Berbagai tuntutan keterbukaan informasi dialamatkan ke otoritas dan pengelola pasar modal Indonesia, pasca peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang akan mendegradasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memicu guncangan di pasar keuangan Indonesia.
Alih-alih melihatnya sebagai tekanan, otoritas dan pemangku kepentingan justru memanfaatkan turbulensi ini sebagai momen titik balik untuk memperbaiki tata kelola bursa. Pihak BEI pun berkomitmen dan bersemangat untuk menjadikan transparansi sebagai syarat utama membangun kepercayaan pasar.
Sinyal untuk lebih mengungkapkan keterbukaan di pasar modal Indonesia tersebut menjadi benang merah dalam diskusi Road to Indonesia Investor Relations Forum (IRF) 2026 bertema “Era Baru Transparansi Pasar Modal” yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Diskusi yang diselenggarakan Kitacomm bersama media SUAR.ID dan di dukung BEI ini merupakan seri pertama dari dua diskusi yang akan digelar untuk menyambut gelaran Indonesia IRF 2026 yang akan digelar bulan Mei 2026 nanti. Sementara diskusi kedua pada 9 April 2026 akan membahas “Mengupas Tuntas Ambang Batas Kebijakan Baru Free Float”.
Dalam diskusi pertama ini, nara sumber yang hadir adalah Pejabat Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eddy Manindo Harahap, dan Pengamat Pasar Modal Hans Kwee.
Moderator acara Sutta Dharmasaputra, Founder sekaligus Pemimpin Redaksi SUAR.ID membuka acara dengan mengingatkan peserta diskusi tentang tantangan ke depan pasar modal Indonesia yang baru saja menimpa guncangan hebat.
Dari peringatan MSCI yang membuat Indeks harga saham dalam negeri ambruk, perang di Iran, dan terakhir Revisi outlook peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings dari Stabil menjadi Negatif (tetap di BBB) yang memicu penurunan IHSG, dan berdampak pada pelemahan rupiah dan peningkatan biaya utang.
Sentimen ini didorong risiko fiskal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketidakpastian kebijakan, yang berpotensi menekan saham perbankan dan meningkatkan arus keluar modal.
Dari beberapa keadaan ini membuat diskusi antar investor dan otoritas ini signifikan untuk mencari solusi menguatkan pasar modal indonesia. “Karena kita merasa bahwa pasar modal ini adalah milik kita bersama. Dan ayo kita bangun bersama-sama,” kata Sutta memulai diskusi.
Terbang lebih tinggi menghadapi turbulensi
Diberi kesempatan pertama untuk memberikan paparan, Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menilai bahwa kondisi turbulensi seperti saat ini justru harus dijawab dengan langkah yang lebih progresif. "Dalam kondisi turbulensi, satu-satunya pilihan adalah terbang lebih tinggi. Oleh karena itu kami menggunakan momentum ini untuk membuat bursa efek Indonesia naik kelas," katanya.
Sebagai respons atas masukan dari MSCI dan FTSE Russell, BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan empat proposal utama. Jeffrey mengatakan salah satu yang paling menonjol adalah peningkatan transparansi kepemilikan saham.
Jika sebelumnya publik hanya dapat mengetahui pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%, kini ambang batas itu diturunkan menjadi 1%. Kebijakan tersebut mengacu pada praktik terbaik internasional, salah satunya yang diterapkan di India. "Kami membawa proposal 1%. Tadinya kepikiran apakah 3% dulu. Tapi kami sadar ini bukan Mangga Dua. Jadi kami tidak tawar-menawar, kami langsung fixed price 1%," kata Jeffrey.
Selain itu, BEI juga memperkaya data investor dengan membuat klasifikasi yang lebih rinci. Selama ini data investor hanya dibagi dalam 9 kategori. Ke depan, kategori tersebut akan diperluas dengan tambahan sekitar 28 sub-tipe investor. Jeffrey mengatakan metodologi itu juga digunakan penyedia indeks global.
Langkah berikutnya adalah penerbitan daftar konsentrasi pemegang saham (shareholder concentration list). Mekanisme ini sebelumnya telah diterapkan di Hong Kong untuk memantau saham-saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi. Namun, Jeffrey mengatakan bahwa skema yang disiapkan Indonesia akan lebih komprehensif dibandingkan model yang ada di Hong Kong.
Sebagai tambahan, otoritas juga membawa kebijakan peningkatan porsi saham beredar atau free float dari 7,5% persen ke 15%. Jeffrey mengatakan rencana kenaikan free float sebenarnya tidak menjadi sorotan MSCI dan sudah lama dibahas BEI, OJK, dan DPR.
"Free float ini sudah kita bahas bersama dengan OJK dan Komisi XI, jauh sebelum isu MSCI. Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR) pun sudah mengangkat ini, merasa ini sangat penting dan sudah kita bahas," katanya.
Pasar Indonesia terlalu besar jika hanya jadi pemain lokal
Sementara itu, OJK menilai bahwa tuntutan transparansi yang lebih tinggi merupakan konsekuensi dari besarnya pasar modal Indonesia di kawasan. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Eddy Manindo mengatakan, pasar modal Indonesia punya potensi besar untuk diperluas perannya sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dari sisi kapitalisasi pasar dan jumlah investor.
Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, Indonesia memiliki jumlah investor yang lumayan signifikan, mencapai sekitar 23 juta investor. Sementara dari sisi kapitalisasi pasar Indonesia juga menjadi yang terbesar di antara enam negara utama di kawasan ASEAN.
