Kebijakan Publik

Kebijakan publik, regulasi, dan peraturan strategis yang berdampak pada sektor usaha.

21 postingan
Kebijakan Publik

Studi di Kala Anggaran MBG Bengkak Hingga Rp 300 Triliun

Sejumlah pakar menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala, penelitian dan studi jangka panjang terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul membengkaknya anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 300 Triliun pada 2026.

•
4 Menit
Oleh: Ridho Sukra, Tria Dianti

Cara Pemilik Kafe Siasati Aturan Royalti Musik

Peraturan royalti musik untuk penggunaan komersial seperti di kafe dan restoran menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha terutama pemilik kafe, restoran dan hotel.

•
6 Menit
Oleh: Tria Dianti

Pengusaha Angkutan Dukung Zero ODOL dengan Roadmap yang Jelas

Kebijakan truk kelebihan muatan dan dimensi melebihi batas atau dikenal dengan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) harus mempunyai roadmap yang jelas agar berkelanjutan sehingga mampu menampung kepentingan semua pihak mulai dari pengusaha, pengemudi dan masyarakat.

•
4 Menit
Oleh: Ridho Sukra, Tria Dianti

KPPU Denda Pemasok EMU Kereta Cepat Rp4 Miliar

Press Release

•
2 Menit
Oleh: Tim Suar

Cari Cuan di Negeri Orang, Tentang Cinta dan Pengorbanan (4)

Banyak warga Indonesia Indonesia jadi pekerja migran karena sempitnya lapangan kerja layak di negerinya sendiri.

•
10 Menit
Oleh: Mukhlison Widodo

Mendorong Pertumbuhan Inklusif: Inovasi, Industrialisasi, dan Energi untuk Penciptaan Lapangan Kerja

Arjad Rasjid menyarankan pendekatan 3G untuk mengatasi permasalahan urgen yang menjadi tantangan saat ini, yakni lapangan pekerjaan dan pengangguran.

•
3 Menit
Oleh: Tim Suar

Bursah Zarnubi: Bangun Ekonomi Indonesia dari Desa

Bursah Zarnubi menyoroti kewengan kepala daerah yang terkadang harus bertabrakan dengan aturan pusat. Ada persyaratan seperti Pertek (peraturan teknis) yang harus diminta ke pusat, tapi itu bisa menghambat keputusan di daerah.

•
4 Menit
Oleh: Mukhlison Widodo

Jual Beli Daring Mulai Kena Pajak

Demi mendongkrak pendapatan negara, Pemerintah mulai mengenakan pajak kepada pedagang di pasar dalam jaringan (daring) atau marketplace. Ketentuan ini diberlakukan, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meneken aturan baru soal pengenaan pajak penghasilan, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sri Mulyani indrawati, pada

•
1 Menit
Oleh: Mukhlison Widodo

Jurang Kesenjangan Hidup Layak

Indonesia adalah negara dengan biaya hidup relatif murah berdasarkan World Population Review 2025. Dalam laporan itu, Indonesia berada di posisi ke 37 dengan biaya hidup 567 dolar AS atau 9 juta rupiah per bulan.

•
1 Menit
Oleh: Tim Suar

Menampilkan 12 dari 21 total postingan