Wacana pergantian jajaran direksi bank-bank milik negara kembali mencuat menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026. Isu ini mengemuka usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pernyataan terbuka terkait evaluasi kinerja direksi bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Isu tersebut mencuat usai Sjafrie menyampaikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam kegiatan retret di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM) di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026). Dalam kesempatan itu, Sjafrie menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak akan ragu mengganti direksi bank BUMN yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi negara. “Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” kata Sjafrie.
Sjafrie menjelaskan, langkah tersebut dimaksudkan agar bank milik negara dapat beroperasi lebih efektif dan berperan lebih besar dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Menurutnya, evaluasi tidak hanya berlaku bagi perbankan, tetapi juga perusahaan pelat merah lainnya yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi negara. Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena sebagian jajaran direksi tidak menjalankan tugas secara optimal dan bahkan cenderung mengedepankan kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, pemerintah berencana melakukan penyaringan ketat dalam memilih direksi bank negara dan BUMN lain, dengan menitikberatkan pada kapasitas intelektual, pengalaman praktis, serta komitmen kebangsaan. “Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN,” ujar Sjafrie. Usai acara, Sjafrie kembali menegaskan arah kebijakan tersebut saat ditemui awak media. Ia menyatakan pemerintah tengah mencari generasi baru untuk mengisi posisi strategis di BUMN, meskipun belum merinci mekanisme seleksi yang akan ditempuh. “Pemerintah mencari generasi-generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita,” tuturnya. Sebagai informasi, bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara, yakni BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI, dijadwalkan menggelar RUPST 2026 dalam waktu dekat. Agenda tahunan tersebut umumnya mencakup persetujuan laporan keuangan, penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen, serta kemungkinan perubahan susunan pengurus perusahaan. Sebagai informasi, ketika dimintai tanggapan terkait isu tersebut, pihak PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), menyebut bahwa pihaknya saat ini tengah berdiskusi di internal terlebih dahulu. "Insya Allah segera," kata Humas BTN, Agas Hartanto, kepada SUAR, Senin (2/2/2026). Pun demikian dengan pihak Bank Mandiri yang enggan memberi komentar terlalu banyak terkait isu tersebut.
Dimentahkan Danantara
Kabar mengenai rencana perombakan jajaran direksi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dibantah oleh CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada agenda, pembahasan, maupun diskusi internal terkait perubahan pimpinan bank BUMN, meskipun Danantara merupakan pemegang saham terbesar di bank-bank pelat merah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Rosan di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam. Rosan menyampaikan bantahan tersebut untuk meluruskan isu yang beredar di publik mengenai potensi bongkar-pasang direksi Himbara dalam waktu dekat. Menurut dia, sebagai pemegang saham, Danantara tidak pernah menginisiasi atau membicarakan rencana pergantian jajaran direksi bank BUMN. “Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” ujar Rosan. Ia menjelaskan bahwa secara tata kelola, evaluasi terhadap kinerja direksi merupakan kewenangan masing-masing bank. Apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian di tingkat manajemen, proses tersebut akan diawali oleh manajemen bank yang bersangkutan, bukan oleh Danantara. Dalam mekanisme yang berlaku, kata Rosan, komunikasi antara bank BUMN dan pemegang saham dilakukan melalui konsultasi apabila memang diperlukan. Namun, sampai saat ini, tahapan tersebut belum pernah terjadi karena tidak ada pembahasan terkait perubahan direksi. “Tentunya kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tetapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu. Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai itu,” tegasnya. Rosan menambahkan bahwa Danantara menjalankan perannya sebagai pemegang saham dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan stabilitas tata kelola. Oleh karena itu, setiap isu yang menyangkut struktur kepemimpinan bank BUMN harus didasarkan pada proses formal dan kebutuhan yang jelas, bukan spekulasi. Fokus utama pemegang saham, menurut Rosan, adalah memastikan bank-bank Himbara tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menjaga kinerja, serta mendukung stabilitas sektor keuangan nasional.
Sinyal Risiko Baru
Wacana pergantian direksi bank-bank milik negara (Himpunan Bank Milik Negara/Himbara) dinilai berpotensi meningkatkan ketidakpastian kebijakan di pasar keuangan, meskipun kondisi fundamental perbankan nasional masih relatif solid. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai pernyataan Menteri Pertahanan terkait isu tersebut dapat langsung dibaca pasar sebagai sinyal risiko baru. Menurut Rizal, secara data perbankan nasional saat ini berada dalam kondisi kuat, ditopang permodalan yang tinggi, risiko kredit yang relatif terjaga, serta likuiditas yang memadai. Namun, karena bank BUMN memegang porsi besar dalam sistem keuangan nasional, isu pergantian manajemen, meski belum disertai perubahan kebijakan konkret, sudah cukup untuk menahan sentimen pasar dan mendorong pelaku pasar bersikap “tunggu dan lihat”. Ia menjelaskan, ketidakpastian tersebut tidak hanya berasal dari substansi wacana pergantian direksi, tetapi juga dari sumber pernyataannya. "Ketika isu perubahan manajemen bank disampaikan oleh pejabat di luar otoritas ekonomi dan keuangan, pasar berpotensi menangkapnya sebagai sinyal adanya intervensi politik," kata Rizal kepada SUAR, Senin (2/2/2026). Persepsi ini, menurut Rizal, akan semakin kuat apabila komunikasi pemerintah tidak konsisten antarlembaga. “Dalam praktik pasar keuangan, ketidaksinkronan komunikasi sering kali diterjemahkan sebagai tambahan risiko, bukan sekadar perbedaan pendapat,” ujarnya.