Pengalaman Australia melipatgandakan produktivitas dunia usahanya membuktikan ketepatan langkah berinvestasi pada nilai tambah dan skill pekerja meningkatkan kesejahteraan negara. Indonesia perlu meresonansi pengalaman negeri kanguru itu, dimulai dari formulasi kebijakan yang memosisikan daya saing dan produktivitas sektor swasta sebagai penggerak ekonomi, alih-alih konsumsi rumah tangga dan investasi pemerintah.
Saat membuka forum "Boosting Productivity for Sustainable Growth Experiences" di Universitas Indonesia, Kamis (26/3/2026), Chair of Productivity Commission Australia Danielle Wood mengungkapkan, hingga tahun 1960-an, Australia belum mempunyai pemahaman mendalam tentang produktivitas industri berbasis nilai tambah. Pengalaman mendongkrak ekonomi dari berkah commodity export boom yang terjadi berkali-kali dalam dua dasawarsa menjadikan industrialisasi dan peningkatan nilai tambah tak terpikirkan saat itu.
Namun, saat krisis minyak dunia terjadi pada 1970-an, Dewan Tarif yang dibentuk pemerintah Australia mulai menyelidiki kerugian proteksionisme industri yang saat itu sangat ketat. Hasil temuan yang diungkap ke publik itu menjadi titik balik kebijakan ekonomi politik Australia. Pemerintah memutuskan untuk tidak hanya membuka industri Australia terhadap perdagangan, tetapi juga mengerek produktivitas berbasis nilai tambah.
"Tidak ada yang meragukan bahwa sejarah pertumbuhan ekonomi kami adalah sejarah keberuntungan, tetapi kami sadar, kami butuh kebijakan yang tangguh untuk memastikan pertumbuhan itu terjaga dan bukan cuma menjadi sejarah," cetus Wood.
Serangkaian kebijakan propersaingan mulai dikeluarkan secara bertahap oleh pemerintah sejak 1970-an. Peraturan yang menghambat kemudahan berbisnis dipangkas. Produktivitas utilisasi listrik industri dipantau secara berkala. Privatisasi berjalan seiring meningkatnya aliran modal dari luar. Saat produktivitas industrial memuncak dan PDB terdongkrak secara konsisten, Australia sadar mereka telah menempuh jalan yang tepat.
Meski demikian, Wood tidak menafikan tantangan global kini mengadang kisah sukses dari abad lalu itu. Kini, kebangkitan gejala proteksionisme kini menjadi tantangan nomor satu. Implementasi kebijakan tarif resiprokal dan persaingan harga yang tidak masuk akal menjadikan nilai tambah produk Australia diuji di pasar mancanegara.
"Pandemi Covid-19 dan rangkaian disrupsi geopolitik membuat semakin banyak negara merasa rentan. Ada dorongan kuat untuk membalas, tetapi analisis kami memperlihatkan langkah tersebut kontraproduktif. Karena itu, kami memutuskan memberikan asistensi finansial kepada sektor-sektor yang saat ini masih kecil, tetapi berpotensi tumbuh besar, seperti ekonomi hijau," jelasnya.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Selain nilai tambah produk yang berkompetisi semakin ketat, Australia juga menghadapi penurunan produktivitas pekerja di sektor industri, yang ditengarai akibat meningkatnya pekerjaan di sektor jasa dan rendahnya pertumbuhan kewirausahaan baru sehingga dinamika ekonomi berkurang. Karena itu, kebijakan prokompetisi dan peningkatan kemudahan perizinan kini menjadi prioritas utama, terutama bagi pengusaha muda.
"Di saat bersamaan, kita semua juga menghadapi perkembangan mutakhir yang sangat pesat, mulai dari AI, komitmen memitigasi perubahan iklim, serta inklusi perempuan dalam angkatan kerja. Empat lapis tantangan produktivitas kini menjadi satu: mengatasi ketidakpastian, mendorong transisi nol jejak karbon, mengungkap potensi AI, dan memaksimalkan partisipasi angkatan kerja formal," jelas Wood.
Pemerintah Australia kini menempuh dua kebijakan untuk meningkatkan produktivitas. Dari sisi produk, insentif pajak disediakan untuk perusahaan yang meningkatkan porsi untuk research and development (R&D) dari laba bersih secara konsisten. Sementara itu, dari sisi tenaga kerja, pemerintah mendorong sistem pendidikan yang lebih fleksibel sehingga para pekerja dapat mengaksesnya di waktu senggang atau setelah jam kerja.
