Indonesia mendapatkan penurunan tarif dari 32 persen ke 19 persen.

Dewan Pakar Apindo yang juga Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan pihaknya mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melobi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar tarif ekspor tekstil Indonesia ke AS dapat diturunkan menjadi 0%.

"Ini dilakukan sebagai upaya memperjuangkan keberlangsungan industri padat karya nasional, khususnya sektor tekstil dan garmen yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar," kata dia kepada SUAR di Jakarta, Senin (17/2).

Sebelumnya, India mendapatkan pemangkasan tarif oleh Presiden AS Donald Trump menjadi 18%, setelah New Delhi sepakat menghentikan pembelian minyak dari Rusia, demikian dilaporkan Bloomberg awal Februari lalu.

Menurut laporan itu, tarif tersebut turun dari 25% menjadi 18% setelah komunikasi Trump dengan PM India, Narendra Modi. Sejumlah laporan media AS juga menyebut kesepakatan ini dikaitkan dengan Trump dengan upaya menekan pendapatan minyak Rusia di tengah perang Ukraina.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa fasilitas tarif 0% ke AS hanya diberikan kepada komoditas sumber daya alam berbasis tropis. Sementara itu, produk manufaktur seperti tekstil masih dikenakan tarif resiprokal sebesar 19%.

Menanggapi hal tersebut, Danang menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang. Menurutnya, bahan baku tekstil seperti kapas juga termasuk sumber daya alam tropis yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan Indonesia dan AS.

“Indonesia masih menjadi importir utama kapas dari Amerika Serikat sebagai salah satu komitmen impor senilai US$ 4,5 miliar,” ujar dia.

Ia menjelaskan, nilai impor kapas dari AS diproyeksikan terus meningkat seiring bertambahnya produksi garmen dan kain berbahan baku cotton yang ditujukan untuk pasar ekspor AS.

API menilai kerja sama saling menguntungkan antara Indonesia dan AS penting untuk diperkuat, terutama antara industri tekstil nasional dan petani kapas di AS. Skema imbal balik perdagangan tersebut diyakini dapat mempersempit defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia.

Selain produk berbahan baku cotton, Ian menyebut industri tekstil nasional juga banyak menggunakan rayon yang berasal dari hutan tanaman industri. Menurutnya, produk agro tersebut dikelola secara profesional dan berkelanjutan di Indonesia.

Prioritaskan Industri Padat Karya

Ketua Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto meminta pemerintah memprioritaskan industri padat karya dalam proses negosiasi tarif dengan AS karena sektor ini dinilai rentan dalam menghadapi tantangan global.

“Hasil negosiasi pemerintah dapat meningkatkan daya saing produk nasional dan membuka peluang Indonesia memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam diversifikasi rantai pasok AS,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (16/2)

Selain itu, Anne menilai industri padat karya merupakan penghasil ekspor tinggi ke negeri Paman Sam tersebut.

Anne menilai penguatan posisi tawar Indonesia juga menuntut pemahaman atas konteks kebijakan tarif resiprokal AS yang bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan dan menekan defisit dagang.

Sejumlah petinggi perusahaan dan lembaga dikabarkan akan menghadiri Business Forum di Washington DC pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat. Diantaranya, Kamar Dagang Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Garmen dan Tekstil, Danantara, Pertamina, Rajawali Nusantara, Sinar Mas group, Indofood, dan Cargill.

Menurut rencana, Presiden Prabowo Subianto juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, serta kerja sama strategis di berbagai bidang.

Prabowo juga dikabarkan akan menandatangani pakta perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART) bersama Trump di waktu sama. Rombongan delegasi Indonesia telah berangkat pada Senin (16/2) melalui bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Tidak mampu terlibat perang dagang

Pakar hubungan internasional dan perdagangan luar negeri dari Universitas Gadjah Mada, Poppy Sulistyaning Winanti menjelaskan Indonesia yang memilih untuk melakukan soft diplomacy akan sulit untuk terlibat perang dagang dengan negara adidaya sekelas Amerika Serikat.

Tarif dagang itu, kata dia, telah memicu berbagai respons di seluruh dunia. Ia mencontohkan beberapa negara, termasuk China, Brazil, Canada, Meksiko, dan Uni Eropa, memutuskan untuk melakukan pembalasan terhadap kebijakan Trump dengan alasan langkah tersebut akan merugikan industri domestik mereka.

Sebaliknya, negara lain seperti Australia, Korea Selatan, Jepang, dan India, serta anggota ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, memilih untuk memulai negosiasi dengan pemerintah AS.

