Sembari tersipu, Citra Miftahul Hasanah mengucap rasa syukur telah diterima di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SMA) 19 Bantul. Siswi asal Bambanglipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini, putri seorang pedagang ikan. Bukan hanya memperoleh pendidikan berasrama tanpa biaya, di SR Bantul ia juga mampu menorehkan prestasi.
Pada Februari 2026 lalu, ia menyabet juara 1 Lomba Tulis Puisi Kreatif Tingkat SMA/SMK dari sebuah penerbit nasional. “Di Sekolah Rakyat ini saya mendapatkan fasilitas belajar yang sangat memadai sehingga bisa menunjang pembelajaran sampai saya bisa meraih prestasi,” kata Citra.
Sepekan ini, Citra bersama 200 siswa SR Bantul tengah menjalani ujian tengah semester. Walhasil, suasana gedung Sentra Terpadu Prof Dr. Soeharso, Kementerian Sosial RI, di kawasan Sonosewu, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta--yang digunakan sebagai lokasi SR Bantul--tampak tenang, pada Rabu pagi 8 April 2026 lalu.
Aktivitas para siswa SR yang sudah dibuka mulai 14 Juli tahun lalu ini memang berbeda dari aktivitas pelajar pada umumnya. Selain belajar di kelas pada Senin-Jumat, 200 siswa kelas 10 yang terbagi dalam 10 kelas menerima makan berstandar gizi nasional dari sekolah tiga kali sehari.
Setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sore hari, pada malamnya mereka mengikuti agenda di asrama. Di SR Sonosewu—begitu orang Jogja menyebut sekolah ini—terdapat 10 asrama. Kebersihan kamar dan asrama menjadi tanggung jawab siswa dengan panduan wali asrama dan wali asuh.
Pada Jumat dan Sabtu mereka libur—boleh mengakses gawai jam 13.00-17.00 WIB untuk satu hari, saja bagi siswa putra dan putri, serta mendapat kunjungan orang tua.
“Perkembangan para siswa cenderung baik. Aktivitas mereka menjadi perhatian utama kami. Kalau di sini, satu virus baik biasanya akan menyebar ke siswa lain,” ujar Wakil Kepala Hubungan Masyarakat SR 19 Bantul, Lilik Eka Saputra, saat ditemui Suar.
Salah satu contohnya, seperti disampaikan Lilik, adalah kebiasaan sejumlah siswa muslim yang menjalankan puasa Senin dan Kamis. Dari semula hanya dijalankan 2-3 siswa, ibadah tersebut kini diikuti 100-an siswa. “Padahal ibadah puasa ini tidak diprogramkan oleh sekolah. Bahkan ada siswa yang beragama non-muslim juga ada yang ikut berpuasa karena empati mereka tinggi,” tutur Lilik.
Mengubah karakter siswa
Perubahan lainnya ada pada karakter siswa. Awalnya, karena berasal dari kalangan menengah ke bawah, banyak siswa kurang percaya diri, minder, bahkan terkucilkan.
Hal ini terlihat dari cara mereka berbicara pada guru dan orang lain, atau saat presentasi di depan kelas. Namun, “Lambat laun mereka mampu beradaptasi dan tambah pede,” kata Lilik.
Selain itu, inisiatif mereka juga mulai tumbuh. Ketika awal masuk, tugas kebersihan seperti menyapu kerap atas perintah wali asrama. Namun kini para siswa mulai menjalankannya tanpa komando. Begitu pun rasa cinta Tanah Air yang semakin tebal karena rutinitas upacara tiap Senin dan apel di banyak kegiatan.
“Tapi yang jelas, fisik mereka juga berubah. Ada yang berat badannya naik sampai 10 kilogram,” kata guru geografi tersebut seraya tertawa.
Meski tak ada target prestasi belajar spesifik, Sekolah Rakyat mengikuti kurikulum nasional dengan standar mengikuti kriteria ketuntasan minimal (KKM) yakni 7,5 untuk tiap mata pelajaran. “Memang ada yang belum bisa (memenuhi target) karena siswa di sini bukan hanya siswa umum,” kata Lilik.
Bukan siswa umum yang dimaksud Lilik adalah anak dengan keterbatasan. Di Sekolah Rakyat Bantul ada tiga siswa dengan disabilitas fisik, masing-masing dengan kondisi low vision, bungkuk, dan pincang, serta seorang murid dengan keterlambatan belajar.
