Sejak Mei tahun lalu, harapan masyarakat Indonesia kepada perguruan tinggi sebagai agen perubahan semakin tinggi. Kampus-kampus mulai didorong untuk lebih banyak lagi memberi kontribusi buat bangsa, melalui program Kampus Berdampak yang diinisiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Program ini menjadi kelanjutan dari program Kampus Merdeka, dengan penekanan lebih kuat pada kontribusi nyata kampus terhadap masyarakat. “Kampus berdampak adalah kampus yang tidak hanya menghasilkan lulusan, publikasi, ranking global, tapi juga kampus yang mentransformasi kehidupan masyarakat,” kata Dirjen Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Khairul Munadi.
Kampus Berdampak jadi gerakan untuk menautkan ilmu dengan aksi, riset dengan kebutuhan rakyat, dan pembelajaran dengan pemberdayaan. Kampus-kampus di seluruh Indonesia akan digerakan untuk menjadi simpul transformasi sosial: membangun masyarakat madani yang tidak hanya pintar, tetapi juga tangguh, peduli, dan berdaya saing.
Program ini diluncurkan secara resmi pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2025. Melalui gerakan Kampus Berdampak, perguruan tinggi didorong tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menghadirkan solusi. "Tridarma tidak boleh berhenti di ruang kelas atau dalam pagar kampus, tetapi harus menyambung dengan realitas sosial,” kata Khairul.
Pendidikan tinggi dan pilar daya saing global
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan, penguatan ekosistem pendidikan tinggi, riset, dan inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Menurutnya , periode saat ini merupakan fase krusial dalam memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. “Salah satu jalannya dengan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi sebagai pilar utama peningkatan daya saing bangsa,” ujar Brian dalam dokumen Rencana Strategis Kemdiktisaintek 2025–2029.
Brian mengatakan Kemdiktisaintek melalui berbagai kebijakan strategis berupaya membangun sinergi yang lebih kuat antara perguruan tinggi, dunia industri, dan pemerintah. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat lahirnya talenta unggul serta inovasi yang berdampak langsung terhadap pembangunan nasional.
Peran strategis perguruan tinggi juga ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional pada Maret lalu. Dalam forum itu, Menteri Brian mengatakan kampus diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan riset, tetapi juga motor penggerak lahirnya solusi inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Melalui riset dasar dan terapan, diharapkan kampus dapat melahirkan teknologi, model bisnis baru, serta inovasi industri yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional. “Persyaratan untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi itu adalah kreativitas dan inovasi terobosan yang diiringi dengan basis sains dan teknologi,” jelasnya.
Tak hanya mendorong, Kemendiktisaintek juga menekankan agar perguruan tinggi terus melakukan terobosan, menjaga mutu pendidikan, serta memperkuat peran dosen sebagai garda terdepan dalam melahirkan talenta masa depan.
Upaya peningkatan kesejahteraan dosen, termasuk melalui insentif riset dan penguatan ekosistem penelitian, turut menjadi perhatian pemerintah. Menurut Menteri Brian, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 perguruan tinggi, lebih dari 300.000 dosen, dan hampir 10 juta mahasiswa. Dampak ekonomi, sosial, dan terhadap lingkungannya besar selama prosesnya. “Kami berharap akan dapat terus diperbesar dan memberikan multiplier effect,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penguatan riset, Kemdiktisaintek menjanjikan pemanfaatan skema pendanaan penelitian yang lebih berkeadilan, termasuk kebijakan honorarium peneliti hingga maksimal 25% dari dana hibah penelitian yang bersumber dari APBN DIPA Kemdiktisaintek, agar riset semakin produktif dan berdampak.
Saat ini, sudah ada lebih dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia yang diarahkan untuk menjadi universitas riset dan memperkuat perannya dalam memberi solusi nyata bagi daerahnya. Namun, baru sekitar 5 persen perguruan tinggi yang sudah bisa bertransformasi menjadi universitas riset.