"Sistem pendidikan vokasional yang fleksibel memungkinkan pekerja untuk menginvestasikan sebagian waktunya untuk upskilling dan mengembangkan diri. Dengan demikian, jam kerja bukan hanya waktu mencari nafkah, tetapi juga ruang transformasi dan bertumbuh agar para pekerja dapat bersaing lebih baik di pasar ketenagakerjaan," tutur Wood.
Beresonansi
Pengajar Ekonomi Kependudukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Syarifah Liza Munira menilai perubahan perspektif Australia ihwal pentingnya produktivitas nilai tambah pada 1970-an beresonansi dengan pengalaman Indonesia saat ini. Mengutip pemenang Nobel Ekonomi 2024 Daron Acemoglu, Syarifah menekankan produktivitas di masa kini mempunyai tiga faktor.
"Pertama adalah kualitas institusi sosial-politik. Kedua, adopsi teknologi. Ketiga, barulah keputusan-keputusan yang diambil perusahaan dan sektor swasta. Namun, produktivitas bukan hanya tentang produksi atau merekrut lebih banyak, tetapi juga berinovasi dan mendukung peningkatan kualifikasi dalam persaingan yang mengetat," ujarnya.
Selama dua puluh tahun terakhir, Syarifah memperlihatkan Economic Complexity Index (ECI) Indonesia terus menurun. Ini mengindikasikan perusahaan di Indonesia kurang cepat bergerak menuju industri bernilai tambah tinggi. Salah satu penyebabnya, sekalipun laba sektor manufaktur meningkat, porsi yang dialokasikan untuk R&D masih sangat sedikit.
"Sektor bisnis yang memiliki alokasi terbesar untuk R&D adalah farmasi, tetapi itupun hanya 14,5% dari seluruh pelaku industri di seluruh Indonesia. Akibatnya, harga obat semakin mahal bukan karena biaya produksinya naik, tetapi karena faktor eksternal seperti distribusi, logistik, dan compliance and regulatory cost," cetus Syarifah.
Meski demikian, Mantan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan itu menilai peningkatan alokasi R&D bukanlah langkah satu-satunya. Perubahan sistemik haruslah dimulai dari pengaturan kebijakan industri yang tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga membuka ruang inovasi dan keterlibatan universitas berkolaborasi.
Berbagi pandangan dengan Syarifah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dan anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menilai produktivitas pekerja akan tercermin lewat upah. Persoalannya, tumpang-tindih regulasi pengupahan di Indonesia membuat gambaran produktivitas lewat upah tersebut sulit dilihat, kecuali pada sektor tertentu seperti pertambangan.
"Peningkatan produktivitas itu antara lain didorong migrasi. Padahal, kenyataan menunjukkan orang-orang yang bermigrasi saat ini berpindah dari sektor bernilai tambah rendah ke sektor jasa, bukan ke industri bernilai tambah tinggi. Akibatnya, sektor-sektor industri bernilai tambah tinggi menghadapi masalah supply tenaga kerja terampil," ucapnya.
Tidak bisa instan
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai inovasi industri membutuhkan ekosistem pendukung yang bersifat holistik, dinamis, terbuka, dan kolaboratif. Usaha memperbaiki ekosistem usaha dan ekosistem inovasi secara simultan dibutuhkan untuk mendorong industri berinovasi.
Shinta menjelaskan, sedikitnya terdapat tiga aspek penting dalam membenahi ekosistem tersebut, yaitu sumber daya manusia, iklim usaha yang diciptakan pemerintah, serta daya serap pasar. Dalam aspek pertama, bukan hanya kualitas luaran SDM perlu dibahas, melainkan juga kualitas sistem pendidikan yang mempersiapkan SDM itu.
"Misalnya sejauh mana sistem pendidikan memberikan insentif untuk aktivitas R&D yang menjual secara komersial atau dukungan pendanaan R&D di sektor pendidikan. Dalam hal ini, kerja sama pentahelix perlu dilakukan agar prasyarat ini bisa dipenuhi," ucap Shinta saat dihubungi SUAR.
Dalam aspek kedua, efisiensi cost of doing business, keterbukaan regulasi terhadap produk barang/jasa yang belum pernah ada sebelumnya, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pembajakan dan pemalsuan produk inovatif menjadi kunci yang mendorong industri dapat berinovasi.
"Jangan berpikir bahwa dengan adanya insentif R&D atau insentif pengembangan SDM, inovasi industri akan jalan dengan sendirinya. Insentif turut membantu pelaku usaha, tetapi dia hanya sebagian kecil dari hal yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi usaha secara berkesinambungan," pungkas Shinta.