Dari sisi jumlah emiten, Indonesia berada di posisi kedua setelah Malaysia dengan 1.300-an emiten, dengan sekitar 900 perusahaan tercatat di bursa.
"Jadi kita kalau saya lihat cukup seksi mungkin di mata investor dunia gitu dan dengan kita berada di posisi seperti itu otomatis tuntutan kita untuk transparansi, kredibilitas kita juga menjadi tinggi," katanya.
Untuk itu, OJK meluncurkan 8 rencana aksi percepatan reformasi pasar modal yang terbagi dalam empat klaster utama, yaitu peningkatan likuiditas, penguatan transparansi, perbaikan tata kelola, serta penguatan sinergi antar lembaga.
OJK menargetkan seluruh rencana aksi tersebut dapat terealisasi paling lambat pada 2026. Untuk memastikan implementasinya berjalan efektif, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) bersama yang melibatkan kementerian terkait, regulator, serta self regulatory organization (SRO) di pasar modal.
Dorong perkembangan pasar melindungi kepentingan investor
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai volatilitas atau gejolak di pasar saham merupakan hal yang wajar. Meski demikian, ia menilai regulator tetap perlu memastikan bahwa mekanisme perdagangan berlangsung secara adil dan transparan sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor.
Salah satu isu yang kerap muncul, menurut Misbakhun, adalah kekhawatiran mengenai struktur kepemilikan saham pada sejumlah emiten yang dinilai terlalu terkonsentrasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan mencatatkan saham di bursa dengan porsi saham publik yang relatif kecil, sementara sebagian besar saham masih dikuasai oleh pemegang saham pengendali.
Dalam kondisi tersebut, harga saham yang terbentuk di pasar berasal dari transaksi pada porsi saham publik yang terbatas. Namun harga tersebut kemudian menjadi acuan valuasi bagi keseluruhan perusahaan.
Menurut Misbakhun, valuasi yang terbentuk dari harga saham tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendanaan tambahan dari lembaga keuangan.
"Hanya dengan share free float yang kecil misalnya 10% atau 12% atau bahkan 5%. Kemudian mereka membentuk harga di sana. Di sini kemudian dia menentukan harga yang sangat tinggi. Dan kemudian yang 90% dihargai sama dengan yang ada di publik. Dan kemudian di-repo untuk mendapatkan dana perbankan atau dana dari investment banking atau private banking dan sebagainya," kata Misbakhun.
Hal-hal yang seperti ini, kata politisi partai Golkar itu kemudian yang membuat orang menganggap bahwa pembentukan harganya tidak fair. Karena itu, ia menegaskan bahwa transparansi menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal. Transparansi katanya merupakan pondasi utama dalam pasar modal.
Apalagi, pasar modal pada dasarnya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh dana dengan biaya yang relatif murah. Hal itu berbeda dengan pinjaman yang mengharuskan pembayaran bunga.
"Kita harus tahu, harus sadar sepenuhnya bahwa pasar modal ini adalah salah satu sarana investor untuk mendapatkan dana yang murah, tanpa tanggung jawab apapun, kecuali transparansi," katanya.
Menurut Misbakhun, investor di pasar modal pada dasarnya berasal dari masyarakat luas, termasuk investor ritel yang jumlahnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak diantaranya merupakan generasi muda yang mulai menggantungkan harapan pada investasi di bursa.
Karena itu, ia menilai regulator dan pembuat kebijakan perlu memastikan ekosistem pasar modal tetap seimbang, yakni mendorong perkembangan pasar sekaligus melindungi kepentingan investor.
"Kita fasilitasi sampai mereka ada dalam titik optimumnya, mereka butuh apa. Kita ini tugasnya memfasilitasi, saya tidak ingin menjadi regulator yang terlalu strictly," katanya.
Keterbukaan berarti peningkatan kualitas saham
Pengamat Pasar Modal Hans Kwee menilai langkah-langkah yang diambil otoritas merupakan arah yang tepat untuk meningkatkan kredibilitas pasar. Menurutnya, transparansi yang lebih luas akan membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih rasional.
Ia mencontohkan bahwa pembukaan data kepemilikan saham hingga 1% dapat mengungkap struktur kepemilikan yang sebelumnya tidak terlihat.
Dalam beberapa kasus, ia melanjutkan, data tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan saham sebenarnya sangat terkonsentrasi pada segelintir pihak meskipun secara formal tercatat memiliki free float yang cukup besar.
"Nah artinya ketika dibuka kan jadi bagus gitu ya bagi investor kan. Jadi investor, oh ya ternyata ini tidak real nih free float nya di sana," katanya.
Hans menilai peningkatan transparansi di pasar modal akan memberikan dampak positif bagi kualitas perdagangan saham. Semakin terbuka data yang tersedia bagi publik, semakin mudah bagi investor maupun analis untuk melakukan penilaian terhadap suatu emiten dan mengambil keputusan investasi secara lebih rasional.
Menurut Hans, investor pada dasarnya juga tertarik pada pasar yang dinamis. Volatilitas harga saham sering kali menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku pasar karena membuka peluang keuntungan. Namun volatilitas tersebut perlu terjadi dalam kondisi yang transparan dan adil sehingga investor dapat menilai risiko secara lebih tepat.
"Karena ada volatilitas dia (investor) mau invest di sana. Tapi yang penting fair. Jadi transparansi itu tentu akan mendorong. Dan kita yakin MSCI harusnya terima proposal kita. Dan harusnya dana asing itu masuk lebih besar ke pasar kita," katanya.
Mukhlison dan Feby Febriana Nadeak
