Jatuhnya nilai tukar rupiah hingga menembus level psikologis Rp17.000 per US$ pada pertengahan Maret lalu, membuat Bank Indonesia pasang kuda-kuda. Apalagi dalam catatan BI, di bulan yang sama, telah terjadi arus keluar modal portofolio bersih sebesar US$ 1,1 miliar.
Bank sentral pun menyusun kebijakan baru untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, dimana kebijakan ini akan mulai berlaku pada April 2026. Pertama adalah menurunkan ambang batas pembelian valas tunai terhadap rupiah. “Penyesuaian threshold tunai beli valas terhadap rupiah dari US$100 ribu per pelaku per bulan, menjadi US$50 ribu per pelaku per bulan,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo saat Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis, 17 MAret 2026 lalu.
Langkah lainnya, BI juga meningkatkan ambang batas transaksi jual Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi. Di samping itu, BI akan memperkuat ketentuan pelaporan lalu lintas devisa dengan menyesuaikan ambang batas kewajiban dokumen pendukung untuk transfer dana ke luar negeri (outgoing) dalam valuta asing dari US$ 100 ribu menjadi US$5 ribu.
“Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia berkomitmen penuh dan all out akan menjaga stabilitas nilai tukar dengan berbagai instrumen-instrumen yang kami punyai di kebijakan moneter,” kata Perry lagi.
Ia menambahkan, dalam rangka memperkuat stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia tetap menempuh penguatan kebijakan moneternya dengan tetap mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%.
“Keputusan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah serta menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dalam sasaran 2,5±1%,” kata Perry.
Mengarahkan inflasi tepat sasaran
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menambahkan, dampak konflik Timur Tengah apabila terjadi secara berkepanjangan, bisa memicu badai ekonomi yang berimbas pada terjadinya inflasi di dalam negeri. Inflasi pada bulan Februari 2026 sendiri tercatat 4,76% secara tahunan, di mana terjadi peningkatan signifikan dari bulan sebelumnya.
“Tetapi seperti saya sampaikan pada bulan lalu, ini masih merupakan dampak dari kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga yang diturunkan 50% pada bulan Januari dan Februari 2025. Angkanya ini masih kita akan lihat lebih kurang sampai dengan inflasi di bulan Maret,” jelas Aida.
Bank Indonesia juga telah memiliki proyeksi inflasi untuk tahun 2026 yang masih menjaga stabilitas harga, meskipun pihak BI sendiri masih harus mencermati sejumlah perkembangan terkini dari situasi global.
“Tetapi secara keseluruhan proyeksi dari inflasi kami ini masih berkisar dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, meskipun beberapa perkembangan terkini harus mendapatkan perhatian,” lanjutnya.
Dijelaskan oleh Aida, ada sejumlah hal yang menjadi perhatian Bank Sentral di antaranya adalah eskalasi konflik perang di Timur Tengah yang berdampak pada gangguan di jalur rantai pasokan. Oleh karena itu, Bank Indonesia ke depannya masih akan terus mencermati dinamika global dan domestik demi memastikan inflasi tetap berada di dalam sasaran.
“Ada dua hal yang nanti perlu dilihat, yang pertama yaitu kami akan terus melakukan monitoring perkembangan dari perang Timur Tengah, eskalasinya seperti apa dan ini tentunya akan mempunyai dampak kepada inflasi terutama dari jalur rantai pasokan maupun dari kenaikan harga komoditas,” ungkapnya.
Namun sejauh ini, hal tersebut masih dapat diatasi dengan baik. Satu hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah dari sisi volatile food (VF), ataupun harga dari barang-barang khususnya pangan yang mengalami gejolak harga.
“Karena dari BMKG itu ada keterangan kemungkinan musim kemarau yang lebih kering dan datangnya lebih dini, jadi ini perlu kita perhatikan khususnya untuk komoditas hortikultura seperti cabai-cabaian, kemudian jagung, maupun beras,” ujarnya.
Kolaborasi otoritas fiskal dan moneter
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, Pemerintah perlu segera mengaktifkan skenario fiskal kontinjensi dan memperkuat stabilitas moneter. Menurutnya, konflik di Timur Tengah yang melibatkan negara kunci dalam rantai pasok energi global berisiko memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan.
Dampaknya dapat menekan nilai tukar rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri. “Pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” ujar Misbakhun.
Ia menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan. Gejolak global, menurut dia, kerap memicu arus keluar modal dan tekanan terhadap rupiah sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi.
