Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membawa agenda besar ekonomi biru dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss dengan menargetkan investasi asing dalam penyelenggaraan Ocean Impact Summit (OIS) 2026 yang akan berlangsung di Bali pada 8–9 Juni mendatang.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry menjelaskan, Ocean Impact Summit (OIS) akan menjadi ruang kolaborasi global yang mempertemukan ide ekonomi biru dengan kebijakan, pendanaan, dan aksi nyata yang berkelanjutan.
"Indonesia menargetkan masuknya investasi global di sektor kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan Ocean Impact Summit (OIS) 2026," kata Hendra di Jakarta, Rabu (28/01/2026).
Pertemuan yang dihadiri ribuan peserta dari ratusan negara, termasuk kepala negara, pemimpin politik, dan CEO global tersebut akan memfokuskan isu air dan laut agar mendapat sorotan khusus melalui pendekatan yang dikenal sebagai ‘Blue Davos”.
Menurut dia, tekanan terhadap ekosistem perairan kian nyata, mulai dari peningkatan suhu laut, risiko banjir hingga menyusutnya sumber air tawar. Semua ini, ujar dia, menyangkut keberlangsungan umat manusia.
Di sisi lain, nilai ekonomi ekosistem perairan dinilai sangat besar, namun investasi di sektor ini masih relatif kecil. Fokus tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tiga pilar utama, yakni pengelolaan dan akses air tawar, ketahanan pangan biru, serta perlindungan laut dan penguatan ekonomi biru.
KKP memanfaatkan forum ini untuk memperkuat diplomasi ekonomi biru. Delegasi Indonesia mengikuti sejumlah agenda utama, termasuk forum bertema percepatan ekonomi biru yang mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, lembaga riset, pelaku usaha, hingga sektor keuangan global.
Ia juga menyampaikan, rencana pelaksanaan Ocean Impact Summit telah disinggung dalam pembukaan WEF dan diharapkan menjadi ajang strategis bagi Indonesia.
“Arahan strategisnya adalah bagaimana Indonesia ini menjadi hub untuk kelautan di Asia.,” ujar Hendra dalam Konferensi Pers Hasil Strategis dan Tindak Lanjut KKP dalam WEF, di Media Center, Kantor KKP, Jakarta (28/1).
Dalam sambutannya di forum WEF pekan lalu, Presiden RI Prabowo Subianto mengundang para pemimpin negara hingga tokoh dunia untuk hadir dalam Ocean Impact Summit (OIS) di Bali pada Juni mendatang, termasuk diantaranya Ray Dalio sebagai pemilik kapal ekplorasi laut nirlaba, OceanX.
"Saya berharap dapat bertemu banyak dari Anda di ruangan ini di Indonesia, karena di Bali bulan Juni ini, kita akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit pertama, bersama dengan Forum Ekonomi Dunia, yang disponsori oleh Indonesia," kata Prabowo kala itu.
Bernilai tinggi
Ketua Tim Kerjasama Multilateral KKP Desri Yanti mengatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi geopolitik dan ekonomi yang sangat strategis dalam isu kelautan global.
Gagasan Ocean Impact Summit (OIS) merupakan langkah nyata Indonesia untuk menggeser paradigma pengelolaan laut, dari sekadar eksploitasi sumber daya alam menjadi pengelolaan berkelanjutan yang bernilai ekonomi tinggi atau disebut sebagai Ekonomi Biru.
"Isu perairan tidak lagi dipandang secara terpisah, melainkan sebagai fondasi stabilitas iklim dan ketahanan pangan dunia. Dengan kekayaan biodiversitas laut yang luar biasa, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berambisi menjadi pusat (hub) inovasi dan investasi kelautan di Asia," ujar dia.
OIS di Bali diharapkan bukan sekadar menjadi forum diskusi, melainkan katalisator bagi masuknya investasi hijau dan biru yang lebih besar ke tanah air. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan ekosistem laut berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Staf Khusus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Media, Doni Ismanto, menegaskan OIS tidak dirancang sebagai forum wacana semata.
“Kami ingin OIS ini menjadi delivery forum, bukan hanya diskusi melainkan ada impact keberlanjutan proyek kelautan di Indonesia,” ujar Doni.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan adanya pengumuman pipeline proyek ekonomi biru yang bankable, termasuk skema blended finance.
Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto menuturkan ekonomi biru bukan sekadar eksploitasi, melainkan penggunaan sumber daya laut yang bijak agar tetap terjaga untuk jangka panjang.
Indef menyoroti pentingnya industri yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan, sistem budidaya berkelanjutan, energi bersih, dan praktik sirkular untuk mengurangi emisi.
“Keberhasilan ekonomi biru memerlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat pesisir/nelayan,” ujar dia.
