Kelas menengah di Indonesia ibarat lahan tidur yang butuh perhatian. Jika kebijakan untuk mengolah lahan itu tepat, ia akan menjadi lahan subur dan produktif. Sayangnya, lahan itu masih kurang perhatian. Kelas menengah bak hidup merana, tak sejahtera.
Kondisi kelas menengah Indonesia yang kurang sejahtera ini terekam dalam Survei Semesta Dunia Usaha yang dilakukan Tim SUAR. Beberapa temuannya:
- Narasumber yang terdiri atas para pengambil keputusan di perusahaan dan pengamat ekonomi mayoritas (76,3%) berpendapat bahwa kelas menengah di Indonesia belum sejahtera.
- Alasan kuat yang mengemuka adalah karena daya beli yang masih rendah dan kondisi tabungan yang terbatas.
- Mayoritas narasumber juga mengatakan kelompok kelas menengah ini belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah (76,3%).
- Kebijakan yang dianggap dapat membantu kelas menengah menjadi lebih sejahtera antara lain menyediakan lapangan kerja formal dan memberi insentif atau kemudahan pajak.
- Pemerintah perlu memperluas cakupan perlindungan sosial agar tidak hanya menyasar kelompok miskin, tapi juga kelas menengah.
Definsi kelas menengah menurut Bank Dunia adalah kelompok masyarakat dengan pengeluaran yang berada dalam kisaran 3,5-17 kali di atas garis kemiskinan. Dengan perhitungan garis kemiskinan tahun 2024 adalah sebesar Rp 595.242, maka pengeluaran kelas menengah berkisar Rp 2 juta-Rp 10 juta per bulan.
Baca juga:
Gianie
Bukan tanpa alasan kelas menengah menuntut perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Secara kuantitas, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia trennya menurun. Sementara dari segi kualitas, mereka mudah tergelincir jatuh menjadi miskin jika terjadi guncangan ekonomi.
Secara ekonomi, kelas menengah sesungguhnya merupakan motor penggerak roda pertumbuhan melalui konsumsi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara dari segi sosial-politik, kelompok yang umumnya memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi ini merupakan kelompok yang kritis dan berani menyuarakan aspirasi kepada pemerintah.
Jika kelas menengah terabaikan, secara ekonomi mereka berpotensi jatuh ke garis kemiskian dan akan menjadi beban pemerintah sehingga anggaran yang lebih besar harus dialokasikan untuk masyarakat miskin. Jika aspirasi kelas menengah tidak didengar, potensi terjadinya ketidakstabilan sosial-politik akan membesar.
Perlu dirumuskan instrumen perlindungan sosial yang tepat untuk penduduk kelas menengah agar kelompok ini berperan optimal secara ekonomi, sosial, dan politik. Jika hal ini dapat dilakukan, jalan bagi Indonesia bergerak menuju negara berpendapatan tinggi akan lebih mudah.
Selengkapnya baca di sini, Chief.