Kurikulum wajib sesuaikan zaman
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Direktorat Jenderal Pendidikan (Ditjen Dikti) Kemdiktisaintek Beny Bandanadjaja menegaskan, pihaknya juga mendorong lulusan perguruan tinggi Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan tersedianya pekerjaan di luar negeri, seiring dengan besarnya potensi dan banyaknya jumlah tenaga terdidik yang dihasilkan setiap tahunnya.
Meskipun perkembangan teknologi juga telah mengubah peta peluang kerja secara drastis, menyebabkan 23 juta pekerjaan terancam hilang dan tergantikan pada 2030 mendatang. Namun di balik ancaman hilangnya pekerjaan tersebut, timbul juga peluang pekerjaan di bidang baru.
Dari otomasi, diperkirakan ada 27 hingga 46 juta lapangan kerja baru yang akan tercipta, dengan 10 juta di antaranya merupakan jenis pekerjaan yang belum pernah ada, sehingga penyelenggaraan pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.
“Jadi jangan sampai kita masih berpikir kurikulum nanti aja deh 4 tahun lagi setelah lulus baru kita lihat, jangan! Kurikulum harus dilihat bahkan setiap tahun, materi pembelajaran juga harus dievaluasi bahkan setiap semester,” katanya dalam Forum Diskusi dan Sosialisasi Penguatan Career Development Center (CDC) di Perguruan Tinggi, Graha Kemdiktisaintek, Jakarta Pusat, Rabu, 8 April 2026 lalu.
Jika materi pembelajaran sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri, tentu hal tersebut harus segera diperbarui dengan cepat dan tepat, agar lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan yang relevan.
Untuk menghadapi perubahan ini juga tentu diperlukan penyiapan kompetensi baru yang di antaranya meliputi kemampuan dalam pemecahan masalah kompleks, literasi digital, hingga wawasan global.
Kemdiktisaintek juga menetapkan capaian pembelajaran dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pelaku dari dunia usaha, dengan tujuan menyelaraskan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan industri dalam negeri maupun global.
“Jadi mahasiswa nanti lulus dia bisa apa? Nah ini harus melibatkan pemangku kepentingan. Jadi kita harus tahu kalau kita mau didik seseorang itu dia lulus bisa apa? Bisa apanya itu kita tahu dari mana ya dari pemangku kepentingan, industri, dunia kerja,” jelas Beny.
Keterhubungan kampus dan dunia kerja
Beny menyatakan, pembelajaran di perguruan tinggi kini lebih diarahkan kepada outcome-based education, di mana sistem pendidikan dititikberatkan kepada hasil akhir atau capaian yang harus dimiliki oleh para mahasiswa.
Melalui pendekatan ini, fokus utamanya adalah kemampuan nyata yang dimiliki oleh para lulusan seperti keterampilan kerja, pemecahan masalah, hingga kesiapan adaptasi dengan dunia kerja. Sehingga, pembelajaran yang dilakukan di perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan industri.
Keterhubungan antara perguruan tinggi dan dunia kerja ini sendiri merupakan hal penting dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan berdampak. “Jadi outcome-nya, sarjana mampu melakukan sesuatu yang memang dibutuhkan, jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang ketika dia lulus ini enggak ada yang butuh,” tegasnya.
Pengukuran keberhasilan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri ini juga tidak hanya dilihat dari jumlah kerja sama yang terjalin, tetapi lebih kepada dampak nyata yang dihasilkan.
Dengan kerja sama industri melalui program magang ataupun praktisi mengajar, diharapkan kesiapan kerja para lulusan perguruan tinggi semakin meningkat, sehingga pada akhirnya juga mampu meningkatkan produktivitas industri dan daya saing tenaga kerja nasional.
“Setiap proses pembelajaran harus relevan, relevan itu artinya dengan dunia kerjanya, dengan kebutuhan, dan berdampak, ya berdampak itu artinya memang memberikan manfaat buat masyarakat, buat mahasiswanya sendiri, juga buat keluarganya,” ucap Beny.
