Survei Semesta Dunia Usaha: Koreksi Pengelolaan Program MBG

Tujuan pemerintah untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi persoalan yang cukup kompleks. Alih-alih menyehatkan, anak didik penerima manfaat MBG banyak yang keracunan setelah memakan menu MBG hingga mengarah pada kejadian luar biasa.

Evaluasi terhadap pelaksanaan yang telah berjalan 9 bulan ini mendesak dilakukan. Tim SUAR menggali pemikiran para pengambil keputusan atau pemimpin di perusahaan serta pengamat ekonomi terkait pelaksanaan program MBG melalui Survei Semesta Dunia Usaha.

Program MBG ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran, mulai dari siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, santri pesantren, peserta PKBM dan SLB, seminari, hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Hingga akhir September, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan jumlah penerima manfaat MBG sudah mencapai 31 juta anak. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga September ini jumlahnya tercatat 9.615 unit di seluruh Indonesia.

Beberapa temuan:

Narasumber yang terdiri atas para pengambil keputusan di perusahaan dan pengamat ekonomi mayoritas (74,3%) berpendapat bahwa program MBG belum berjalan sesuai yang diharapkan.
Alasan utamanya adalah kualitas makanan yang buruk (46,2%) dan masih banyak anak yang belum menerima manfaat (23,1%), terutama yang di daerah terpencil.
Narasumber memahami bahwa tujuan program MBG adalah memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia dan meringankan beban keluarga dalam menyajikan makanan bergizi.
Namun, pelaksanaannya yang berbiaya sangat besar itu belum dianggap berhasil dalam empat hal. Yakni, dalam mengembangkan UMKM, memberdayakan pangan lokal, menggerakkan koperasi, dan meringankan beban keluarga.
Agar berkelanjutan, program MBG harus diawasi dengan ketat, mencakup penyediaan bahan makanan, pengolahan makanan, hingga pendistribusian. Evalusi kegiatan juga perlu dilakukan secara periodik dan menyeluruh untuk memperbaiki celah-celah yang masih kurang. Sebanyak 60% responden menekankan soal pengawasan dan evaluasi ini.

Narasumber menyatakan pelaksanaan program MBG harus jelas target yang disasar. Penggunaan anggarannya pun harus lebih efisien mengingat Indonesia memiliki keterbatasan fiskal.

Menurut pakar, program MBG harus bisa menjadi ‘hub’ bagi program pemerintah yang lain. Mulai dari penyedia bahan makanan (terutama pangan lokal), hingga penciptaan lapangan kerja, baik itu melalui pengembangan UMKM maupun koperasi. Dengan demikian, program MBG memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang sangat besar.

Banyak yang harus dibenahi jika program MBG bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan hingga menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada kuantitas, tapi juga kualitas. Tidak pula hanya fokus pada anak didik penerima manfaat, tapi juga pada tenaga pelaksana yang menyajikan menu makanan.

Evaluasi harus dilakukan terhadap semua aspek dan semua pemangku kepentingan.

Baca juga artikel lain: