Terpilihnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memicu respon yang beragam dari para ekonom. Apa saja dan bagaimana pandangan mereka?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Deniey Adi Purwanto mengatakan, pasca terpilihnya Thomas menjadi Deputi Gubernur BI, bank sentral perlu terus menegaskan pentingnya independensi bank sentral.

BI secara kelembagaan seharusnya bebas dari intervensi politik dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui dalam UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Dari sisi independensi tujuan dan instrumen, BI memiliki kewenangan penuh memilih instrumen untuk mencapai stabilitas nilai rupiah," ujar Deniey dalam diskusi publik bertema "Depresiasi Rupiah dan Dilema Independensi" di Jakarta, (27/1).

Deniey menyampaikan keputusan RDG bersifat kolektif dan tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain secara independensi operasional.  

Ia mengatakan Bank Dunia menyebut aspek independensi krusial dalam memperkuat kepercayaan investor saat terjadi guncangan eksternal.independensi BI pun penting dalam mencegah" fiscal dominance' agar bank sentral tidak digunakan untuk membiayai defisit secara tidak berkelanjutan.

Sentimen pasar dan persepsi independensi bank sentral menyusul penunjukan Thomas merupakan dampak paling langsung berasal dari kepercayaan investor terhadap independensi bank sentral. 

Jaga stabilitas

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman mengatakan kredibilitas fiskal melalui pengelolaan defisit dan utang yang prudent, akan menjaga stabilitas nilai tukar (kurs) rupiah dari guncangan di tingkat global.

Selain itu, upaya tersebut perlu didukung oleh konsistensi Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas moneter dengan komunikasi kebijakan yang jelas dan independen.

“Sinergi ini perlu diperkuat dengan intervensi pasar yang terukur serta upaya struktural untuk memperkuat sektor eksternal, agar rupiah tidak hanya stabil secara jangka pendek, tetapi juga lebih tahan terhadap guncangan ke depan,” ujarnya.

Ia memproyeksikan rupiah masih akan berada dalam fase tekanan dan volatilitas tinggi, yang mana pelemahan yang terjadi mencerminkan kombinasi sentimen global dan domestik, bukan semata kelemahan fundamental ekonomi.

Selama ketidakpastian global masih kuat dan arus modal asing belum sepenuhnya stabil, rupiah cenderung bergerak dalam kisaran yang rentan melemah, meskipun peluang stabilisasi tetap terbuka kepercayaan pasar membaik.

Ia menjelaskan sentimen yang mempengaruhi rupiah, di antaranya arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed, penguatan dolar AS, serta risiko eskalasi geopolitik di tingkat global.

Sementara dari dalam negeri, Ia menjelaskan persepsi pasar terhadap disiplin fiskal, dinamika pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta konsistensi dan independensi kebijakan moneter BI sangat menentukan kepercayaan investor.

“Kombinasi faktor-faktor inilah yang membentuk volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek hingga menengah,” ujar Rizal.

Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah mengatakan, perubahan jajaran pimpinan BI ini tidak akan berdampak besar terhadap persepsi pasar dan pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi global, Piter menilai hal tersebut minimal.

‎“Mekanisme penggantian tidak menyalahi ketentuan. Proses ini mengikuti prosedur resmi. Presiden mengajukan calon, kemudian DPR melakukan fit and proper. Seharusnya tidak memunculkan sentimen negatif di pasar,” bebernya.

‎Piter juga menegaskan bahwa BI memiliki mekanisme transisi yang rapi untuk memastikan kesinambungan kebijakan. Setiap Dewan Gubernur memiliki alternatif pengganti internal, sehingga pekerjaan BI tetap berjalan lancar meskipun terjadi kekosongan posisi.

“Pergantian dilakukan secara terjadwal dan sistem BI dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh pengunduran diri atau pergantian jabatan,” ujar Piter.

Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samiri menuturkan Deputi Gubernur BI harus paham dan punya pengalaman di bidang ekonomi makro, kebijakan moneter, sistem keuangan dan perbankan.

“Pengalaman internasional tentunya memberikan nilai lebih sehingga tidak kaku,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (26/1/2026).

Dari sisi integritas, deputi tidak boleh mempunyai catatan buruk terutama yang berkaitan dengan korupsi.

Kebijakan BI Berbasis Data

Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Denni Purbasari mengatakan tugas utama deputi gubernur BI yang baru adalah memastikan kebijakan BI berbasis data.

“Bersama-sama dengan Gubernur dan Deputi Gubernur memastikan kebijakan BI berbasis data dan konsisten dengan mandat utama BI yaitu menjaga stabilitas Rupiah,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (27/1/2026).

Pasar akan menilai independensi BI dari kebijakan yang diambil dan komunikasi yang dilakukan Bank Indonesia.

Pasar akan terus memantau perkembangan dan pasti akan menghasilkan respon yang sangat beragam, kunci agar pasar tidak bergejolak adalah pastikan kebijakan BI berbasis data akurat.

selain itu, Deputi Gubernur BI harus bisa mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi ekonomi serta mendukung sektor UMKM yang fokus pada kebijakan makroprudensial yang mendukung pembiayaan dan pertumbuhan UMKM.