Pemerintah menargetkan pemulihan penuh layanan kesehatan di tiga wilayah provinsi terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat tercapai pada akhir Maret 2026.
Kementerian Kesehatan pada Rabu (7/1) melaporkan, saat ini penanganan dampak bencana di sektor kesehatan memasuki fase pemulihan layanan kesehatan setelah pemerintah memastikan seluruh rumah sakit terdampak kembali beroperasi dan mayoritas puskesmas mulai melayani masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hingga awal Januari 2026, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan ribuan relawan dan dukungan lintas lembaga guna menjaga akses layanan kesehatan bagi ratusan ribu penyintas.
“Begitu bencana ini terjadi, Presiden memerintahkan saya untuk memastikan agar layanan kesehatan di provinsi terdampak Sumatera bisa segera pulih,” ujar Budi dalam konferensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (7/1/2026).
Tahap awal pemulihan difokuskan pada rumah sakit sebagai layanan kritikal dan penyelamat nyawa. Dari total 130 rumah sakit di wilayah terdampak, sebanyak 87 mengalami gangguan operasional akibat banjir dan longsor. Sembilan di antaranya sempat berhenti beroperasi sepenuhnya, terdiri dari satu rumah sakit di Sumatera Utara dan delapan di Aceh.
Melalui pembentukan Health Emergency Operations Center (HEOC) pada 1 Desember 2025, Kementerian Kesehatan bersama TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah memetakan kerusakan serta memulihkan layanan secara bertahap.
“Dalam dua minggu, sembilan rumah sakit ini berhasil kita operasikan kembali untuk melayani pasien,” kata Budi. Meski belum seluruhnya berfungsi penuh akibat kerusakan alat dan genangan sisa banjir, seluruh rumah sakit tersebut kini telah kembali menerima pasien.
Memasuki tahap kedua pada pertengahan Desember, fokus pemulihan bergeser ke fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Dari 867 puskesmas yang terdampak, 152 sempat berhenti beroperasi karena terendam banjir parah. Hingga awal Januari 2026, tersisa tiga puskesmas di Aceh yang belum dapat difungsikan dan direncanakan dibangun ulang karena kerusakan berat.
Puskesmas menjadi krusial karena selain melayani warga sekitar, fasilitas ini menopang layanan kesehatan di sekitar seribu titik pengungsian. Data BNPB menunjukkan jumlah pengungsi yang semula mencapai sekitar 300 ribu orang kini menurun menjadi sekitar 200 ribu jiwa.
Untuk menjangkau para penyintas, Kementerian Kesehatan mengerahkan sekitar 4.000 relawan kesehatan dari berbagai institusi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, hingga lembaga kemanusiaan internasional, dengan sistem rotasi setiap dua hingga tiga minggu.
Saat ini, kata Budi, penanganan memasuki tahap ketiga, yakni pemulihan menuju kondisi normal. Fokus diarahkan pada perbaikan alat medis, laboratorium, ambulans, serta pemulihan layanan kesehatan jiwa. Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas kesehatan terdampak dapat kembali berfungsi optimal paling lambat akhir Maret 2026, seiring berjalannya rehabilitasi fisik dan dukungan lintas sektor di wilayah terdampak bencana Sumatera.
Pihaknya telah mengajukan anggaran Rp 500 miliar untuk rencana pemulihan lanjutan ini. Menurut rencana, dana tersebut akan digunakan untuk mengganti peralatan medis yang rusak seperti ambulance, alat CT Scan, MRI dan bangunan fisik fasilitas kesehatan yang rusak.
"Sudah kita list datanya, akan disiapkan dana sekitar Rp 500 miliar untuk pemulihan tahap 3 nanti," ujar dia.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat per 6 Desember, setidaknya 1178 orang tewas, sementara 163 lainnya dinyatakan hilang dalam bencana siklon dan banjir bandang di tiga wilayah provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Kondisi pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menunjukkan perkembangan yang kian membaik. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mencatat adanya penurunan signifikan pada jumlah warga yang bertahan di posko-posko pengungsian seiring dengan meredanya situasi darurat.
