Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman pada Jumat pagi (30/1) menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua hari terakhir.
Langkah tersebut, ia umumkan pagi ini saat IHSG mengalami rebound.
Dalam pernyataannya, Iman Rachman menegaskan keputusan mundur diambil secara sadar dan tanpa mekanisme tanya jawab sebagai bentuk tanggung jawab tertinggi dari pimpinan atas dinamika pasar yang sedang bergejolak.
“Walaupun kondisi kita pagi ini membaik, saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya jawab, bahwa saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri,” ujarnya, Jumat pagi (30/1/2026).
Keputusan tersebut disampaikan dihadapan wartawan di tengah perhatian pelaku pasar terhadap pergerakan indeks yang sempat tertekan dalam dua sesi perdagangan sebelumnya.
Meski demikian, Iman menyatakan kondisi pasar pada pagi hari telah membaik dan diharapkan dapat terus berlanjut.
"Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal, semoga dengan pengunduran saya ini, pasar modal kita jadi lebih baik. Saya percaya bahwa ini bentuk tanggung jawab dan mudah-mudahan indeks kita yang pagi ini dibuka membaik akan terus membaik di hari-hari berikutnya," ujar dia.
Pihaknya juga memastikan bahwa proses administrasi atas pengunduran diri tersebut akan berjalan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Untuk menjaga kesinambungan operasional, bursa akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama hingga ditetapkannya pimpinan definitif.
“Dokumentasi administrasi semuanya akan berlaku sesuai dengan ketentuan anggaran dasar kita. Nanti akan ada sementara Plt yang akan ditunjuk berdasarkan aturan kita sampai ditunjuk definitif Direktur Utama yang baru,” kata Iman
IHSG tercatat merosot dalam beberapa hari terakhir setelah sempat mencapai posisi puncak all time high di level 9.100 pada 20 Januari 2026 lalu. Dalam beberapa hari indeks ambrol 1600 poin hingga menyentuh level harian terendah di 7.481 pada Kamis.
Penurunan sebesar 8% dalam satu hari tersebut memaksa otoritas bursa mengaktifkan protokol trading halt (penghentian sementara perdagangan) untuk meredam kepanikan pasar.
Meskipun pada penutupan perdagangan terakhir indeks sedikit berhasil rebound ke kisaran 8.232, secara akumulatif BEI telah kehilangan sekitar 9-10 persen nilainya hanya dalam waktu seminggu.
Penurunan ini dipicu oleh pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Rabu pagi (28/1) terkait free float (kepemilikan saham publik) di Indonesia masih rendah. Selain itu, MSCI juga menilai kepemilikan saham masih terkonsentrasi, dan ketersediaan data investor tidak transparan.
Hal ini lantas memberikan sentimen negatif ke investor. MSCI meminta otoritas di Indonesia segera memperbaiki kekurangan tersebut sebelum Mei 2026. Jika tidak, maka peringkat pasar modal di Indonesia akan diturunkan dari berkembang (emerging market) ke kategori menengah (frontier market).
Sehari setelahnya, Bloomberg melaporkan Goldman Sachs dan UBS juga menurunkan rekomendasi saham Indonesia menjadi underweight (bobot rendah).
Demutualisasi dan perbaikan tata kelola
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, memastikan bahwa dinamika tersebut tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi nasional, melainkan respons jangka pendek pasar terhadap faktor eksternal.
Sebagai respons struktural, pemerintah akan mempercepat demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sebuah agenda reformasi yang selama ini dinilai krusial untuk mengurangi konflik kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa.
Nantinya, pemilik saham akan menjadi lebih luas kepemilikannya, lebih terbuka dan bersifat independen dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.
"Ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa, dan juga untuk mencegah praktek pasar yang tidak sehat," kata Airlangga dalam press konferensi Jumat (30/1).
Proses demutualisasi ditargetkan mulai berjalan tahun ini, dengan landasan hukum yang sudah tersedia dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Demutualisasi ini digadang-gadang akan membuka ruang investasi yang lebih luas, termasuk potensi partisipasi Danantara dan institusi lain, serta menjadi pintu masuk menuju opsi BEI go public pada tahap selanjutnya.
“Ini transformasi struktural agar pasar lebih sehat, adil, dan sesuai standar internasional,” imbuhnya.
Selain demutualisasi, pemerintah juga mendorong penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi melalui peningkatan free float saham. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia didorong menaikkan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%, yang ditargetkan mulai berlaku pada Maret.
Kebijakan ini dinilai akan meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar, sekaligus menyelaraskan Indonesia dengan praktik global. Ia mencontohkan, free float di Malaysia, Hong Kong, dan Jepang berada di kisaran 25%, sementara Thailand 15%, dan Singapura serta Filipina 10%.
Terkait isu kekhawatiran bahwa kebijakan peningkatan free float tersebut dapat meningkatkan volatilitas atau melemahkan nilai tukar rupiah, Airlangga menyebut bahwa pasar justru akan stabil.
“Dengan free float yang lebih tinggi, perdagangan akan lebih stabil dan kredibilitas pasar meningkat. Ini justru memperkuat posisi Indonesia sebagai emerging market,” bebernya.
Pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan melalui perluasan basis investor domestik. Salah satunya dengan menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%.
Kebijakan ini diharapkan memperkuat permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada aliran dana asing.
CEO Danantara, Rosan Roeslani mendorong transparansi di bursa saham Indonesia. Ia merinci, saat ini hampir 30% kapitalisasi pasar BEI berasal dari perusahaan BUMN, sehingga stabilitas dan kredibilitas bursa menjadi kepentingan strategis negara.