Pendidikan tinggi di Indonesia sendiri terdiri dari jalur akademik dan vokasi, yang keduanya berperan saling melengkapi dalam menyiapkan sumber daya manusia. Keduanya menjadi penting untuk menjawab tantangan pembangunan. Dengan penguatan sinergi antara keduanya itu diharapkan tercipta keseimbangan antara kebutuhan tenaga ahli dan terampil di berbagai sektor.
“Nah kalau kita lihat memang vokasi itu sarat dengan praktikal karena dia memang dibangun untuk bisa menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang lebih tinggi. Sementara pendidikan akademik itu lebih menekankan kemampuan untuk menganalisis, problem solving. Kedua-duanya ini sebetulnya harus saling mendukung,” ujarnya.
Integrasi pemerintah, industri, dan kampus
Banyaknya perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai lebih dari 4 ribu itu juga menjadi potensi dalam memperluas akses pendidikan ke masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memicu melimpahnya pasokan lulusan setiap tahun dan tantangan dalam menjaga kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Dengan adanya jumlah yang besar berarti supply kita sebetulnya besar. Supply kita besar, jumlah mahasiswa Indonesia sekitar 9 juta, kalau kita bagi 4 kira-kira 2 juta setiap tahun lulus, siap untuk bekerja, siap untuk disalurkan,” kata Beny.
Berdasarkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) 2026, jumlah mahasiswa jika dibagi berdasarkan bidang ilmunya, terbanyak ada di bidang pendidikan, diikuti dengan sosial, ekonomi, teknik, kesehatan, dan pertanian. “Nah dari distribusi ini kan kita bisa memetakan supply kita punya apa saja di Indonesia atau punya sumber daya yang seperti apa,” kata Beny.
Dari sisi global, berdasarkan data total Total Job Order Global 2025 dari KP2MI adalah sebanyak 371.038, dengan 80,95%-nya belum terisi. Kemampuan untuk mengisinya pun masih kurang, padahal ada peluang yang terbuka dengan lebar. “Potensinya besar, peluangnya besar, tapi link-nya untuk menuju kepada peluang tadi ternyata ada masalah,” ucapnya.
Salah satu indikator keberhasilan dari perguruan tinggi yang kini semakin ditekankan adalah seberapa cepat lulusannya dapat memperoleh pekerjaan setelah ia menyelesaikan studinya.
“Buat apa kita melakukan pendidikan kalau dia lulus dia tidak bisa bekerja. Jadi tugas sebuah lembaga pendidikan itu bukan hanya mendidik, tapi memastikan anak didiknya lulus dan mendapatkan pekerjaan, itu yang kita harapkan, karena kita sedang mendorong bagaimana Kementerian Pendidikan Tinggi berdampak,” tegas Beny.
Di tengah-tengah antara potensi lulusan perguruan tinggi menuju pasar kerja khususnya pasar kerja global, juga masih terdapat mismatch yang menjadi tantangan utama. Salah satunya, adalah mengenai mismatch kompetensi, di mana ada kesenjangan antara kemampuan lulusan dengan spesifikasi industri global.
“Kenapa mismatch terjadi? Karena kita memang tidak secara cepat meng-update kemampuan, tidak secara cepat kemudian menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dari kebutuhan. Adanya kesenjangan antara skill lulusan dengan kebutuhan spesifikasi industri global,” ungkap Beny.
Selain itu, kesiapan dari sisi bahasa dan budaya juga menjadi kendala utama dalam adaptasi lingkungan kerja global. Seperti diketahui, banyak industri global yang memiliki syarat untuk para pekerjanya mampu berbahasa Inggris dengan baik. Tak hanya global, bahkan industri dalam negeri juga begitu.
Defisit sertifikasi global, di mana lulusan sebenarnya memiliki kemampuan teknis dengan baik, tetapi tidak memiliki bukti sertifikasi yang diakui secara global, juga menjadi hambatan.
“Namun ini ada kendala, masalah biaya dan lain sebagainya. Tapi itu kan sebuah masalah yang harus kita carikan solusinya. Sertifikasi kompetensi itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh industri tertentu,” Beny menjelaskan.