“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” tegasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, selain menguatkan koordinasi dalam membangun bauran kebijakan yang efektif bersama otoritas moneter, Kementerian Keuangan akan berupaya menaikkan pendapatan negara demi stabilitas anggaran.
Dan upaya itu tidak akan ditempuh dengan menaikkan pajak, namun melalui efisiensi pajak. Efisiensi tersebut katanya sudah terlihat hasilnya pada Januari-Februari 2026. "Efisiensi pajak pertama, kita udah bisa tumbuh 30% di 2 bulan pertama tahun ini dibanding tahun lalu. Angka pertumbuhan PPN sama PPN-BM itu 95% dibanding dua bulan pertama tahun lalu. Jadi saya harapkan itu ke depan membaik terus tentunya," kata Purbaya.
Selain itu, pihak Kementerian Keuangan juga akan menutup celah kebocoran penerimaan, terutama dari praktek under invoicing. Ini adalah praktik ilegal mencantumkan nilai barang atau jasa dalam faktur (invoice) lebih rendah dari harga sebenarnya, umumnya dilakukan oleh importir atau eksportir untuk mengurangi bea masuk.
Purbaya mengatakan ia telah mendeteksi sekitar 10 perusahaan yang melakukan praktik under invoicing. " Sudah kita deteksi perusahaan-perusahaan yang mana yang melakukan under invoicing dan jumlahnya berapa. Saya pikir itu akan memperbaiki terus income kita ke depan. Saya tes 10 perusahaan, semuanya under invoicing," katanya.
Ia menambahkan. pemerintah juga tidak akan menambah defisit APBN secara signifikan. “Jika kami memilih untuk menaikkan defisit, maka harus siap menambah utang, dan itu dapat menimbulkan protes masyarakat,” katanya.
Pemerintah diperkirakan dapat menutup kebutuhan dana tambahan sebesar Rp110 triliun melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tersedia.
Karenanya, meski terjadi skenario terburuk sekalipun, seperti defisit mencapai 10 persen, masih dapat ditutup oleh kas pemerintah. “Saya masih punya tabungan yang cukup untuk menutup defisit hingga 10 persen,” kata Purbaya meyakinkan.
Dari sisi moneter, Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan, pihak Bank Sentral sudah sejak awal menjaga stabilitas nilai tukar dengan ekspansi likuiditas Rupiah melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp831,55 triliun pada 13 Maret 2026.
Bank Indonesia juga membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang pada 2026 hingga 16 Maret 2026 mencapai Rp86,16 triliun. “Termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp46,72 triliun,” ungkap Perry..
Selain itu, pertumbuhan kredit perbankan juga terus diperkuat oleh Bank Indonesia demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta ketahanannya yang difungsikan sebagai upaya mitigasi risiko dari dampak konflik di Timur Tengah.
Pertumbuhan kredit di tahun 2026 ini diproyeksikan tetap terjaga di kisaran 8% hingga 12%, yang mana dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan fasilitas undisbursed loan yang mencapai Rp2.536,40 triliun atau setara dengan 22,86% dari total plafon kredit. Sementara di sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank yang ditopang oleh Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL DPK) masih memadai sebesar 27,40%.
Berdasarkan stress test yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ditemukan bahwa ketahanan perbankan dalam menghadapi berbagai risiko termasuk dampak dari perang Timur Tengah masih tetap kuat.
“Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dan sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi dampak rambatan ketidakpastian global yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan,” lanjut Perry.
Dengan mencermati sejumlah hal yang terjadi di dunia, Bank Indonesia telah merancang arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran demi mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Stabilitas rantai pasok kawasan regional
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dan pangan sebagai risiko utama terhadap cadangan devisa.
Menurutnya, impor energi dan pangan secara langsung menyedot devisa, terutama ketika harga global meningkat atau rupiah melemah. Ia menilai setiap lonjakan harga minyak, LNG, gandum, kedelai, maupun beras akan cepat meningkatkan kebutuhan valuta asing nasional. Tekanan itu menjadi lebih berat ketika konflik geopolitik mengganggu pasokan energi dan pelayaran internasional.
Dalam kondisi tersebut, cadangan devisa tidak hanya digunakan untuk membiayai impor yang lebih mahal, tetapi juga sering terserap untuk menjaga stabilitas rupiah. "Jadi, selama impor energi dan pangan tetap tinggi, cadangan devisa memang masih besar, tetapi daya tahannya lebih mudah terkikis oleh shock eksternal," katanya.
