Belanja Iklan Kepada Pemengaruh Jangan Konflik Kepentingan
Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja iklan kepada pemengaruh terbebas dari konflik kepentingan dan memiliki indikator kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan.
Tambahkan SUAR ke Google
Belanja iklan yang mengalir kepada influencer menjadi salah satu strategi diseminasi program kerja pemerintah. Namun, pemilihan sosok pemengaruh harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan dipastikan bebas dari konflik kepentingan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, mendapat kontrak senilai Rp 14,7 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh atau influencer. Kedua kementerian yang menggelontorkan anggaran hingga belasan miliar untuk mengontrak perusahaan Raffi Ahmad itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang kini menjadi tiga kementerian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim membeberkan berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan KKP mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad.
Azhim mengatakan terdapat lima persoalan dalam pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian itu. Salah satunya, kedua kementerian itu mengalokasikan anggaran hingga belasan miliar untuk jasa influencer di tengah efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
“Pengadaan ini, makin menunjukkan pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten. Efisiensi anggaran dilakukan secara besar-besaran. Namun di sisi lain, belanja influencer masih tinggi,” ujar dia dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (10/11/2026).
Ia mengatakan ironisnya, biaya yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk membuat tayangan di Instagram Story milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di akun @raffinagita1717 mencapai Rp 575,7 juta. Angka itu lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026. Dari pagu dana desa Rp60,57 triliun, 58,03% dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih sehingga rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta.
Selain itu, spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan. Hal ini lantaran pengadaan tersebut mencantumkan langsung kanal dan akun tertentu, yakni YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam e-purchasing di katalog elektronik. Persoalan lain terlihat dari penetapan harga yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai metode perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai setiap paket.
Dengan berbagai persoalan itu, ICW menuntut agar KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan. ICW juga menuntut BPKP dan inspektorat jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak Influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.
Tak hanya itu, ICW menuntut LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga. ICW pun meminta Presiden Prabowo menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Strategi Komunikasi Multiplatform
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku menerapkan strategi komunikasi multiplatform. Hal itu dilakukan tidak hanya melalui jasa pemengaruh, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasi yang saat ini berkembang. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, berikut beberapa poin yang bisa kami sampaikan," ujar keterangan resmi KKP.
Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif.
"Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas KKP dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas," ujar keterangan tersebut.
Kejelasan Indikator Kinerja
Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika menilai, penggunaan berbagai kanal komunikasi oleh pemerintah, termasuk influencer dan key opinion leader (KOL), merupakan bagian dari perkembangan strategi diseminasi informasi pemerintah. Sepanjang penggunaan kanal tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan penyebaran informasi serta memiliki indikator kinerja (key performance indicator/KPI) yang jelas, pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi belanjanya.
“Sepanjang itu untuk menjawab kebutuhan komunikasi, kebutuhan diseminasi informasi dan dilakukan dengan KPI atau indikator-indikator performance yang jelas, sesuai dengan target program yang ingin dikampanyekan, saya kira itu merupakan kewenangan dari pemerintah untuk memutuskan bagaimana mereka membelanjakan," ujar Wahyu kepada SUAR, Selasa (10/11/2026).
Terkait, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan belanja jasa influencer senilai Rp14,69 miliar kepada PT Rans Animasi Indonesia, Wahyu menilai perlu dilihat dari sisi potensi konflik kepentingan. Ia mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Presiden sekaligus pemilik perusahaan menerima proyek pengadaan menggunakan anggaran negara.
Dia menilai, temuan tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari kementerian yang melakukan pengadaan agar dapat dipastikan bahwa keputusan belanja didasarkan pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Jadi saya kira pertanyaan dari ICW ini valid dan harus dijawab oleh kementerian-kementerian yang berbelanja di Rans, untuk memastikan bahwa belanja itu tidak dimotivasi oleh keinginan untuk menyenangkan orang dekat presiden, tapi memang ada pertimbangan-pertimbangan yang sahih untuk menjustifikasi belanja tersebut," katanya.
Keberlanjutan Media Berbasis Jurnalistik
Meski demikian, Wahyu mengingatkan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan media berbasis jurnalistik. Hal ini mengingat media memiliki fungsi pers yang telah diatur dalam undang-undang.
Ia juga menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pentingnya keberlanjutan media arus utama atau perusahaan media berbasis jurnalistik.
"Pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga dan memastikan kesinambungan, keberlanjutan dari bisnis media yang berbasis jurnalistik karena fungsi pers itu diatur dalam undang-undang dan kita juga ada Perpres 32/2024," katanya.
Wahyu mengungkapkan, berdasarkan data yang ditemukan AMSI, belanja pemerintah untuk media berbasis jurnalistik atau perusahaan pers justru cenderung mengalami penurunan. Menurut Wahyu, keberlanjutan industri media perlu mendapat perhatian karena perusahaan pers memiliki peran dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah untuk memastikan program-programnya dapat berjalan dan mencapai sasaran.
Sebagai salah satu alternatif pembiayaan, dia menyinggung inisiatif Dewan Pers untuk mengembangkan program dana jurnalisme. Gagasan tersebut memungkinkan sebagian anggaran APBN dialokasikan untuk mendukung kegiatan peliputan jurnalistik yang memiliki kepentingan publik.
Skema itu, menurutnya, dapat menyerupai program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), tetapi ditujukan untuk mendukung pembiayaan peliputan atau fellowship jurnalistik. Dengan alternatif pembiayaan tersebut, dia berharap kegiatan jurnalistik yang penting bagi masyarakat tetap dapat berjalan di tengah kondisi bisnis perusahaan media.
