Menyajikan sudut pandang pemerintah, pengusaha, dan pekerja serta dinamika tenaga kerja, regulasi, dan praktik bisnis terkait SDM.
Beragam kiat dan cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk menjaga produktivitas karyawan jelang libur lebaran.
Dari 15.000 jumlah talenta yang dibutuhkan, saat ini sudah terdaftar sebanyak 1.180 orang.
Besaran BHR yang diterima mitra pengemudi diperkirakan berkisar antara Rp150.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp200.000 untuk roda empat, tergantung pada tingkat keaktifan mereka.
Danantara melalui proyek hilirisasinya yang memiliki total nilai investasi sekitar USD26 miliar atau sekitar Rp429 triliun, berpotensi menciptakan lebih dari 600.000 lapangan pekerjaan baru di tahun 2026 ini.
Pertumbuhan ekonomi yang melaju diharapkan juga bisa menciptakan lapangan kerja, begitupun sebaliknya.
Perubahan struktur ketenagakerjaan di Indonesia, ditandai meningkatnya proporsi pekerja formal menjadi 42,3% dan jumlah pekerja penuh waktu menjadi 67,94% dari jumlah seluruh penduduk bekerja.
Bidang pekerjaan yang terbuka diarahkan pada pekerjaan caregiver, pengelasan (welder), keperawatan, dan pengemudi truk.
Untuk mengantisipasi dan menanggulangi persoalan itu, semua pemangku kepentingan ekonomi perlu terus membenahi kemudahan berusaha (ease of doing business) sehingga dapat memicu investasi masa depan bagi negara-negara emerging markets.
Program “Grab untuk Indonesia” dijalankan dalam tiga babak utama. Babak pertama berfokus pada perlindungan, yakni pemberian BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) gratis bagi mitra pengemudi berprestasi, Bonus Hari Raya (BHR) dan Mitra Naik Kelas (Grab Academy).
Produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan per kapita, yang kemudian memungkinkan negara memperbaiki kesejahteraan sosial hingga kualitas lingkungan
Bagi buruh, kenaikan upah merupakan unsur penting untuk memenuhi kebutuhan dasar yang terus meningkat seiring inflasi. Sementara itu, bagi pengusaha kebijakan ini dinilai memberatkan di tengah perekonomian global yang melambat.
Setiap tahun, perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) menimbulkan perdebatan dan berujung dengan ketidakpuasan baik di pihak pekerja/buruh maupun pemberi kerja. Pembahasan selalu terkait dengan kesenjangan antara UMP dengan realitas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terjadi di berbagai daerah.
Menampilkan 12 dari 34 total postingan
Tetap terupdate dengan koleksi cerita terbaik kami.