Pemerintah akan menambah enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru pada tahun depan dengan potensi investasi yang masuk mencapai Rp 300 triliun. Kehadiran KEK yang baru diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, memberikan nilai tambah produksi Indonesia, hingga ujungnya bisa memacu pertumbuhan ekonomi.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan, adanya tambahan 6 KEK baru tahun depan maka pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa tumbuh berkelanjutan.
Tambahan 6 KEK baru tersebut bergerak di berbagai macam sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, manufaktur dan pariwisata. Namun, belum mau membocorkan lokasi KEK baru tersebut dan bagaimana perkembangan terakhirnya.
“Tunggu saja tanggal mainnya, nanti akan ada peluncuran dan akan diumumkan,” ujar dia ketika ditemui dalam acara Indonesia Specific Economic Zone (SEZ) Business Forum 2025, di The St.Regis Hotel, Jakarta (9/12/2025).
Sampai dengan September 2025, sudah ada 25 KEK yang dioperasikan yang berhasil menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.
25 KEK yang sudah dioperasikan terdiri dari 13 KEK industri, 8 KEK pariwisata dan kesehatan, 3 KEK digital dan pendidikan, serta 1 KEK jasa lainnya, khusus untuk maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat.
Hingga kuartal III-2025, KEK di seluruh Indonesia telah mencatat investasi kumulatif sebesar Rp 314 triliun atau setara US$ 18,8 miliar.
Selain itu, sebanyak 237.000 lapangan kerja berhasil tercipta, dengan total 351 tenant yang kini beroperasi di 25 KEK yang tersebar dari Aceh hingga Papua.
Sepanjang tahun 2025 saja, kinerja KEK menunjukkan lonjakan signifikan. Dalam periode tersebut, KEK berhasil menghasilkan investasi baru senilai US$ 3,6 miliar, sekaligus menciptakan lebih dari 79.189 lapangan kerja.
Tak hanya itu, KEK juga mencatatkan kinerja ekspor impresif sebesar US$ 5,43 miliar.
KEK: motor pertumbuhan ekonomi
Pada Kesempatan yang sama,Wakil Ketua I Tim Pelaksana KEK, Elen Setiadi mengungkap bahwa Indonesia telah memiliki 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Dia menegaskan KEK ini berperan sebagai area prototipe, untuk menawarkan insentif fiskal dan non fiskal yang kompetitif, dengan prosedur yang lebih sederhana.
"Masing-masing KEK didukung oleh infrastruktur yang terintegrasi dan didesain untuk mendorong produktivitas, efektivitas, dan kepastian bagi para investor," ujar dia.

Komitmen pemerintah adalah meningkatkan daya saing untuk KEK dan Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya, Indonesia menargetkan bisa mencapai nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang rendah dan dan menegaskan posisinya sebagai tujuan investasi dengan pengembalian tinggi. Dengan begitu pemerintah mampu mendorong ekspansi ekonomi yang efisien dan berkualitas tinggi.
ICOR adalah rasio yang mengukur seberapa banyak tambahan modal atau investasi baru yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output (pertumbuhan) dalam perekonomian, menunjukkan efisiensi investasi. Semakin kecil nilai ICOR, semakin efisien investasi tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini adalah indikator penting dalam perencanaan pembangunan nasional untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran investasi.
Indonesia juga mempromosikan ekonomi biru dan hijau, transformasi digital, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru.
Investor Tiongkok mitra utama KEK
Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, mengatakan perkembangan KEK di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak lepas dari peran penting investor Tiongkok yang menjadi salah satu mitra utama dalam mendorong pertumbuhan industri bernilai tambah.
Melalui investasi pada sektor hilirisasi, energi baru terbarukan, manufaktur berteknologi tinggi, serta material maju, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah memperkuat rantai pasok industri dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.
Sejumlah perusahaan Tiongkok telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan KEK Indonesia, di antaranya KEK Galang Batang pada industri alumina, photovoltaic, dan kimia,KEK Kendal pada rantai pasok baterai kendaraan listrik dan KEK Gresik pada pembangunan pabrik copper foil terbesar di Asia Tenggara dan pabrik kaca terbesar di dunia.
“Perusahaan Tiongkok di KEK Galang Batang, Kendal, dan Gresik terbukti mendorong percepatan hilirisasi dan memperkukuh ekosistem manufaktur berteknologi tinggi di Indonesia,” ujar dia.
Baca juga:

Kehadiran mereka di berbagai KEK menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia sekaligus mencerminkan keselarasan visi kedua negara dalam membangun industri yang kompetitif dan berorientasi ekspor. Peran strategis ini menjadikan kolaborasi Indonesia–Tiongkok sebagai salah satu pilar utama dalam pengembangan KEK dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Ia menambahkan bahwa KEK akan menjadi pilar utama dalam mendukung prioritas pembangunan nasional pada 2025–2029, khususnya melalui peningkatan ekspor, substitusi impor, percepatan industri 4.0, dan pembangunan kawasan timur Indonesia.
Aspirasi untuk pengembangan KEK
Sebelumnya dalam Roundtable Decision yang diselenggarakan Suar.id, Selasa (2/12/2025), di Biomedical Campus KEK ETKI Banten pada Selasa (2/12/2025), sejumlah pengelola KEK memberikan masukan kepada pemerintah tentang upaya mengembangkan dan mengoptimalkan KEK.
Direktur Eksekutif KEK Kendal Juliani Kusumaningrum mengatakan, permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di KEK yang utama adalah dari sisi operasionalnya khususnya dalam hal perizinan.
Juliani pun menyarankan perlu adanya sistem profiling oleh Bea Cukai yang baik agar mampu menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha. Maka dari itu, dia mengusulkan perlu adanya sistem profiling yang bisa diterapkan di KEK.

Sementara itu, Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour/InJourney Hospitality (KEK Sanur) Christine Hutabarat dari KEK Sanur mengusulkan perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait dalam pengembangan KEK dari sisi regulasi.
Perizinan yang cepat untuk para pelaku usaha dinilai merupakan suatu hal yang penting, lantaran pelaku usaha sangat memanfaatkan momentum untuk berinvestasi.
Senada dengannya, Strategy Advisor of KEK ETKI Banten Mulyawan Gani menyebut perlu adanya peraturan menteri (Permen) yang bisa mewadahi dan memfasilitasi sektor-sektor di KEK secara spesifik agar mempermudah jalannya investasi.
"Mesti ada Permen yang jelas bisa dipakai di KEK. Di luar kesehatan saya tidak lihat ya. Untuk buat digital kreatif itu gak ada, edukasi ini gak ada, jadi kadang-kadang bingung kita mau bagaimana," kata Gani.
Baca juga:

Ia mencontohkan di sektor pendidikan, yang membutuhkan tenaga kerja pengajar. Para pengajar ini pun kemudian kaitannya dengan imigrasi, sehingga perlu adanya peraturan yang mendukung dan mempermudah persoalan tersebut.
"Jadi ini pasti nyambung. Jadi kalau Permennya sendiri gak ada, bagaimana kita bisa memberikan kepastian kepada yayasan yang mau membuka universitas lagi," ujarnya.
Selain itu, Ekonom Senior Aviliani menjelaskan pemerintah daerah perlu terlibat lebih jauh dalam hal pengembangan KEK. Operasional KEK pun sangat berkaitan dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota, maka dari itu perlu adanya peraturan yang jelas mengatur terkait hal tersebut sehingga terjadi sebuah pertanggungjawaban.
"Infrastruktur daerah kan untuk men-delivery barang segala macam. Nah harusnya, dalam tim ini melibatkan juga pemerintah daerah. Karena sekarang banyak sekali pemerintah daerah merasa bahwa itu adalah urusan pusat," kata Aviliani.