Pemerintah Indonesia sendiri, pada awal April 2025, menyatakan akan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi dengan AS.

Menurut dia, setidaknya ada empat alasan mengapa Indonesia tidak mampu terlibat dalam perang dagang berkepanjangan dengan Amerika Serikat:

• Pertama, pembatasan terhadap barang Indonesia di pasar AS akan berdampak negatif pada produsen lokal. "AS merupakan pasar ekspor terbesar kedua Indonesia setelah China, sehingga sangat penting bagi perekonomian nasional," katanya seperti dikutip dalam pernyataannya di laman Universitas Melbourne Australia.

Menurut laporan Observatory of Economic Complexity, antara Januari 2024 hingga Januari 2025, ekspor Indonesia ke AS meningkat sebesar US$559 juta (26,6%), dari US$2,08 miliar menjadi US$2,64 miliar.

Ekspor utama meliputi minyak sawit dan alas kaki kulit, namun peningkatan paling signifikan berasal dari mentega kakao, perangkat semikonduktor, dan karet yang menunjukkan ketergantungan kuat pasar AS terhadap komoditas tersebut.

• Kedua, menurut laporan National Trade Estimate 2025 dari United States Trade Representative, Indonesia tidak hanya menerapkan tarif di atas batas yang diizinkan WTO untuk beberapa produk, tetapi juga dikenal memiliki berbagai hambatan non-tarif. "Hambatan tersebut meliputi sistem perizinan impor produk hortikultura yang rumit dan memberatkan, pembatasan kuantitatif produk pertanian, serta pembatasan akses pasar untuk produk farmasi," kata dia. 

Pemerintah AS berargumen bahwa ketidakseimbangan perdagangan antara kedua negara membenarkan pembentukan rezim tarif baru. "Dengan kata lain, reformasi domestik terhadap kebijakan proteksionis non-tarif Indonesia sangat diperlukan," kata dia.

• Ketiga, upaya diplomasi dan negosiasi mengakui bahwa meskipun kebijakan tarif Trump sangat luas, mineral penting seperti unsur tanah jarang, kobalt, lithium, tembaga, dan sumber daya strategis lain untuk energi terbarukan dikecualikan. "Pengecualian ini memberi peluang bagi Indonesia untuk menavigasi tarif secara strategis dengan memasok komoditas yang tidak terdampak," katanya.
• Keempat, pendekatan non-retaliasi Indonesia dipengaruhi oleh hubungan jangka panjang dan pertimbangan geopolitik dengan AS. Indonesia membutuhkan AS untuk menyeimbangkan pengaruh China di kawasan, sebagaimana juga membutuhkan China untuk alasan serupa. "Dengan menjaga hubungan dagang yang kuat dengan kedua kekuatan besar tersebut, Indonesia dapat meningkatkan posisi tawarnya tidak hanya terhadap keduanya tetapi juga terhadap dunia."

Bersiap hadapi skenario terburuk

Ia mengingatkan, meski memilih jalur negosiasi dengan ekonomi terbesar dunia, Indonesia harus siap menghadapi kemungkinan terburuk di tengah lingkungan geopolitik yang tidak stabil.

“Tidak ada yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kebijakan tarif Trump dikritik sebagai tidak konsisten, dengan penundaan implementasi dan perubahan tingkat tarif yang membuat prediksi menjadi sulit,” ujar dia.

Karena itu, meskipun negosiasi merupakan opsi paling menguntungkan dalam jangka pendek, Indonesia harus siap jika diplomasi gagal. "Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengurangi dampak negatif dan mendukung industri domestik yang terdampak."

Pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto mengatakan salah satu yang harus dilindungi pemerintah jika negosiasi gagal adalah industri padat karya. Hal ini, ujar dia karena AS merupakan pangsa pasar terbesar sektor padat karya terutama tekstil.

Namun ia mengingatkan, pemerintah harus pandai berlobi, jangan hanya mengikuti kemauan AS dan tidak mempunyai bargaining power.

“Semoga negosiasi berjalan lancar dan berharap tarifnya bisa lebih rendah seperti negara lain,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (16/2).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat untuk bertemu Presiden AS Donald Trump untuk merampungkan perundingan tarif dagang kedua negara.

Prabowo ditemani rombongan terbatas, termasuk di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, pada (16/2).

Sebelumn berangkat, Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/02).

“Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART),” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.

Selain agenda perdagangan, kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat juga mencakup partisipasi dalam KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026.