Menyajikan sudut pandang pemerintah, pengusaha, dan pekerja serta dinamika tenaga kerja, regulasi, dan praktik bisnis terkait SDM.
Setiap tahun, perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) menimbulkan perdebatan dan berujung dengan ketidakpuasan baik di pihak pekerja/buruh maupun pemberi kerja. Pembahasan selalu terkait dengan kesenjangan antara UMP dengan realitas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terjadi di berbagai daerah.
Pemerintah mengimbau kepada perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bekerja dari mana saja atau dikenal dengan istilah work from anywhere (WFA) pada 29-31 Desember 2025.
Pengusaha mulai bersiap mengantisipasi dampak kenaikan upah. Apa saja?
Makin meningkatnya porsi tenaga kerja generasi Z memberi warna baru bagi perekonomian. Bagaimana resep mengoptimalkan para karyawan Gen Z?
Pembahasan soal rencana kenaikan upah pekerja 2026 perlu diskusi dan negosiasi untuk mencari alternatif titik temu pihak pengusaha, buruh, dan pemerintah.
Dunia usaha mendukung penggunaan formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 juncto PP 51/2023 tentang Pengupahan yang telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Kawasan industri Cikarang dan Karawang yang selama ini menjadi pusat manufaktur di Jawa Barat mulai ditinggalkan sebagian pelaku industri.
Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan tengah dibahas dalam Rapat Panitia (Panja) Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Komisi IX DPR.
Literasi keuangan di dalam diri pekerja migran sangat penting demi meningkatkan kesejahteraan finansial diri sendiri dan keluarga.
Angka pekerja di sektor formal pada Agustus 2025 yang sebesar 42,2% ini meningkat dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 40,6%. Angka serapan tenaga sektor formal Agustus 2025 juga sedikit lebih baik dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 42,05%.
Institute for Fiscal Studies (IFS) tahun 2023 yang mengungkapkan hilangnya rata-rata 4 hari per pekerja per tahun karena tanggung jawab merawat keluarga memiliki kerugian setara 1,7% total beban penggajian perusahaan.
Kontribusi pekerja informal pada perekonomian cukup besar. Namun perlindungan dan hak dasar mereka kerap terabaikan. Memastikan program jaminan sosial jadi solusi mengurangi kerentanan pekerja informal.
Menampilkan 12 dari 23 total postingan
Tetap terupdate dengan koleksi cerita terbaik kami.