Sejumlah pakar kebencanaan mengungkapkan pemerintah perlu melakukan penanganan cepat untuk memulihkan keadaan dalam suatu bencana, terutama di bidang logistik pangan.

Hal tersebut menanggapi bencana banjir bandang dan longsor yang akhir November lalu melanda tiga wilayah, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menjadi bencana terburuk tahun ini.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 29 Desember 2025, terdapat 1.140 korban meninggal dunia, 163 orang hilang, dan lebih dari 399.172 warga yang mengungsi. 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat ada sebanyak 1.666 titik kerusakan infrastruktur di tiga provinsi akibat bencana banjir bandang dan longsor. Angka ini diperparah dengan kerusakan infrastruktur logistik kritis, di mana 271 jembatan rusak dan jalur transportasi darat terputus.

Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Siti Malkhamah, menyarankan pemerintah dan akademisi perlu melakukan identifikasi kerentanan, analisis kebijakan, dan juga secara bersama-sama adanya perumusan rekomendasi konkret untuk penguatan sistem logistik yang tangguh.

“Saat ini, dibutuhkan terobosan dalam desain jaringan transportasi, manajemen cadangan, dan koordinasi respon darurat,” ujarnya dalam situs UGM di Jakarta (29/12).

Wilayah Sumatera Barat dan Utara merupakan tulang punggung ekonomi di bidang pangan, memasok beras ke wilayah sekitarnya. Sementara Utara juga dikenal sebagai  lumbung energi nasional.

Data PLN Sumatera Utara 2022 menunjukkan bahwa 40,06% bauran energi listrik di wilayah ini berasal dari energi baru terbarukan, di samping kontribusi gas 23,23% dan batu bara 32,89%.

Hal senada disampaikan pakar manajemen logistik, Kuncoro Harto Widodo. Ia mengatakan, tahap awal yang paling mendesak dalam pemulihan pasca-banjir adalah memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar para penyintas. 

"Distribusi air bersih, bahan makanan, obat-obatan, serta layanan medis merupakan prioritas yang tidak bisa ditunda," kata dia dalam sebuah diskusi pekan lalu.

Menurut Kuncoro, banjir seringkali memicu berbagai penyakit menular seperti diare, infeksi kulit, dan demam berdarah akibat sanitasi yang buruk, sehingga keberadaan pos kesehatan darurat sangat penting. 

Selain itu, pemulihan sistem komunikasi dan transportasi juga dibutuhkan agar bantuan dapat menjangkau wilayah yang terisolasi akibat jalan rusak atau tertimbun longsor.

Dalam fase ini, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, relawan, dan lembaga kemanusiaan menjadi faktor yang sangat menentukan kecepatan dan efektivitas penanganan. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tantangan berikutnya adalah menyediakan hunian sementara bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. 

“Banyak warga harus tinggal di pos pengungsian dalam kondisi serba terbatas. Oleh karena itu, pembangunan hunian darurat yang layak sangat diperlukan agar penyintas dapat beristirahat dengan aman sambil menunggu rekonstruksi rumah permanen.” ujar dia.

Hunian sementara ini tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga pusat aktivitas sementara bagi keluarga, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan ruang untuk belajar dan bermain.

Mitigasi bencana

Pakar kebencanaan Jonatan A Lassa mengusulkan beberapa cara perlu dilakukan untuk mencegah bencana, antara lain dengan membangun sumur resapan air, menanam lebih banyak pohon besar, dan membangun sistem peringatan dini banjir.

“Melakukan pembersihan saluran air secara berkala dan memindahkan tempat hunian ke daerah bebas banjir dan tidak membangun hunian di bantaran sungai juga bisa cegah banjir,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, aktivis dari Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) Farwiza Farhan mengatakan, Aceh terus kehilangan hutan dalam sepanjang satu dekade terakhir. Menurutnya, sebelum 2010 dan setelah tsunami, Aceh pernah mempunyai rencana tata ruang yang memetakan provinsi mencakup sensitivitas lahan hingga sebaran penduduk. 

“Dari pemetaan itu, disebutkan bahwa pembukaan lahan baru akan meningkatkan risiko bencana, karena daya dukung lingkungan sudah mencapai batas maksimal,” kata dia.

Kesehatan dan Energi

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Nani Hendiarti mengatakan, pihaknya telah memaksimalkan distribusi makanan adil dan merata dengan memprioritaskan bayi, lansia, dan ibu hamil.

Selain itu, pemerintah telah membentuk dapur umum dengan koordinasi antar lembaga yang melibatkan Kemenkes dan Kemensos dan sediakan paket pangan khusus untuk mencegah malnutrisi.

“Pelayanan kesehatan terpadu juga dibutuhkan sebagai bagian dari penanganan jangka pendek,” ujar dia dalam .

Nani mengatakan, setelah prioritas penanganan berhasil, maka pemerintah bisa melanjutkan ke pemulihan sektor lainnya. Contohnya dengan memperbaiki infrastruktur pertanian, perbaikan tanggul, drainase sawah, serta bantuan benih dan pupuk.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur PT Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo mengatakan Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi dan bantuan kemanusiaan tetap berjalan di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera.

"Untuk kelancaran operasional evakuasi dan distribusi logistik, Pertamina Patra Niaga menyiapkan 22.600 liter Dexlite, 6.000 liter Avtur, dan 1.000 liter Pertamax bagi BNPB dan Pemda, termasuk kendaraan evakuasi dan alat berat," kata dia. 

Sementara itu, dalam laporan akhir tahun, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengklaim pemerintah telah melakukan perbaikan di tiga provinsi tersebut salah satunya pada sektor infrastruktur jalan nasional.

“Bencana ada di tiga provinsi, terdampak 52 kabupaten. 78 jalan nasional putus. Per satu bulan, dari 78 tinggal 6 yang masih proses penyambungan. Empat titik di Aceh, dan ada di Sumbar, dan di Sumut,” tuturnya.

“Per sekarang, satu bulan, seperti yang KSAD tadi sampaikan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar, 50 meter ke atas, bahkan di Bireun itu sampai 180 meter, itu tersambung,” kata Teddy.

Ia menegaskan bahwa jembatan menjadi prioritas agar jalur distribusi logistik kembali terbuka. “Kenapa jembatan yang utama kita fokus, selain yang lainnya? Karena agar bisa jalur logistik masuk, tembus antarkabupaten, antarprovinsi. Yang belum tembus kita pakai bantuan udara,” katanya.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian dalam skala besar melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Dalam satu bulan ini, seminggu ke depan, ada 600 rumah hunian yang akan jadi. Minggu depan, insyaallah jadi. Kemudian dari BNPB, ada 450 hunian. Bapak Presiden menginstruksikan ke Kepala Danantara untuk bangun secepat-cepatnya rumah hunian, 15.000 rumah,” ucapnya.

Di bidang kesehatan, Teddy menyampaikan bahwa layanan sejumlah rumah sakit telah kembali beroperasi secara menyeluruh setelah sempat lumpuh. Pemulihan layanan kesehatan dasar juga berlangsung cepat berkat kerja sama berbagai pihak.

“Ada 87 rumah sakit yang terdampak, semuanya lumpuh. Dalam satu bulan ini, 87 itu semuanya sudah bisa melayani pasien. Ada yang belum sempurna, tapi yang pasti dari 87 itu semuanya sudah bisa pasien datang, diobati, seperti itu. Kemudian ada 867 puskesmas yang lumpuh. Sekarang satu bulan tinggal delapan yang belum beroperasi,” jelas Seskab.