Beny juga mengatakan perlu adanya penguatan integrasi antara pemerintah, industri, dan juga perguruan tinggi. Lemahnya integrasi tersebut dapat menyebabkan kebijakan, kurikulum, serta kebutuhan industri berjalan tanpa adanya koordinasi yang optimal sehingga tidak menjadi relevan.
Kepastian dalam perencanaan
Pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai, kualitas pendidikan tinggi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara lain, baik dari segi kualitas riset, inovasi, ataupun daya saing lulusannya.
Terdapat sejumlah faktor di balik ketertinggalan pendidikan tinggi tersebut, salah satunya adalah mengenai banyaknya perguruan tinggi di Indonesia, yang membuat pengawasan dan juga pembinaan dari pemerintah masih belum maksimal.
“Pertama, soal mutu pendidikan kita itu sendiri, misalnya kita kan ada sekitar 4.000 sampai 4.500 perguruan tinggi, nah dari sisi jumlah itu pengawasan pemerintah atau pembinaan pemerintah terhadap perguruan tinggi juga belum maksimal,” jelasnya.
Keterbatasan anggaran pendidikan tinggi juga menjadi faktor utama yang menghambat daya saing perguruan tinggi di Indonesia. Alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), yang sebagiannya dialokasikan untuk pengembangan dan riset juga masih relatif kecil dan dinilai belum cukup.
Perubahan kebijakan yang sering terjadi juga menjadi salah satu hambatan. Pergantian regulasi dalam waktu yang relatif singkat ini membuat perguruan tinggi harus terus melakukan adaptasi.
Ia pun menilai kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan. Maka dari itu, konsistensi kebijakan juga memegang peranan penting agar pendidikan tinggi Indonesia dapat berjalan lebih stabil dan terarah.
Cecep menilai kebijakan Kampus Berdampak sebenarnya realistis untuk diterapkan di seluruh kampus-kampus dalam negeri. Tetapi, agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak, perlu diikuti dengan standarisasi pembiayaan yang baik, otonomi perguruan tinggi yang luas, dan juga perlu adanya sosok pemimpin perguruan tinggi yang visioner.
“Saya pikir dari sisi konsep memang jauh lebih baik daripada Kampus Merdeka kemarin ya, tetapi konsep ini dari sisi implementasi belum sepenuhnya didukung oleh beberapa hal, satu soal anggaran, kedua soal otonom perguruan tinggi, yang ketiga juga terlalu memanjakan perguruan tinggi negeri daripada perguruan tinggi swasta,” ungkapnya.
Reskilling yang terarah
Dari sisi pengelola usaha, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), ditemukan bahwa hanya 26,56% pelaku usaha merasa puas dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, ada hampir 30% pelaku usaha mengaku masih kesulitan mencari talenta yang berkualitas. “Ini menunjukkan bahwa persoalan kita bukan pada kuantitas, tetapi pada quality alignment,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar.
Sanny menjelaskan, terdapat sekitar 47% tenaga kerja dalam negeri yang masih membutuhkan reskilling, atau dalam artian mereka masih perlu mempelajari keterampilan baru agar tetap relevan dengan kebutuhan industri dan siap kerja.
Tanpa upaya reskilling yang terarah, tenaga kerja berisiko tertinggal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang, sehingga kesenjangan antara dunia pendidikan dan pasar kerja semakin melebar.
“Dengan kata lain, tantangan utama kita adalah memastikan pendidikan tinggi kita tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi menghasilkan job-ready talent yang adaptif terhadap perubahan,” ucapnya.
Meski begitu, Sanny menilai lulusan perguruan tinggi atau khususnya fresh graduate juga memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi semangat belajarnya dan juga kemampuan pengetahuan dasar. Namun demikian, pelaku usaha juga masih menemukan berbagai kekurangan seperti kemampuan menyelesaikan masalah hingga minimnya pengalaman praktis.
“Fresh graduate Indonesia memiliki keunggulan pada foundational knowledge dan semangat belajar yang tinggi. Namun, dari perspektif industri, masih terdapat gap pada applied competencies,” ungkapnya.
Mukhlison, Gema Dzikri dan Feby Febriana Nadeak