“Mereka berbaur dengan siswa lain. Siswa lain tidak ada masalah, bahkan teman-temen mereka merangkul. Empati mereka tinggi,” ujar Lilik yang sebelumnya guru honorer di SMAN 1 Bambanglipuro, Bantul.
Untuk pembelajaran, guru-guru yang harus menyesuaikan. Misalnya untuk siswa low vision kertas materi pelajaran dicetak lebih besar. Adapun bagi siswa yang mengalami keterlambatan belajar, pendekatannya personal dengan bahasa dan penjelasan yang lebih sederhana. “Sering saya ajak bercanda juga,” kata Lilik.
Dengan semua didikan itu, siswa-siswa SR Bantul mengukir prestasi di luar sekolah. Selain Citra, saat ini 6 dari 10 siswa anggota pasukan Peleton Inti (Tonti) SR Bantul lolos seleksi awal Paskibra di Kabupaten Bantul.
Meredam kenakalan remaja
Berbagai perubahan itu juga diakui orang tua siswa. Hal ini diketahui melalui testimoni yang diberikan lewat survei tiap triwulan. “Waktu libur Lebaran kemarin banyak orang tua bilang ibadah anak-anak tambah baik. Untuk salat tidak perlu dibangunkan,” papar Lilik.
Lilik menyebut, siswa yang masuk ke Sekolah Rakyat memang kebanyakan dari kalangan kurang mampu. Umumnya perilaku mereka baik. Namun ada juga satu-dua siswa “nakal”, bahkan beberapa dropout dari sekolah sebelumnya karena kenakalan itu.
“Kami mengajar dengan penekanan pada disiplin serta diagnostik dan asesmen awal terhadap murid, jadi kita tahu pendekatannya. Siswa yang tersandung kasus sudah beradaptasi,” ujarnya.
Toh, segelintir pelanggaran tetap terjadi. Paling sering siswa telat masuk kelas, lalu bolos untuk tinggal di asrama. Ada pula siswa yang kedapatan merokok hingga lompat pagar. Kalau sudah kabur, siswa biasanya akan kembali dengan diantar orang tua atau dijemput pihak sekolah.
“Untuk yang melakukan pelanggaran ini, siswa akan mendapat sanksi secara bertahap. Mulai dari membersihkan asrama, hingga diminta melakukan push up,” kata Lilik.
Selama pendidikan berjalan, sebanyak empat siswa mundur dan telah mendapat ganti. Adapun di masa rekrutmen dan sebelum pendidikan bergulir, SR mengalami “bongkar pasang” sekitar 10 anak. Alasannya ada yang tidak bisa jauh dari orang tua, sampai ada yang tidak bisa lepas dari HP,” ungkap Lilik.
Lilik menandaskan, tujuan utama siswa SR ke depan memang demi mengentaskan kemiskinan keluarga melalui pendidikan.
“Kami menerima anak kurang mampu dan kami bentuk mental dan karakter mereka di sini. Ini juga untuk membuat mereka sadar bahwa pendidikan itu penting dan memiliki visi ke depan. Mereka ini harapan keluarganya. Bukan beban, tapi diharapkan mampu mengubah nasib diri mereka sendiri dan orang tua.”
Karena SR ini setingkat SMA, siswa juga diberi pemahaman untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari survei internal, siswa yang termotivasi untuk kuliah juga meningkat, dari kurang dari 50 persen menjadi 80 persen. “Kami berharap pemerintah dan pihak perguruan tinggi memberikan beasiswa untuk mendukung pendidikan mereka ke depan,” ujarnya.
Pihak SR juga telah memfasilitasi kemampuan siswa dengan berbagai ekskul dan pelatihan. Ekskul tersebut antara lain jurnalistik, bimbingan olimpiade mata pelajaran, hingga multimedia.
Sementara berbagai pelatihan didukung oleh sejumlah lembaga pemerintahan, seperti Kementerian Komdigi di bidang literasi digital, TVRI dengan pelatihan jurnalistik, Kementerian Pekerjaan Umum dalam pengolahan sampah, hingga Kemenkeu soal literasi keuangan.
Menurut Lilik, dukungan ini amat membantu tugas 22 guru dan lebih dari 30 tenaga kependidikan (tendik) yang bertindak sebagai wali asrama. Kepala SR Bantul merupakan PNS Pemda DIY, sedangkan para guru direkrut dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang harus menjalani tes lagi di Pemda DIY. Adapun para tendik diperbantukan dari berbagai direktorat di Kemensos.
