Selamat pagi, Chief…
Berikut informasi penting terkait pengembangan semesta dunia usaha yang perlu mendapat perhatian hari ini berdasarkan kurasi Tim SUAR.
Menerka Arah Perdagangan Pasca Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS
- Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani agreement on reciprocal trade (ATR) di mana 1.819 pos tarif produk akan memperoleh tarif 0%. Perjanjian perdagangan ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Kamis, (19/2/2026) waktu setempat. Adapun komoditas yang bebas tarif antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang. Selain itu, komoditas yang juga dapat sorotan adalah tekstil dan migas. Sementara itu, komoditas di luar daftar itu tarifnya 19% dari sebelumnya 32%. Agar berlaku efektif, tiap-tiap negara harus meratifikasi kesepakatan terlebih dahulu.
- Pasca perjanjian ini, bagaimana respons dunia usaha? Bagaimana arah perdagangan Indonesia-AS ke depan? Berikut Suar.id akan memaparkan sejumlah hal yang jadi sorotan yang patut diketahui oleh semesta dunia usaha Tanah Air.
Opini Ahli | Beyond Tariff Arithmetic: Mengapa Kesepakatan 19% Lebih Strategis dari Tarif Global
- Artikel ini merupakan opini dari Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan. Kesepakatan 19% (dengan banyak 0%) relatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan tarif global 15% karena Indonesia memperlakukan pasar AS sebagai third-country competition space. Dalam kerangka kompetisi perdagangan global, kesepakatan tarif Indonesia–Amerika Serikat sebenarnya lebih menguntungkan daripada rezim tarif global 15 persen yang berlaku umum. Sekilas, angka 19 persen tampak lebih tinggi. Namun perbandingan ini keliru karena menggunakan logika bilateral, bukan logika kompetisi pasar.
Tambahan Saham Pemerintah di Freeport Jadi 63% pada 2041, Bisa Dorong Perekonomian
- Pemerintah Indonesia akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 12% sehingga menjadi 63% pada 2041. Dengan bertambahnya kepemilikan saham pemerintah di PTFI diharapkan bisa mendorong perekonomian yang lebih pesat lagi baik di Papua bahkan seluruh Indonesia. Skema perpanjangan harus menghasilkan penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, termasuk melalui optimalisasi royalti, pajak, serta kontribusi kepada pemerintah daerah Papua sebagai wilayah penghasil.
Sanksi bagi Manipulator Saham, Aturan Baru Free Float, dan Transparansi Kepemilikan Saham
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) melanjutkan reformasi pasar modal. Caranya memberikan sanksi bagi manipulator saham, menjelaskan aturan baru free float, dan transparansi kepemilikan saham. OJK menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 11,05 miliar kepada empat pihak atas pelanggaran manipulasi pasar periode 2016–2022. Mengenai free float saham, OJK memberikan masa transisi bagi emiten selama 2 tahun untuk memenuhinya.
Setelah Defisit di Tiga Kuartal, Neraca Pembayaran Indonesia Kuartal-IV 2025 Surplus USD 6,1 miliar
- Bank Indonesia (BI) mengumumkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami surplus USD 6,1 miliar pada kuartal IV-2025. Ini memutus defisit NPI di tiga kuartal sebelumnya di 2025. Surplus ini disumbang oleh neraca transaksi modal dan finansial mencatatkan surplus USD 8,3 miliar pada kuartal IV-2025. Ini menutupi defisit sebesar USD 2,5 miliar pada transaksi berjalan dalam NPI kuartal IV. Kontribusi dunia usaha dalam menjaga neraca pembayaran sekaligus mengirimkan sinyal kuat agar peran sektor swasta sebagai mesin pertumbuhan ekonomi semakin dimaksimalkan. Tidak hanya menjaga kesetimbangan neraca tahun ini, melainkan juga memastikan torehan surplus yang lebih berdaya tahan.
Stabilitas Ekonomi Indonesia di Tengah Perlambatan Ekonomi Global 2026
- Ekonomi global diprediksi menghadapi fase perlambatan pada tahun 2026. Berdasarkan data sejumlah organisasi seperti OECD, World Bank, dan IMF, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melandai ke kisaran 2,6% hingga 3,3%. Perlambatan ekonomi dunia dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global, mulai dari tensi dagang antara AS-China hingga tren fragmentasi rantai pasok yang menekan efisiensi perdagangan internasional. Meskipun terdapat upaya pemulihan pascapandemi, beban fiskal yang tinggi dan kebijakan moneter yang ketat di banyak negara maju membuat momentum pertumbuhan global kehilangan tenaga, memaksa para pelaku pasar untuk bersikap lebih waspada. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki stabilitas ekonomi di tengah guncangan eksternal. Sementara banyak negara besar seperti India, China, bahkan Amerika Serikat diproyeksi menurun pertumbuhannya di tahun 2026, perekonomian Indonesia diproyeksi tetap terjaga di angka 5,0%.
PR Meningkatkan Daya Saing di Tahun 2026
- Peringkat daya saing Indonesia tahun 2025 menurut laporan World Competitivenes Ranking (WCR) menempati posisi 40 dari 69 negara. Peringkat ini turun 13 peringkat dari tahun sebelumnya (2024) yang berada di peringkat 27. Tahun 2024 menjadi tahun terbaik bagi Indonesia dalam lima tahun terakhir karena mencapai posisi daya saing yang cukup tinggi. Meski merosot 13 peringkat, Indonesia pernah menempati posisi yang lebih rendah yaitu di peringkat 44 pada tahun 2022. Namun saat itu, penurunan peringkat terjadi tidak sedalam sekarang, karena hanya turun 7 peringkat dari tahun sebelumnya. Jika dilihat ke dalam 4 komponen yang membentuk skor daya saing versi WCR, Indonesia mengalami penurunan pada 3 komponen, yaitu komponen pemerintahan yang efisien (Government Efficiency), bisnis yang efisien (Business Efficiency), dan komponen infrastruktur. Hanya di satu komponen, yakni kinerja ekonomi (Economic Performance), peringkat Indoensia tetap sama dibandingkan dengan tahun lalu, yakni peringkat 24.
Rilis Perkembangan Jumlah Uang Beredar Januari 2026. Bank Indonesia (BI) berencana untuk merilis laporan perkembangan jumlah uang beredar periode Januari 2026 pada Senin 23 Februari 2026. Laporan selengkapnya dapat diunduh di situs resmi BI yakni www.bi.go.id. Rilis ini menjadi penting untuk diperhatikan seluruh pemangku kepentingan dunia usaha, karena uang beredar ikut mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi ataupun inflasi.
Peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI). Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri akan melakukan soft launching PIDI pada Senin 23 Februari 2026 pukul 13.00-16.00 WIB di Grha Bhasvara Icchana Dome, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta. PIDI dibangun dalam menciptakan ekosistem inovasi digital nasional sebagai upaya dedikasi bagi negeri melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai bisnis berkelanjutan bagi industri, didukung oleh pengembangan talenta, inovasi siap implementasi, serta sinergi kebijakan dan kebutuhan publik. Dalam acara itu rencananya akan ada sambutan kata kunci oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
"Kejujuran adalah hadiah yang sangat mahal. Jangan mengharapkannya dari orang-orang murahan." (Warren Buffett - CEO Berkshire Hathaway)
Selamat beraktivitas, Chief.
Tim SUAR
