Ketahanan energi Indonesia menghadapi tekanan dari dinamika geopolitik global, terutama karena rantai pasok komoditas energi sangat bergantung pada jalur perdagangan strategis. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur energi nasional, memperluas diversifikasi sumber energi, serta meningkatkan pengelolaan pasokan dan permintaan energi secara lebih terencana.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan konflik geopolitik internasional memiliki dampak langsung terhadap stabilitas pasokan energi global, termasuk bagi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak.
Ketegangan geopolitik yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir telah memengaruhi distribusi energi global, terutama minyak yang melewati jalur strategis seperti Selat Hormuz. Jalur ini menjadi salah satu titik transit utama perdagangan minyak dunia, sebab 20% perdagangan emas hitam itu berada di kawasan ini.
“Jadi memang akan terpengaruh, apalagi sekarang permasalahannya bukan hanya negara di Eropa, tetapi negara yang menjadi pintu masuk minyak dalam jumlah besar setiap hari yang harus keluar menuju negara-negara pengimpor kini menjadi sulit,” ujar Laode, Rabu (11/3/2026).
Dalam jangka pendek, pemerintah juga memantau kondisi cadangan energi nasional untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap aman. Berdasarkan data per 9 Maret, stok beberapa jenis bahan bakar masih relatif stabil.
Cadangan Pertalite tercatat sekitar 25 hari, Pertamax 26,56 hari, Pertamax Turbo 23,26 hari, solar 16,28 hari, Pertamina Dex 44,43 hari, avtur 38,42 hari, serta LPG sekitar 11,51 hari.
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi tekanan pasokan pada April mendatang. Laode menegaskan bahwa pengelolaan ketahanan energi harus dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus, yaitu menjaga pasokan energi dan mengelola konsumsi energi secara efisien.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menilai pembangunan infrastruktur energi menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Pengoperasian beragam infrastruktur energi di 2026
Salah satu proyek utama yang tengah disiapkan adalah pembangunan jaringan pipa gas Trans-Jawa yang ditargetkan selesai pada 2026. Infrastruktur ini akan menghubungkan pasokan gas dari Jawa Timur hingga Jawa Barat sehingga distribusi gas domestik dapat dilakukan secara lebih efisien.
Selain itu, pemerintah juga mulai membangun pipa transmisi gas Musem (Mulia–Semarang). Infrastruktur ini direncanakan menjadi bagian dari jaringan gas nasional yang akan menghubungkan wilayah Jawa Timur hingga Aceh pada 2028.
Dengan tersambungnya jaringan tersebut, gas yang ditemukan di berbagai wilayah dapat langsung dialirkan ke jaringan nasional untuk didistribusikan ke berbagai daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan untuk memperkuat ketahanan energi jangka panjang. Hingga saat ini kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional masih berada di kisaran 15–16 persen, meskipun pengembangannya telah dirintis sejak dua dekade lalu.
Ia menambahkan, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan seperti bioetanol serta program biodiesel B40 hingga B50 dapat menjadi penguat ketahanan energi nasional karena Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah.
Tidak perlu panik, ada pasokan energi selain dari Selat Hormuz
Wakil Ketua Umum Bidang I Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) sekaligus anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, mengatakan dinamika geopolitik internasional memengaruhi persepsi publik terhadap kondisi energi domestik, terutama terkait stok dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Lebih lanjut, dia menilai masyarakat tidak perlu panik menghadapi gejolak geopolitik di Timur Tengah. Sebab, hanya sekitar 19 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari Arab Saudi, sementara sebagian besar pasokan lainnya berasal dari negara yang tidak terlibat konflik di kawasan tersebut.
Fathul menjelaskan sejak April 2025 hingga Maret 2026 Indonesia paling banyak mengimpor minyak mentah dari Nigeria sebesar 34,07 juta barel atau 25 persen dari total impor.
Selanjutnya dari Angola sebesar 28,50 juta barel atau 21 persen, serta dari berbagai negara lainnya sebanyak 47,40 juta barel atau sekitar 35 persen. Sementara itu impor dari Arab Saudi mencapai 28,50 juta barel atau sekitar 19 persen dari total volume impor.
“Artinya kita lebih banyak mengimpor dari negara yang tidak terlibat konflik. Artinya pasokan BBM Indonesia tetap aman,” kata Fathul.
Ia juga menilai persepsi publik bahwa cadangan BBM Indonesia hanya cukup sekitar 20 hari sering disalahartikan.
Menurutnya angka tersebut mencerminkan kapasitas penyimpanan BBM nasional yang masih terbatas, bukan berarti pasokan energi Indonesia hanya tersedia untuk periode tersebut.
Saat ini kapasitas penyimpanan BBM nasional milik Pertamina sekitar 6,10 juta kiloliter atau 67 persen dari total kapasitas nasional. Sementara fasilitas penyimpanan non-Pertamina mencapai sekitar 3,06 juta kiloliter atau 33 persen.
“Hingga saat ini cadangan operasional BBM Indonesia tergolong aman hingga setelah momentum Ramadan dan Idul Fitri 2026,” katanya.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat memang meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan minyak global karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling strategis.