Saat ini, SR Bantul telah merekrut lagi 28 wali berstatus paruh waktu. “Ini untuk menghadapi adanya angkatan baru dan rencana pembangunan SR yang terintegrasi,” ujar Lilik.
Kepala Dinas Sosial, DIY Endang Patmintarsih menyatakan, dampak Sekolah Rakyat sangat signifikan bagi karakter siswa. “Perkembangan (siswa) sangat baik dan sudah banyak sekali perubahan perilaku. Mereka semakin disiplin, punya cita-cita dan harapan untuk menjadi orang sukses, dan yang paling penting mereka punya semangat,” tuturnya saat dihubungi.
Ia yakin program SR sangat bisa memutus rantai kemiskinan. “Anak yang disekolahkan (di SR) dengan harapan besok bisa bekerja dan mengangkat derajat orang tua. Ini melengkapi program pemberdayaan yang diberikan ke bapak ibu mereka lewat program pemberdayaan sosial dengan adanya pelatihan, pemberian modal usaha, hingga perbaikan rumah lewat program RTLH,” paparnya.
Namun Endang enggan menjelaskan lebih jauh tentang aspek operasional SR. Semua pembiayaan dari pemerintah pusat. Kami hanya mengawal dan menggkoordinasikan,” jawabnya singkat.
Lima ratus Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat merupakan unit pendidikan berasrama yang memberikan pembelajaran gratis dari jenjang SD hingga SMA. Yang bisa menuntut ilmu disini juga terbatas untuk anak-anak dari kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling bawah.
Berbeda dengan sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Sekolah Rakyat dikelola Kementerian Sosial dan melibatkan kolaborasi antar kementerian seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya.
Hingga 2025, pemerintah mengklaim telah membangun dan mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat (SR) di seluruh Indonesia yang menampung hampir 16 ribu murid. Saat meresmikan beroperasinya 166 Sekolah Rakyat tersebut, dalam sebuah acara yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat ini merupakan langkah awal dari target besar pemerintah hingga tahun 2029 mendatang.
Kepala Negara menegaskan, Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. “Hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insyaallah akan tercapai,” ujar Presiden Prabowo
Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Setiap Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 murid, sehingga secara keseluruhan dapat menjangkau 500 ribu peserta didik. “Ujungnya sasaran kita adalah tiap sekolah rakyat adalah seribu murid. Berarti sasaran kita nanti 500 ribu murid,” ungkap Presiden.
Pendidikan murah siswa berprestasi
Selain Sekolah Rakyat, Pemerintah juga menggulirkan pembentukan Sekolah Unggulan Garuda (SUG) yang dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)
Melalui Program SMA Unggul Garuda Transformasi, Kementerian mendorong para siswa SMA untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi terbaik, baik di dalam maupun luar negeri.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, dengan melanjutkan studi ke institusi terbaik tersebut, diharapkan para siswa ini nantinya akan mendapatkan pengalaman akademik yang berkualitas dan memiliki daya saing global.
“Program SMA Unggul Garuda Transformasi itu adalah merupakan bagian dari ekosistem Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda yang dirancang untuk mendorong terciptanya pendidikan berkualitas yang mampu mendukung dan memimpin peserta didik untuk menghasilkan lulusan berdaya saing global,” kata Brian.
SMA Unggul Garuda Transformasi ini menjadi bagian dari ekosistem Sekolah Unggul Garuda
SMA Unggul Garuda Transformasi ini menjadi bagian dari ekosistem Sekolah Unggul Garuda, yang di dalamnya terdapat Program Sekolah Garuda Baru yang sudah ada 20 sekolah dibangun dan 4 lainnya sudah berproses dan mulai dibuka.
Sejak diluncurkan, sejauh ini sudah terdapat 12 SMA Unggul Garuda Transformasi, dengan dua di antaranya merupakan madrasah aliyah (MA). Dan tahun ini, rencananya akan ada 30 Sekolah Unggul Garuda Transformasi lagi.
Program SMA Unggul Garuda Transformasi ini mendorong para peserta didiknya untuk memiliki kemampuan yang kuat di bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM), sebagai bekal untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
“Kami bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ingin memastikan bahwa proses transformasi nantinya dapat berjalan berkesinambungan agar kedepannya para talenta unggul bangsa mendapatkan dukungan optimal untuk mampu bersaing di kancah internasional khususnya di bidang STEM,” ucapnya.
Selain itu, program ini juga merupakan upaya strategis untuk menghubungkan pendidikan sekolah menengah atas dengan pendidikan tinggi di Indonesia, yang selama beberapa waktu terakhir ini dikatakan oleh Brian belum terhubung secara optimal.
