Memahami Insentif Perekonomian dan Waspada

Selamat pagi Chief…

Berikut informasi penting terkait pengembangan semesta dunia usaha yang perlu mendapat perhatian hari ini berdasarkan kurasi Tim SUAR.

Berbagai Insentif untuk Genjot Perekonomian Hingga Akhir Tahun

Demi menggenjot perekonomian yang lesu dan mengejar angka pertumbuhan 5%, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. Insentif ini dinanti dunia usaha yang membutuhkan suntikan tenaga agar bisa mendorong perekonomian.
Insentif itu antara lain insentif padat karya bagi sektor perhubungan dan pekerjaan umum; Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk pembelian rumah hingga 100% di semester kedua; diskon tarif pesawat, jalan tol, dan kereta api jelang periode Natal & Tahun Baru; rekrutmen pekerja baru prioritas masyarakat kalangan ekonomi bawah desil 1–2; dan melanjutkan BSU (Bantuan Subsidi Upah)

Bank Indonesia (BI) juga memberikan stimulus moneter dengan menurunkan juga mendorong laju perekonomian dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poins menjadi 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur Juli 2025.
Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani sempat menyatakan kekhawatirannya berkaitan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar 2,4%. Padahal kuartal pertama biasanya ditopang siklus konsumsi Lebaran yang meningkatkan perputaran uang. Jika tidak ada intervensi lanjutan, potensi pertumbuhan ekonomi di 2025 bahkan bisa turun lebih rendah lagi.

Berbeda dengan narasi optimistis pemerintah yang masih menargetkan pertumbuhan di atas 5%, riset terbaru lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) dalam laporan CORE Mid-Year Economic Review 2025 yang diterbitkan Jumat (25/07/2025). CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 hanya akan mencapai kisaran 4,7%–4,8%, sedikit turun dibanding kuartal I yang tercatat 4,87%. Bahkan, sepanjang tahun ini, ekonomi diprediksi tetap bergerak di level 4,6%–4,8%, jauh dari ambisi pemerintah untuk mempertahankan laju minimal 5%.

Baca selengkapnya di sini.

Memahami Paradoks Pola Kemiskinan, Turun di Desa tapi Naik di Kota

Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis data angka kemiskinan per Maret 2025 yang dirilis Jumat (25/7/2025), menyebutkan, jumlah persentase penduduk miskin Indonesia secara keseluruhan per Maret 2025 tercatat turun menjadi 8,47%. Angka ini turun tipis 0,1 persen dibanding dengan September 2024. Ini merupakan angka terendah dalam dua dekade terakhir.
Data BPS mengatakan, angka kemiskinan pedesaan turun dari 11,34% pada September 2024 menjadi 11,03% pada Maret 2025. Sementara di kota, kemiskinan justru sedikit naik, dari 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025.
Faktor pendorong tingkat kemiskinan desa menurun karena naiknya nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu kunci. Angka NTP pada Maret 2025 mencapai 123,72 lebih tinggi dari terakhir kali angka kemiskinan dirilis, yakni NTP September 2024 yang sebesar 120,30. Artinya, harga jual hasil tani lebih tinggi dibanding dengan biaya produksi dan konsumsi petani. Daya beli naik, dan kemiskinan menurun.
Sebaliknya, di kota, angka kemiskinan yang naik tipis menjadi sinyal yang tak bisa diabaikan. Meski angkanya terlihat kecil, dampaknya nyata bagi jutaan orang yang hidup nyaris di bawah garis kemiskinan. Kenaikan kemiskinan di perkotaan dipicu dua faktor besar: naiknya harga pangan dan bertambahnya setengah pengangguran; orang-orang yang punya pekerjaan, tapi jam kerjanya sedikit atau pendapatannya tidak cukup.

Baca selengkapnya di sini.

Dari AI hingga Biochar, Jalan Teknologi Hijau Mengatasi Krisis Iklim

Di tengah masalah krisis iklim, muncul solusi penggunaan teknologi hijau. Mulai dari teknologi artificial intelligence (AI) hingga Biochar.
Penggunaan big data dan machine learning membutuhkan energi sangat besar dan berdampak pada bertambahnya emisi, apalagi jika tidak ditopang oleh energi bersih.
Selain penggunaan AI, juga muncul teknologi biochar. Teknologi ini menggunakan biomassa untuk menghasilkan arang yang bisa menyimpan karbon di dalam tanah selama ratusan tahun.

Baca selengkapnya di sini.