"Kita juga ingin mendorong agar bursa kita ini menjadi lebih transparan, terbuka dan selalu menjunjung tinggi tata kelola governance yang baik dan ditingkatkan terus menerus," ujar Rosan
Tetap berjalan normal
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi memastikan seluruh fungsi utama ekosistem pasar modal mulai dari bursa, lembaga kliring, hingga kustodian tetap berjalan normal dan stabil.
Inarno menegaskan, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, OJK akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BEI guna memastikan kesinambungan kepemimpinan, kelancaran pengambilan keputusan strategis, serta terjaganya stabilitas operasional bursa.
“Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami akan mengambil peran utama dalam reformasi keberlanjutan pasar modal,” kata Inarno.
Ia memaparkan, terdapat sejumlah agenda prioritas yang akan segera dijalankan.
- Pertama, penerapan ketentuan keterbukaan (disclosure) bagi pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5 persen.
- Kedua, implementasi kebijakan free float minimum sebesar 15 persen.
- Ketiga, pengawalan terhadap berbagai perhatian dan masukan dari penyedia indeks global MSCI yang ditargetkan dapat diselesaikan sebelum Mei.
- Keempat, percepatan proses demutualisasi bursa, disertai penguatan fungsi surveillance dan enforcement.
Terkait penunjukan Plt Direktur Utama BEI, Inarno menjelaskan bahwa mekanisme tersebut telah diatur dalam anggaran dasar BEI dan akan diputuskan oleh jajaran direksi bursa.
Sementara itu, terkait kebijakan free float minimum 15 persen, Inarno menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pendalaman pasar dan peningkatan likuiditas, terlepas dari masukan MSCI. Ia optimistis pasar mampu menyerap tambahan saham yang dilepas emiten ke publik.
“Jangan pernah kita underestimate demand. Beberapa hari terakhir nilai transaksi harian sudah mencapai Rp40 triliun, bahkan sempat Rp61 triliun. Kami melihat potensi demand untuk mencapai free float 15 persen itu ada,” kata Inarno.
Terakhir, Inarno mengimbau seluruh investor untuk tetap tenang dan rasional dalam mengambil keputusan investasi di tengah dinamika pasar.
“Kami mengingatkan kepada seluruh investor agar tetap tenang dan rasional dalam setiap keputusan berinvestasi,” ujarnya.
OJK menargetkan penunjukan Plt Direktur Utama BEI dapat dilakukan dalam waktu dekat guna memastikan transisi kepemimpinan berjalan mulus dan kepercayaan pasar tetap terjaga
Pola sama
Pengamat pasar modal Yanuar Rizky menilai pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak akan mengubah arah pasar secara struktural.
Ia memproyeksikan indeks saham akan kembali menguat dalam jangka pendek, namun risiko koreksi serupa tetap berpotensi terulang.
“Soal bursa, akan naik lagi. Tapi nanti tidak lama akan diulang lagi kayak gini,” katanya.
Yanuar menyoroti, dalam setahun terakhir pasar modal Indonesia telah mengalami setidaknya tiga kali penghentian perdagangan sementara (circuit breaker) akibat penurunan indeks yang tajam. Hal tersebut, kata dia, juga diawali oleh rilis informasi MSCI.
Ia menegaskan, dari sisi substansi, tidak ada informasi yang keliru atau menyesatkan dalam laporan MSCI. Justru, menurut Yanuar, persoalan utamanya terletak pada kondisi fundamental pasar domestik yang belum cukup kuat merespons informasi tersebut.
Yanuar juga mempertanyakan pola waktu rilis informasi tersebut yang dinilainya kerap muncul pada momentum tertentu dan berdampak signifikan terhadap pergerakan pasar.
“Kenapa isu yang benar itu selalu dikeluarkan dalam timing tertentu, itu jelas terpola,” katanya.
Di luar isu domestik, Yanuar juga mengingatkan bahwa tekanan pasar ke depan tidak hanya datang dari faktor internal, tetapi juga dari risiko global, khususnya terkait pasar obligasi pemerintah dunia.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Budi Frensidy mengapresiasi keputusan Direktur Utama BEI yang mengundurkan diri, meski menurutnya gejolak pasar bukan sepenuhnya kesalahan pribadi pimpinan bursa.
Budi menilai, dampak pengunduran diri Dirut BEI terhadap pasar modal tidak akan sebesar tekanan yang terjadi dua hari sebelumnya. Hal ini mengingat masa jabatan direksi BEI saat ini hanya tersisa sekitar empat hingga lima bulan.
Lebih lanjut, ia mendorong agar peningkatan jumlah saham Indonesia yang masuk ke dalam indeks MSCI dijadikan sebagai indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) bagi direksi BEI. Saat ini, jumlah saham Indonesia di indeks MSCI masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain.
“Kita hanya punya 74 saham, sementara India 664 saham di indeks MSCI,” kata dia.
Selain itu, Budi mengingatkan agar BEI tidak menerapkan aturan yang terlalu ketat dan berbeda dari praktik bursa global, seperti kebijakan suspensi perdagangan dan pengaturan efek derivatif tertentu. “BEI jangan terlalu banyak aturan seperti FCA yang tidak ada di bursa lain, suspend, ETD, dan sebagainya,” tutupnya.
Artikel ini telah diperbarui pukul 16.38 dengan menambahkan komentar pemerintah, Danantara, dan sejumlah pakar.