Sebab, sekitar 98 persen minyak yang melintasi Selat Hormuz berasal dari negara-negara Timur Tengah dan sebagian besar dikirim ke negara-negara Asia. Sekitar 75 persen pengiriman minyak tersebut menuju China, India, Jepang, dan Korea Selatan.
Namun, bagi Indonesia, ketergantungan terhadap jalur tersebut masih relatif terbatas. Karena impor dari minyak dari kawasan itu kurang dari 20% atau bukan mayoritas.
“Katakanlah Selat Hormuz benar-benar ditutup, kita masih punya jalur alternatif meskipun konsekuensinya biaya logistik dan asuransi meningkat,” kata Komaidi.
Ia juga menjelaskan bahwa cadangan energi nasional yang sering disebut hanya cukup 20 hingga 25 hari sebenarnya mencerminkan kapasitas penyimpanan energi nasional, bukan ketersediaan pasokan secara keseluruhan.
Potensi Selat Malaka sebagai Hub penyimpanan energi
Senior Expert Project CPM Direktorat Infrastruktur dan Logistik PT Pertamina (Persero) Putut Agung Nugroho menilai penguatan infrastruktur penyimpanan minyak nasional menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Di saat jalur Selat Hormuz tertahan, Indonesia masih memiliki jalur strategis yang tidak kalah penting dalam perdagangan energi global, yakni Selat Malaka. Jalur ini dilalui sekitar 23,7 juta barel minyak per hari.
Dalam konteks domestik, Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi. Sekitar 300 juta barel minyak per tahun masih diimpor dalam bentuk minyak mentah maupun BBM.
Sementara itu produksi minyak domestik berada pada kisaran 550 ribu barel per hari pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 590 ribu barel per hari pada 2026. Menurut Putut, produksi domestik tersebut sebagian besar hanya mampu menahan penurunan produksi dari lapangan migas yang sudah matang.
“Artinya domestik itu hanya meng-cover risiko mature field yang mengalami decline rate. Jadi growth-nya tidak begitu signifikan,” ujarnya.
Baca juga:
Gianie
Ia juga menyoroti keterbatasan infrastruktur penyimpanan energi nasional. Standar ketahanan energi yang direkomendasikan lembaga internasional seperti International Energy Agency adalah cadangan minyak minimal setara 90 hari konsumsi jika terjadi gangguan pasokan global.
Sebagai solusi, Putut mengusulkan pembangunan pusat penyimpanan minyak atau oil storage hub di kawasan Selat Malaka yang dinilai memiliki posisi strategis dalam perdagangan energi global.
Beberapa wilayah yang berpotensi dikembangkan antara lain Batam dan Pulau Sambu yang telah memiliki fasilitas energi.
Dalam skenario yang dipaparkan, pembangunan fasilitas penyimpanan minyak nasional membutuhkan sekitar 165 tangki penyimpanan dengan kebutuhan lahan sekitar 350 hektare guna mencapai cadangan energi hingga 90 hari konsumsi.
Dengan konsumsi minyak nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, fasilitas tersebut dapat menjadi fondasi bagi pembangunan cadangan energi strategis nasional.
Selain itu, peningkatan produksi migas juga dinilai perlu dilakukan melalui akuisisi lapangan minyak di luar negeri. Dalam skenario percepatan yang dipaparkan Putut, produksi minyak nasional berpotensi meningkat hingga sekitar 700 ribu hingga 1 juta barel per hari sebelum 2029 jika ekspansi produksi dilakukan secara agresif.
“Jika kita berbicara mengenai fast track 2029, kita perlu meningkatkan produksi hingga satu juta barel per hari sebelum 2029 dengan merger dan akuisisi,” ujarnya.
Pelajaran ketahanan energi dari masa lalu
Praktisi energi dan infrastruktur Tommy Jamail Jr. mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Menurutnya sistem energi nasional telah dirancang untuk menghadapi berbagai dinamika eksternal, termasuk fluktuasi harga minyak dunia.
“Secara sistem, infrastruktur energi Indonesia telah dirancang untuk menghadapi berbagai dinamika eksternal. Distribusi dan pengelolaan pasokan BBM dilakukan dengan perencanaan matang sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Tommy.
Baca juga:
Uswatun Hasanah
Tommy menilai tantangan utama sektor energi Indonesia justru lebih banyak berkaitan dengan faktor geografis dan distribusi. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, sistem logistik energi nasional harus mampu menjangkau wilayah yang luas.
Indonesia, menurutnya, juga memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi krisis energi global, mulai dari embargo minyak 1973, krisis ekonomi 2008, konflik Rusia–Ukraina pada 2022, hingga ketegangan terbaru di Timur Tengah.
“Sejarah Indonesia sudah sangat panjang menghadapi krisis. Saya yakin kita bisa menghadapi itu dengan baik,” ucapnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan sistem distribusi energi menjelang lonjakan konsumsi saat Idul Fitri. Lonjakan konsumsi energi pada periode tersebut telah menjadi pola tahunan sehingga sistem energi nasional telah terbiasa melakukan penyesuaian untuk menjaga stabilitas pasokan.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terpengaruh spekulasi mengenai kemungkinan kelangkaan BBM akibat konflik global. Menurutnya edukasi publik penting untuk mencegah panic buying yang justru dapat mengganggu stabilitas distribusi energi di tingkat lokal.