Oleh karena itu, melalui program ini, pemerintah berupaya menciptakan kesinambungan kurikulum, penguatan talenta, serta orientasi yang lebih jelas terhadap kebutuhan dunia pendidikan tinggi, sehingga lulusan siswa SMA itu memiliki kesiapan yang lebih matang untuk melanjutkan studi.
“Diharapkan dengan penguatan para siswa di jenjang SMA atau MA melalui berbagai program dan exposure yang kita lakukan maka kualitas lulusan akan lebih baik lagi dan siap menempuh pendidikan di jenjang selanjutnya yang secara otomatis dapat memperkuat bahkan mentransformasi institusi pendidikan tinggi kita ke arah yang lebih baik pula,” katanya.
Setiap sekolah atau madrasah yang terpilih sebagai SMA Unggul Garuda Transformasi pada dasarnya diproyeksikan sebagai pusat keunggulan bagi lingkungan sekitarnya. Keberadaan SMA Unggul Garuda Transformasi juga memiliki peran untuk menjadi rujukan dan penggerak perubahan untuk SMA dan MA lain di wilayah sekitar.
“Jadi SMA Unggul Garuda Transformasi itu tidak hanya sekolahnya tetapi diharapkan dia bisa memberikan imbas kalau ada anak-anak yang berbakat, anak-anak yang tertarik, meskipun tidak sekolah di sana diharapkan bisa juga terimbas atau mengikuti program-program yang ada di sekolah tersebut,” jelas Brian.
Brian menegaskan terpilihnya SMA dan MA sebagai bagian dari program itu bukan berarti menciptakan eksklusivitas yang terpisah dari ekosistem sekolah lainnya. Sebaliknya, sekolah-sekolah terpilih tersebut diharapkan tetap terintegrasi dan bahkan berkolaborasi dengan sekolah lain.
“Justru dengan terpilihnya sebagai SMA Unggul Garuda Transformasi diharapkan bisa menjadi hub, bisa menjadi pelita menyinari SMA-SMA lainnya sehingga ekosistem itu menjadi terbangun,” tegasnya.
Potensi ketimpangan anggaran
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pemisahan antara Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda adalah bentuk legitimasi kasta pendidikan oleh negara.
Pasalnya, konstitusi mengamanatkan ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’, bukan ‘mencerdaskan segelintir orang pilihan’. "Dengan membuat label 'unggul', pemerintah secara implisit mengakui bahwa sekolah lainnya adalah "tidak unggul" atau kelas dua," katanya pada Suar, Senin 6 April 2026 lalu.
Ubaid menilai pemerintah seharusnya fokus pada standarisasi kualitas nasional agar seluruh sekolah memiliki fasilitas dan mutu yang setara. Ia mengatakan menciptakan sekolah khusus "unggulan" hanya akan memperlebar jurang disparitas pendidikan.
Ia menilai Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda juga memiliki banyak kendala. Pertama, segregasi sosial di mana Sekolah Unggul Garuda akan menjadi eksklusif bagi mereka yang punya akses informasi dan sumber daya.
"Sementara Sekolah Rakyat, hanya akan menjadi tempat 'penampungan' bagi warga miskin dengan fasilitas sisa," katanya.
Kendala kedua, terkait ketimpangan anggaran. Ubaid mengatakan biasanya sekolah berlabel "Unggul" atau "Garuda" akan menyedot anggaran besar. Sementara ribuan sekolah lainnya dibiarkan roboh atau kekurangan guru.
Ubaid mengatakan baik Sekolah Rakyat maupun Sekolah Unggulan tidak akan menyelesaikan masalah guru honorer. Ia mengatakan masalah guru honorer adalah terkait status kepegawaian dan kepastian upah layak (ASN/PPPK).
Karena itu, menurutnya pembangunan sekolah baru seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda tidak otomatis menyelesaikan status hukum ratusan ribu guru yang selama ini dianaktirikan.
Begitu juga dengan terhadap pengentasan kemiskinan, ia menilai Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda tidak akan berpengaruh signifikan.
"Selama kualitas pendidikan tidak merata, kemiskinan akan terus berulang karena anak-anak dari keluarga miskin terjebak di sekolah dengan kualitas apa adanya. Jika pemerintah serius mengentas kemiskinan, semua sekolah harus unggul, bukan hanya yang punya label 'Garuda'," katanya.
Mukhlison, Gema Dzikri, Feby Febriana Nadeak dan Arif Koes (Yogyakarta)
