18 Tahun Mangkrak, RUU Perampasan Aset Disahkan DPR
•
1 Menit Baca
Oleh: Agung Mahesa Fikri
Dewan Perwakilan Rakyat RI akhirnya mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna ke-13, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Keputusan tersebut disetujui seluruh fraksi setelah melalui pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR. Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, pengesahan regulasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.