Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengusulkan tambahan anggaran Rp30 triliun untuk tahun anggaran 2027 dalam Rapat Kerja yang digelar oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (11/06/2026).
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, usulan tambahan anggaran belanja tersebut bertujuan untuk mempercepat swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengakomodasi seluruh target program prioritas secara optimal.
“Maka, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan anggaran belanja tambahan sebesar Rp30 triliun,” kata Trenggono di kesempatan tersebut.
Target kontribusi ke PDB hingga 6%
Kementerian Kelautan dan Perikanan pun telah merancang sasaran utama pembangunan untuk tahun 2027 mendatang melalui tiga program utama yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Perikanan dan Kelautan, serta Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.
Dalam Program Kualitas Lingkungan Hidup, KKP menargetkan akan melakukan perluasan kawasan konservasi perairan mencapai 31,3 juta hektare. Selain itu, KKP dalam Program Perikanan dan Kelautan menargetkan produksi perikanan sebesar 27,25 juta ton dan produksi garam sebesar 2,75 juta ton.
Peningkatan daya saing produk di pasar global juga diperkuat dengan target nilai ekspor hasil perikanan yang mencapai USD 7,2 miliar. “Melalui peningkatan produktivitas ini kami memproyeksikan pertumbuhan PDB perikanan akan mencapai 5% - 6%,” ungkapnya.
Dalam 6 program kerja prioritas nasional yang menjadi direktif Presiden Prabowo kepada KKP, hingga tahun 2029 mendatang ditargetkan akan ada 5 ribu lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), revitalisasi tambak nila salin seluas 14 ribu hektare, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi dengan luas 2 ribu hektare, budi daya ikan darat tematik di 40 ribu lokasi, modernisasi kapal perikanan sebanyak 4.582 unit, dan pembangunan kawasan sentra industri garam nasional.
Di tahun 2027 sendiri, ditargetkan akan dibangun 1.000 lokasi KNMP, revitalisasi tambak nila salin 5.500 hektare, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi 2 ribu hektare, budi daya ikan darat tematik di 10 ribu lokasi, modernisasi kapal perikanan 1.644 unit, dan kawasan sentra industri garam nasional yang telah dibangun sepenuhnya.
Pagu indikatif KKP Tahun Anggaran 2027 yang sebesar Rp15.638.181.540.000 pun belum sepenuhnya cukup untuk memenuhi target-target tersebut. Sehingga pihak KKP mengusulkan anggaran belanja tambahan sebesar Rp30 triliun yang akan digunakan untuk berbagai hal.
“Usulan tersebut akan kami gunakan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 600 lokasi sebesar Rp9,45 triliun, sehingga target 1.000 lokasi pada tahun 2027 dapat terlaksanakan. Yang kedua, revitalisasi tambak nila salin sebesar Rp5,4 triliun sehingga proses rekonstruksi 5.500 hektare tambak bisa terlaksana pada tahun 2027,” jelas Trenggono.
Budidaya ikan darat tematik
Selain itu, anggaran tambahan sebesar Rp8,8 triliun akan digunakan untuk program budi daya ikan darat tematik di 9 ribu lokasi sehingga target 10 ribu lokasi pada tahun 2027 dapat tercapai. Tambahan Rp9 miliar juga akan dipergunakan untuk kapal ikan modern termasuk sertifikasi awak kapal, operasionalisasi, dan pemanfaatan terhadap 600 orang.
Selain itu, anggaran tambahan sebesar Rp1,4 triliun juga akan dipergunakan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Sumatra.
Beberapa program prioritas pun tampaknya sangat mengandalkan anggaran belanja tambahan untuk bisa terlaksana di tahun 2027. Mengenai hal tersebut, Komisi IV DPR RI meminta agar KKP juga turut mencari solusi dan optimalisasi, agar tidak terlalu bergantung pada anggaran tambahan.
Optimalisasi program agar tidak tergantung anggaran
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai, biaya rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Sumatra yang akan dikeluarkan dari anggaran tambahan ini pun harus menjadi salah satu hal yang diprioritaskan. “Rekonstruksi dan rehabilitasi bencana Sumatra, menurut saya ini harus menjadi prioritas. Tentu kita pasti akan mendukung agar usulan anggaran tambahan ini bisa direalisasikan, tetapi kalau tidak terealisasi ini kan harus ada opsi lain,” kata Alex.
Program lainnya juga sangat mengandalkan anggaran tambahan tahun 2027. Jika tidak ada anggaran, maka program tersebut berpotensi tidak terlaksana dengan baik. Makanya, Alex mendorong agar KKP tidak terlalu menggantungkan kepada anggaran tambahan nantinya.
“Budi daya ikan darat tematik itu targetnya 2027 kan 10 ribu, tapi bila tidak ada anggaran belanja tambahan, maka itu hanya akan menjadi seribu lokasi, nah hal ini saya minta tolong Menteri KKP untuk bisa lebih berupaya mengoptimalisasi sehingga dua poin ini tidak bergantung di anggaran tambahan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Rakyat (Golkar) Panggah Susanto, menaruh perhatian pada program pembangunan kawasan sentra industri garam nasional yang ditargetkan pada tahun 2027 dibangun seluas 2 ribu hektare.
Ia mengatakan proyek ini berpotensi mangkrak atau tidak berjalan dengan semestinya jika tidak melalui proses perencanaan yang matang.
“Saya punya pengalaman mengembangkan ladang garam di Nagekeo, itu perlu waktu lama untuk investigasi tanahnya aja, cuacanya saja itu harus diamati paling tidak 3 tahun, terkait tren cuaca di situ,” kata Panggah.
Hal-hal teknis lainnya juga perlu dikaji terlebih dahulu. Maka dari itu, ia mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar proses pengkajian terhadap lokasi-lokasi dibangunnya kawasan sentra industri garam nasional ini untuk dilakukan secepatnya sebelum proses pembangunan berlangsung.
“Itu sangat-sangat teknis, jadi jangan sampai nanti data-data primer ini belum diselesaikan tapi sudah dibangun infrastrukturnya, nah itu nanti jadi proyek mangkrak,” tegasnya.
Mereduksi wilayah tujuan illegal fishing
Anggota lainnya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rokhmin Dahuri, meminta agar program modernisasi kapal perikanan ini agar dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang selama ini menjadi sasaran pencurian ikan, bukan ke wilayah perairan yang mengalami tekanan overfishing sehingga tidak memperkeruh keadaan.
“Jangan lagi menggelontorkan kapal-kapal ikan modern ke daerah yang sudah overfishing. Justru harus dimanfaatkan untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini dicuri kapal asing,” tambah Rokhmin.
Selain itu, ia juga meminta KKP untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada komoditas rumput laut untuk dikembangkan. Sebab, komoditas yang satu ini menurut Rokhmin, juga turut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir.
“Rumput laut hanya 40 hari sudah panen, modalnya murah, dan bisa dikerjakan oleh masyarakat secara luas. Ini komoditas yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan,” ucapnya.
Komisi IV DPR RI pun memandang program KKP berbasis masyarakat ini perlu diperkuat dengan menempatkan nelayan, pelaku budi daya ikan, penambak garam, hingga pengolah dan pemasar hasil perikanan sebagai subjek utama pembangunan.
Sehingga pada akhirnya, sektor kelautan dan perikanan nasional dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat dan menciptakan swasembada pangan nasional.