Provinsi Aceh hingga kini masih menjadi wilayah dengan konsentrasi pengungsi terbesar, yakni mencapai 217.780 jiwa. Secara terperinci, beban pengungsian terberat berada di Kabupaten Aceh Tamiang dengan 74.735 jiwa, disusul Aceh Utara sebanyak 67.876 jiwa, dan Gayo Lues dengan 19.906 jiwa.
Meski angka tersebut tergolong besar, Abdul menyebut grafik pengungsian sebenarnya terus melandai jika dibandingkan dengan titik puncak yang terjadi pada 8 Desember lalu.
"Pengungsi ini terus menurun. Seiring dengan peningkatan hasil operasi pencarian dan pertolongan (SAR), jumlah korban yang dilaporkan hilang pun kian berkurang," ujar Abdul dalam keterangan pers di Kantor Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (6/12/2025).
Bisa tekan fiskal
Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak kian menekan kapasitas fiskal pemerintah pusat dan daerah, seiring meningkatnya kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa efektivitas belanja pemulihan menjadi kunci agar tekanan fiskal tidak berkepanjangan dan aktivitas ekonomi daerah dapat segera kembali berjalan.
Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto menjelaskan, bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga konsekuensi ekonomi yang harus ditangani dalam waktu relatif singkat.
Anggaran pemerintah daerah yang semula dialokasikan untuk pembangunan rutin kerap terpaksa dialihkan untuk penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal daerah apabila tidak dikelola secara disiplin dan terukur.
Agus menilai, proses pemulihan membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar belanja negara maupun daerah tetap terarah. Tanpa pengelolaan yang baik, belanja pemulihan berisiko tumpang tindih, tidak tepat sasaran, atau justru memperlambat pemulihan ekonomi wilayah terdampak.
Karena itu, BNPB mendorong penggunaan mekanisme perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis data kerusakan dan kerugian agar penganggaran lebih efektif.
Dari sisi fiskal, beban pemulihan juga berpotensi menggerus ruang belanja produktif pemerintah daerah. Ketika anggaran difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar dan layanan publik, program pengembangan ekonomi daerah termasuk dukungan terhadap UMKM dan investasi berisiko tertunda.
“Jika pemulihan berlangsung terlalu lama, pertumbuhan ekonomi lokal dapat tertekan dan memperpanjang dampak ekonomi bencana,” ungkap Agus.
Untuk menjaga kesinambungan fiskal, BNPB menekankan pentingnya sinergi pendanaan antara APBN, APBD, serta sumber pembiayaan lain yang sah, termasuk dukungan dunia usaha dan lembaga nonpemerintah.
“Efektivitas dan transparansi pengelolaan anggaran pemulihan juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha, terhadap stabilitas ekonomi daerah pascabencana,” kata Agus.
Dalam konteks yang lebih luas, BNPB menegaskan bahwa aspek kebencanaan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Agus Riyanto mengingatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dapat terkoreksi apabila tidak diimbangi dengan manajemen risiko bencana.
“Pertumbuhan ekonomi yang kita gaungkan setiap saat, setiap waktu. Harus tumbuh, tumbuh, dan tumbuh,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa bencana kerap menjadi faktor penghambat yang datang secara tiba-tiba.
Menurut Agus, sebagian besar bencana, terutama yang bersifat slow onset, sebenarnya dapat dikelola sejak awal.
“Sebenarnya bencana ini kalau dikatakan ada yang slow onset dan fast onset. Artinya yang slow ini bisa kita manage. Bisa kita prediksi, bisa kita reduksi,” katanya.
Ia mencontohkan banjir di kawasan Pantura yang hampir terjadi setiap tahun dan berdampak besar terhadap roda ekonomi nasional.
“Panturan khususnya di Jawa Tengah, ini sampai melumpuhkan atau mempengaruhi roda ekonomi,” jelas Agus.
Agus juga mengingatkan pelaku usaha agar memasukkan analisis risiko bencana dalam setiap keputusan investasi.
“Ini menjadikan kira-kira semuanya, termasuk dalam berbisnis, berusaha, tentu aspek-aspek analisis risiko di sana perlu kita perhatikan,” katanya.
BNPB pun telah menyediakan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebagai referensi bagi investor. Pasalnya, investasi pengurangan risiko bencana dianggap penting untuk melindungi nilai investasi jangka panjang.
“Jadi sebenarnya kita sudah menyediakan platform itu,” ujar Agus.