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Dari sisi tata kelola, Rizal menegaskan bahwa pergantian direksi bank BUMN sah secara hukum selama dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berbasis evaluasi kinerja. Namun secara ekonomi, faktor penentu utamanya adalah apakah proses tersebut dipersepsikan profesional, terukur, dan berbasis indikator yang jelas. Jika pergantian direksi dipandang tidak sepenuhnya didasarkan pada kinerja dan manajemen risiko, dampaknya tidak hanya terbatas pada reputasi bank, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan investor terhadap independensi pengelolaan bank-bank BUMN. Rizal juga menyoroti potensi dampak jangka pendek terhadap penyaluran kredit apabila pergantian direksi benar-benar dilakukan. Menurutnya, manajemen baru umumnya akan meninjau ulang portofolio dan arah kebijakan, sehingga berisiko memicu perlambatan kredit sementara. Ia menambahkan, pengalaman menunjukkan bahwa dorongan penyaluran kredit ke UMKM atau sektor prioritas tidak otomatis meningkat hanya karena pergantian direksi, melainkan sangat bergantung pada instrumen kebijakan dan kesiapan proyek yang layak dibiayai. Terkait pernyataan Menteri Pertahanan yang menekankan pencarian figur generasi muda yang “militan, kapabel, dan kredibel” serta tidak berasal dari aktor lama di BUMN, Rizal menilai dorongan tersebut mencerminkan upaya memutus dominasi aktor yang selama ini dikaitkan dengan inefisiensi dan persoalan tata kelola. Namun ia mengingatkan bahwa pergantian figur, termasuk dengan generasi muda, tidak otomatis memperbaiki kinerja ekonomi jika tidak berbasis merit, rekam jejak profesional, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Menurutnya, risiko utama justru terletak pada politisasi BUMN apabila loyalitas dan militansi lebih diutamakan dibandingkan kompetensi dan independensi pengelolaan. "Dalam kondisi tersebut, regenerasi hanya akan menjadi pergantian aktor, bukan perbaikan sistem," imbuhnya. Agar evaluasi direksi tidak menimbulkan kegaduhan di pasar, Rizal menekankan pentingnya jalur tata kelola yang jelas dan berbasis data. Proses evaluasi, kata dia, sebaiknya dilakukan oleh pemegang saham resmi dengan indikator kinerja yang transparan, tetap melalui mekanisme uji kepatutan, serta berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia juga menilai komunikasi yang rapi dan satu pintu menjadi kunci untuk meredam spekulasi pasar.
Berpotensi Goyahkan Kepercayaan Investor
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai stabilitas politik dan ekonomi menjadi faktor kunci yang memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Menurut dia, komunikasi publik yang keliru dari pejabat negara, khususnya yang tidak memiliki kewenangan langsung di sektor ekonomi, berpotensi mengganggu dua stabilitas tersebut dan pada akhirnya menurunkan minat investasi. “Faktor investor melakukan investasi di Indonesia itu banyak, termasuk dua faktor yang menurut saya cukup penting, yaitu stabilitas politik dan stabilitas ekonomi,” ujar Nailul Huda kepada SUAR.
Ia menjelaskan, stabilitas politik berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sementara stabilitas ekonomi mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Nailul menegaskan, jika kedua stabilitas tersebut mengalami gejolak, investor cenderung akan menahan atau bahkan mengurungkan niat berinvestasi. Dalam konteks ini, ia menyoroti komunikasi yang belakangan disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan), yang dinilai dapat memicu instabilitas politik dan ekonomi. “Komunikasi kemarin yang ditunjukkan oleh Menhan itu bisa menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi. Komunikasi yang berbeda sebenarnya kan sudah beberapa kali terjadi dan pasti berpengaruh terhadap stabilitas politik,” kata Nailul. Lebih lanjut, Nailul mempersoalkan posisi Menhan yang dinilai tidak tepat untuk mewakili presiden dalam menyampaikan isu-isu ekonomi. Menurutnya, terdapat pejabat lain yang secara struktural dan fungsional lebih berwenang untuk berbicara mengenai sektor tersebut. “Yang harus diprotes adalah seorang Menhan mewakili presiden untuk urusan ekonomi. Padahal ada menteri ataupun kepala badan yang lebih berhak,” ujarnya. Ia menyebutkan sejumlah posisi yang dinilai relevan, seperti CEO Danantara yang membawahi BUMN, menteri koordinator bidang ekonomi, atau Kepala Badan Pengelola BUMN. Nailul menilai keterlibatan Menhan dalam komunikasi ekonomi justru dapat menimbulkan persepsi negatif di mata investor. “Bukan seorang Menhan yang jauh tupoksinya dari BUMN, perbankan lagi kan. Pasti akan menggoyahkan keyakinan investor. Jangan-jangan urusan ekonomi dipegang oleh militer yang dijauhi oleh dunia usaha,” jelasnya. Terkait isu pemilihan direksi bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Nailul menilai keputusan tersebut tidak akan lepas dari kepentingan pemerintah. Ia menyebut salah satu pertimbangan utama adalah kesanggupan direksi untuk mendukung pembiayaan program-program pemerintah. “Pemilihan direksi Bank Himbara menurut saya masih akan terkait dengan kemauan menjalankan tugas dari pemerintah. Salah satu tugasnya adalah kesanggupan membiayai program pemerintah,” ungkapnya. Menurut Nailul, apabila benar pernyataan Menhan mencerminkan arah kebijakan pemerintah, maka fokus utama bukan lagi pada evaluasi kinerja direksi perbankan. “Kalau memang benar apa yang disampaikan Menhan, berarti tujuannya pembiayaan program Prabowo. Bukan evaluasi kinerja lagi yang diminta sama Prabowo, yang penting ‘oke bos’ saja,” katanya.