Bank-Bank Pemerintah Danai Koperasi Merah Putih, Waspadai Risiko

Untuk menunjang keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah memerintahkan Himpunan Bank Negara (Himbara) terlibat dalam pendanaan koperasi program ini.
Wakil Menteri Koperasi sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan KDMP, Putih Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa pembiayaan awal Kopdes akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.
Suku bunga yang dikenakan sebesar 6%, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi. Pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan guna memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.
"PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang difinalisasi ini di Kementerian Keuangan. Kemudian tadi kita menyelesaikan petunjuk teknis untuk operasionalisasi apotek desa atau klinik desa. Dalam waktu dekat Peraturan Menteri ESDM terkait distribusi gas LPG 3 Kg juga akan segera (terbit)," kata Ferry dalam keterangan persnya, 15 Juli lalu.

Untuk itu, sebagai bagian dari Himbara, Bank Mandiri turut berperan aktif dalam mendampingi koperasi yang ditetapkan sebagai titik peluncuran KDKMP yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada koperasi-koperasi tersebut, Bank Mandiri juga telah menyiapkan layanan keuangan digital seperti Mandiri Agen dan QRIS, serta memastikan kesiapan infrastruktur layanan secara fisik.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa peluncuran KDMP oleh Presiden Prabowo merupakan momentum penting dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu wujud nyata komitmen BRI dalam memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan bagi masyarakat desa, salah satunya melalui kehadiran AgenBRILink yang terintegrasi dengan koperasi.

Baca selengkapnya di sini.

Produksi Nickel Pig Iron Indonesia Ungguli China

Sejak tahun 2020, produksi Nickel Pig Iron (NPI) Indonesia mengungguli China. Indonesia mulai mengalahkan dominasi China yang sejak tahun 2005 memproduksi NPI lebih tinggi. Nickel Pig Iron (NPI) adalah komponen dari besi mentah yang mengandung bijih nikel 15 persen.
Berdasarkan data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang dilansir pada Juli 2025, produksi NPI Indonesia pada tahun 2016 di angka 0,1 juta ton. Angka ini masih di bawah Cina yang saat itu berproduksi sebanyak 0,4 juta ton. Secara perlahan, produksi NPI Indonesia mulai meningkat hingga pada tahun 2020 tercatat sebanyak 0,6 juta ton dan bisa melebihi NPI yang diproduksi oleh China sebanyak 0,5 juta ton.
Peningkatan produksi NPI Indonesia terus berlanjut hingga pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1,3 juta ton. Sementara produksi NPI China selama periode 2021-2023 stagnan di angka 0,4 juta ton.

Baca selengkapnya di sini.

International Hijriah Food Festival 2025: Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) bekerja sama dengan Khazanah Al Wahda Kreatif media dakwah, bersama dengan komunitas lainnya menyelenggarakan festival makanan hijriah internasional 2025 dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1446 H. Festival ini sudah diadakan sejak awal Juli di beberapa kota, kini giliran Solo yang menjadi tuan rumah pada 27 hingga 28 Juli 2025 di Lapangan Pamedan Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah.

Festival ini memamerkan aneka kuliner halal dari Timur Tengah, Asia Selatan, Barat, dan Utara, disini pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan makanan. Selain itu acara ini juga menghadirkan berbagai hiburan, permainan anak, hingga talkshow inspiratif dengan bintang tamu Habib Jafar. Acara ini terbuka untuk umum gratis tidak dipungut biaya apapun.

Konferensi Hasil Rapat KSSK III 2025: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kembali mengadakan konferensi hasil rapat yang ketiga tahun 2025, pada Senin 28 Juli 2025 pukul 16.00 di ruang Excellence, Pacific Century Palace tower lantai 30, Gedung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Acara ini dihadiri pejabat tinggi sistem keuangan negara yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. Rapat ini adalah pertemuan rutin yang diadakan untuk membahas dan mengaveluasi sistem keuangan, yang diadakan setiap tiga bulan sekali dalam setahun.

Pada triwulan I hasil rapat menegaskan bahwa stabilitas sistm keuangan tetap terjaga meskipun ditengah kondisi tarif kebijakan presiden AS, Donald Trump. Kemudian triwulan II sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan untuk kedepannya, sementara untuk triwulan III masih menunggu hasil rapat yang diumumkan pada 28 Juli.

"Mimpi besar adalah langkah pertama untuk mencapai kesuksesan. Jangan takut untuk bermimpi dan mulai bekerja dari langkah pertama." Jack Ma (Pendiri Alibaba)