Karena itu, ia menilai pengurangan ketergantungan impor bukan sekadar agenda industrialisasi atau ketahanan pangan, tetapi juga strategi penting untuk menjaga kesehatan neraca eksternal serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Untuk mengatasi persoalan ini, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah berkolaborasi dengan negara tetangga. Dimana perlu ada komitmen bersama dalam penguatan ekonomi negara-negara di Asia tenggara atau ASEAN.
“Kesempatan ini menjadi peluang tepat bagi negara anggota ASEAN untuk menguatkan respons kolektif melalui resillience without retreat dalam menghadapi tekanan global,” kata Woro.
Respon ini, imbuh Roro, menekankan pentingnya bersama-sama menghadapi fragmentasi geoekonomi dan disrupsi rantai pasok, dengan menyusun kebijakan yang mengedepankan keamanan ekonomi anggota ASEAN
Kementerian Perdagangan juga terus memantau segala situasi yang berpotensi mengganggu perdagangan dan rantai pasok global. Maka dari itu, Roro menegaskan bahwa sudah ada sejumlah langkah antisipasi yang disiapkan sebagai respons dari gejolak yang terjadi.
“Pertama, meski Indonesia dan beberapa negara ASEAN telah masing-masing melakukan negosiasi dengan AS, tetap dibutuhkan respons kolektif bersama ASEAN untuk mengantisipasi tindakan terkait tarif yang dapat merugikan di masa mendatang,” jelasnya.
ASEAN menurut Roro harus terus memonitor, berkoordinasi, dan menegaskan kembali komitmen pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, termasuk menyerukan kepada negara mitra dan observer ASEAN untuk menghormati prinsip yang sama.
Negara-negara ASEAN disebut perlu meningkatkan dan mempercepat kerja sama terutama di bidang keamanan energi untuk mengantisipasi meningkatnya tekanan geopolitik. Langkah yang bisa diambil adalah mempererat koordinasi dalam penyediaan cadangan energi strategis, hingga meningkatkan integrasi ekonomi regional melalui beberapa perjanjian ekonomi yang sebelumnya telah dijalin.
ASEAN harus meningkatkan implementasi perjanjian ekonomi yang ada, seperti perjanjian perdagangan bebas ASEAN+ dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP)..
“Dengan begitu, diharapkan akan memperkuat ketahanan rantai pasokan dengan memperdalam perdagangan intra-regional, dan mendukung diversifikasi rantai pasokan. Kita harus memastikan ASEAN tetap menjadi pusat yang kompetitif dan andal dalam jaringan produksi kawasan maupun global,” ungkapnya.
Menjaga likuiditas hingga kredibilitas fiskal
Disisi dalam negeri, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi memberi saran, langkah kebijakan perlu dibagi antara jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, yang paling mendesak adalah menjaga likuiditas devisa agar tetap stabil.
Salah satu caranya dengan memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), sehingga pasokan valuta asing di dalam negeri lebih terjaga, dan tidak terlalu bergantung pada arus modal asing yang bersifat volatil.
Sementara dalam jangka panjang, solusi utama adalah mengurangi sumber tekanan terhadap devisa. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong substitusi impor, khususnya di sektor energi dan pangan.
"Artinya kita harus serius mendorong substitusi impor, terutama di sektor energi dan pangan, sekaligus memperkuat ekspor bernilai tambah. Hilirisasi itu arah yang benar, tapi harus dipastikan benar-benar memperkuat aliran devisa, bukan hanya bergantung pada siklus harga komoditas," katanya.
Sedangkan terkait kebijakan untuk menjaga nilai Rupiah Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M.Rizal Taufikurahman menawarkan beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah.
Pertama, menjaga kredibilitas fiskal. Sebab, pasar sangat sensitif terhadap sinyal pelebaran defisit atau ketidakjelasan arah APBN. “Jika fiskal dianggap berisiko, tekanan terhadap rupiah akan meningkat,” paparnya.
Kedua, Kementerian Keuangan harus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia. Intervensi pasar valas, pengelolaan likuiditas dolar, dan kebijakan suku bunga perlu diarahkan untuk menjaga stabilitas, bukan sekadar mempertahankan level tertentu.
Ketiga, memperkuat pasokan devisa melalui optimalisasi ekspor, repatriasi devisa hasil ekspor, serta menjaga surplus perdagangan tetap kuat.
Keempat, pemerintah harus membuat kebijakan yang jelas. Sebab, pasar sering bereaksi bukan hanya pada data ekonomi, tetapi pada ketidakpastian kebijakan. “Jika arah kebijakan pemerintah konsisten dan kredibel, tekanan terhadap rupiah biasanya lebih terkendali,” jelasnya.
Mukhlison, Gema Dzikri, Feby Febriana Nadeak
