Kebijakan Publik

Kebijakan publik, regulasi, dan peraturan strategis yang berdampak pada sektor usaha.

31 postingan
Kebijakan Publik

Insentif Magang Berbayar: Perusahaan Untung, Pengangguran pun Berkurang

Program magang berbayar memungkinkan lulusan baru (fresh graduate) untuk mendapatkan penghasilan sesuai upah minimum pekerja (UMP) selama enam bulan.

•
3 Menit
Oleh: Tria Dianti, Ridho Sukra
featured

Kursi Menteri BUMN Masih Kosong, Muncul Sinyal Lebur ke Danantara

Presiden memindahkan Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN ke posisi Menpora. Adapun posisi Menteri BUMN kosong. Apakah kementerian ini akan gabung di Danantara?

•
5 Menit
Oleh: Benediktus Krisna Yogatama

Dana Transfer Daerah Sebaiknya untuk Layanan Publik

Pemanfaatan dana transfer ke daerah (TKD) diharapkan agar digunakan untuk meningkatkan akses layanan publik dan mendorong pembangunan daerah berkelanjutan

•
2 Menit
Oleh: Tria Dianti, Ridho Sukra
featured

Aturan Baru Komponen Lokal Perlu Tindak Lanjut agar Memikat Investor

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian 35/2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan.

•
4 Menit
Oleh: Benediktus Krisna Yogatama, Chris Wibisana

Mengukur Manfaat Stimulus Ekonomi Teranyar "8+4"

Pemerintah kembali meluncurkan paket insentif ekonomi yang diberi nama 8+4. Insentif ini menyasar pekerja magang hingga insentif perpajakan.

•
5 Menit
Oleh: Benediktus Krisna Yogatama, Dian Amalia Ariani

Dunia Usaha Butuh Tenaga Kerja Tangguh dan Adaptif

Hanya mengandalkan sumber daya manusia unggul tidak cukup dalam menghadapi masa depan dunia usaha yang semakin cepat berubah.

•
4 Menit
Oleh: Tria Dianti, Chris Wibisana

Prabowo Dorong Eksplorasi Elemen Bahan Baku Nuklir

Pemerintah inisiasi pengelolaan bahan mineral bernilai komersil tinggi. Badan Industri Mineral akan mengorkestrasi penelitian elemen tanah jarang

•
4 Menit
Oleh: Mukhlison Widodo, Chris Wibisana

Sejahterakan Petani, Ketahanan Pangan Terpenuhi

Pemerintah perlu menyusun strategi dan rencana demi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan di tengah berbagai tantangan ekonomi global

•
4 Menit
Oleh: Tria Dianti, Ridho Sukra

Sri Mulyani: RAPBN 2026 Menjaga Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan

Target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,4% pada 2026 (Part 2).

•
1 Menit
Oleh: Tim Suar

Bujet Transfer Daerah Dikurangi, Pemda Perlu Kreatif dan Inovatif

Kepala daerah diharapkan agar bisa lebih kreatif dalam menggali potensi PAD baru untuk menutupi defisit akibat berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah.

•
4 Menit
Oleh: Tria Dianti, Muhammad Arfan Tarigan

Studi di Kala Anggaran MBG Bengkak Hingga Rp 300 Triliun

Sejumlah pakar menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala, penelitian dan studi jangka panjang terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul membengkaknya anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 300 Triliun pada 2026.

•
4 Menit
Oleh: Ridho Sukra, Tria Dianti

Cara Pemilik Kafe Siasati Aturan Royalti Musik

Peraturan royalti musik untuk penggunaan komersial seperti di kafe dan restoran menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha terutama pemilik kafe, restoran dan hotel.

•
6 Menit
Oleh: Tria Dianti, Muhammad Arfan Tarigan

Menampilkan 12 dari 31 total postingan