Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan pembangunan irigasi baru seluas 100 hektar pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur sumber daya air dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Program tersebut menjadi salah satu prioritas yang akan dijalankan seiring dengan alokasi pagu indikatif Direktorat Jenderal SDA pada tahun depan.
Direktur Jenderal SDA Kementerian PU Arnold A. P. Ritiauw menjelaskan, dengan pagu indikatif sebesar Rp25,44 triliun, pihaknya akan mempercepat pengembangan infrastruktur irigasi di berbagai wilayah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keandalan layanan irigasi sehingga produktivitas sektor pertanian dapat terus meningkat dan mampu menopang target swasembada pangan pemerintah.
Selain membangun jaringan irigasi baru, Direktorat Jenderal SDA juga menargetkan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 40.678 hektar pada 2027.
“Rehabilitasi tersebut bertujuan memperbaiki jaringan irigasi yang mengalami kerusakan maupun penurunan fungsi agar distribusi air ke lahan pertanian menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi V DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (8/7).
Pada sektor pengelolaan sungai dan pantai, Ditjen SDA menargetkan pembangunan pengendali banjir sepanjang 59,15 kilometer serta pembangunan pengaman pantai sepanjang 5,05 kilometer. Di samping itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan dua unit infrastruktur pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana dan perlindungan kawasan permukiman maupun lahan produktif.
Sementara itu, untuk mendukung penyediaan air baku, Ditjen SDA menargetkan pembangunan sarana dan prasarana air baku dengan kapasitas mencapai 0,76 meter kubik per detik. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih sekaligus memenuhi kebutuhan air bagi kawasan permukiman, industri, dan sektor produktif lainnya.
Rekomposisi Anggaran
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk merekomposisi kembali sebaran alokasi anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027. Langkah tegas ini diambil akibat distribusi anggaran antarwilayah dinilai sangat timpang dan tidak mencerminkan asas keadilan.
Lasarus mengungkapkan kekecewaannya setelah mendengar paparan yang disampaikan oleh pihak kementerian.
"Makanya tadi saya minta supaya anggaran ini di rekomposisi kembali. Karena setelah saya buka, sebaran alokasi anggaran antarwilayah di paparan Pak Dirjen ini sangat jomplang dan tidak merata," ungkap dia.
Ia menekankan bahwa esensi pemerataan pembangunan tidak selalu berarti membagi nominal anggaran secara sama rata secara matematis, melainkan mengedepankan rasa keadilan agar seluruh masyarakat di berbagai pelosok Indonesia merasakan dampak pembangunan dari pemerintah pusat.
"Merata bukan berarti sama. Tapi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia itu paling tidak terasa. Bahwa seluruh wilayah itu, kebagian kue pembangunan ini. Jangan menumpuk di satu daerah saja," tegasnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Ia menyoroti adanya daerah yang mendapatkan alokasi dana sejumlah Rp2 triliun, sementara di sisi lain ada daerah yang hanya dialokasikan anggaran puluhan juta rupiah, angka yang dinilai sangat tidak rasional untuk operasional sebuah balai.
"Ini ada sampai 2 triliun lebih. Tapi ada satu daerah yang hanya 48 juta. 48 juta ini bahkan tidak cukup bayar gaji pegawainya," ungkap dia.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Komisi V memutuskan meminta Dirjen SDA KemenPU segera memperbaiki sebaran alokasi anggaran tersebut. Lasarus meluruskan bahwa pembahasan draf anggaran ini tidak ditunda, melainkan proses finalisasi pagu anggarannya yang ditahan sebelum ada perbaikan dan penyampaian Nota Keuangan resmi dari pemerintah.
Ketahanan pangan
Pengamat Pertanian Khudori menuturkan percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Infrastruktur irigasi yang andal memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang musim tanam sehingga produktivitas pertanian dapat terjaga, bahkan di tengah tantangan perubahan iklim dan cuaca yang semakin tidak menentu.
Keberadaan jaringan irigasi yang memadai juga mendukung peningkatan intensitas tanam serta memperluas potensi peningkatan hasil panen di berbagai daerah. Dengan pasokan air yang lebih stabil, petani dapat mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan dan meningkatkan efisiensi usaha tani, sehingga pasokan pangan nasional menjadi lebih terjamin.
“Percepatan pembangunan irigasi sejalan dengan upaya mencapai swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Selain membangun jaringan irigasi baru, rehabilitasi saluran yang telah mengalami kerusakan juga menjadi faktor penting untuk mengembalikan fungsi layanan irigasi agar distribusi air ke lahan pertanian berlangsung lebih optimal,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (8/7).
Melalui penguatan infrastruktur sumber daya air, pemerintah berharap sektor pertanian memiliki pondasi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dengan sistem irigasi yang semakin baik, produktivitas pertanian diharapkan terus meningkat, kesejahteraan petani dapat terdorong, serta ketahanan pangan nasional menjadi lebih kokoh dan berkelanjutan