Reorientasi Pasokan LPG di Tengah Ketergantungan Impor

Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, pemerintah menegaskan bahwa pasokan LPG nasional aman melalui strategi pengalihan sumber pasokan. Keyakinan akan keamanan pasok ini didasarkan pada diversifikasi sumber impor yang tidak lagi bergantung pada jalur pelayaran Selat Hormuz. 

Reorientasi Pasokan LPG di Tengah Ketergantungan Impor

Meski ketegangan geopolitik seringkali memicu kekhawatiran atas stabilitas pasokan energi global, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia telah mengamankan rute dan pemasok alternatif guna memastikan kebutuhan energi rumah tangga tetap terpenuhi tanpa gangguan berarti. Untuk kebutuhan energi, sumber pasokan akan dialihkan ke negara Amerika Serikat dan Australia.

Indonesia menghadapi tantangan terkait LPG. Sejak 2014, grafik produksi LPG domestik cenderung stagnan bahkan terkadang menurun, sementara angka penjualan atau konsumsi masyarakat terus meroket. 

Berdasarkan data laporan Handbook of Energy & Economy Statistics of Indonesia (Kementerian ESDM), angka penjualan LPG nasional telah melonjak dari 6,09 juta ton pada 2014 menjadi hampir 9 juta ton pada 2024. Ketimpangan yang terjadi karena konsumsi lebih tinggi dibandingkaan produksi harus ditutup melalui jalur impor. Porsi impor LPG kini mencapai sekitar 78% dari total kebutuhan nasional.

Memasuki tahun 2025, ketergantungan ini semakin nyata dengan volume impor yang menembus angka 7,49 juta ton melalui catatan data BPS terbaru. Dominasi impor ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi dari kilang minyak (oil refinery) maupun kilang gas (gas refinery) dalam negeri belum mampu mengejar laju permintaan yang meningkat rata-rata 3-5% per tahun. 

Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, sehingga kepastian jalur pasokan yang aman menjadi variabel paling krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi mikro. LPG menjadi barang konsumsi yanag krusial bagi masyarakat tingkat bawah.

Berdasarkan negara asal impor LPG, Amerika Serikat kini menjadi penyokong utama dengan porsi mencapai 71% dari total volume impor, angka yang sangat signifikan yang mengurangi risiko geopolitik di kawasan Teluk. 

Sementara itu, sisanya sekitar 28% masih disokong oleh negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan Bahrain. Dengan porsi AS yang sangat dominan, gangguan pada Selat Hormuz tidak akan secara langsung melumpuhkan ketersediaan LPG di pasar domestik. Namun, hal itu tidak lantas bisa diabaikan. Porsi 28% pasokan dari timur tengah tersebut perlu diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Guna menutup potensi celah 28% dari Timur Tengah jika konflik memburuk, Indonesia memiliki peluang untuk menjajaki jalur impor dari wilayah Pasifik atau Australia yang secara geografis lebih dekat dan stabil. Selain itu, optimalisasi proyek hilirisasi batubara menjadi DME (Dimethyl Ether) serta peningkatan infrastruktur jaringan gas (jargas) rumah tangga menjadi solusi jangka panjang yang mendesak dilakukan. 

Selain itu, Indonesia juga perlu mengalihkan ketergantungan dari pasar global ke sumber energi alternatif dalam negeri. Hal itu agar Indonesia tidak hanya mengamankan pasokan melalui reorientasi rute impor, tetapi juga mulai membangun kedaulatan energi yang lebih kokoh. Sehingga, tidak hanya pasokan yang aman, tetapi juga menekan fluktuasi harga akibat ketergantungan impor.

Baca selengkapnya