Perubahan preferensi wisatawan yang terjadi bersamaan dengan keberhasilan mencetak milestone sepanjang 2025, menjadi perhatian industri pariwisata dalam menavigasi bisnis tahun depan. Berkaca dari pengalaman tahun ini, stakeholders pariwisata mengambil pelajaran penting bahwa hanya pariwisata bernilai tambah dan adaptif yang siap mengatasi tantangan, yaitu mereka yang mampu ikut menari bersama perubahan lanskap yang sangat cepat.
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menjelaskan, di tengah perlambatan daya beli dan residu efek efisiensi pemerintah, jumlah wisatawan inbound (wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesi) masih mengalami kenaikan dari 13,9 juta sepanjang 2024 menjadi 15,7 juta dalam perkiraan terdekat hingga akhir 2025. Posisi Bali sebagai peringkat satu dalam klasemen destinasi favorit pun masih belum tergoyahkan.
"Sayangnya di Bali itu masih banyak akomodasi sharing economy, sehingga hotel atau resort yang legal tidak ikut menikmati gelombang kunjungan itu secara maksimal. Penertiban akomodasi tidak berizin ini harus secara serius dilakukan, supaya jangan yang diuntungkan adalah yang ilegal itu," ucap Hariyadi kepada Suar.id, Jumat (19/12/2025).
Di samping kenaikan jumlah wisatawan inbound, perbaikan konektivitas transportasi dan efek geopolitik dari konflik Thailand-Kamboja juga mendorong masuknya wisatawan mancanegara yang ingin mendapatkan pengalaman liburan eksotik khas Asia. Fenomena ini tumbuh secara organik bersamaan dengan preferensi wisatawan Indonesia yang gemar bepergian ke luar negeri, alih-alih destinasi lokal.
Salah satu penyebab preferensi tersebut, menurut Hariyadi, adalah competitiveness maskapai penerbangan luar yang menjual tiket lebih murah daripada maskapai domestik. Pengenaan PPN tiket, perbedaan harga avtur, mahalnya service charge bandara, hingga larangan terbatas spare part untuk pesawat terbang milik maskapai domestik ditengarai menyebabkan harga tiket maskapai domestik yang kurang bersaing.
"Padahal negara lain menganggap penerbangan itu tulang punggung pariwisata mereka, sehingga maskapai penerbangan diberikan banyak insentif. Di kita malah dikenakan tarif ini dan itu," cetusnya.
Dalam menavigasi bisnis tahun depan, pelaku industri pariwisata mengharapkan strategi pariwisata yang lebih menyeluruh dan tidak bersifat ad hoc seperti insentif diskon tiket transportasi Natal dan Tahun Baru baru-baru ini.
Hariyadi menekankan, kejelasan strategi pariwisata merupakan wujud komitmen pemerintah membuktikan bahwa pariwisata bukan sekadar aksesoris dalam upaya seluruh bangsa mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Baca juga:
Tria Dianti
Contoh strategi itu antara lain Wonderful Indonesia Hot Deals yang akan menjual paket penerbangan dan hotel dengan harga miring dan kompetitif sepekan jelang Ramadan 2026 dan tiga pekan pertama Ramadan, mengingat pada kurun tersebut tingkat okupansi hotel dan frekuensi penjualan tiket maskapai mengalami penurunan drastis.
Selain program hot deals yang terencana, promosi destinasi baru melalui mitra biro perjalanan di dalam dan luar negeri juga perlu dilaksanakan secara terukur untuk memperkenalkan destinasi-destinasi baru di luar Bali, sehingga objek pariwisata dari Sumatra, NTT, hingga Papua dapat memperoleh tingkat kunjungan yang bersaing secara sehat.
"Tidak mudah mengoordinasikan teman-teman airline yang lebih rigid dan birokratis, sementara perhotelan sangat fleksibel dan bisa mengikuti kebutuhan mereka. Kami sudah siapkan promosi bersama yang arahnya menarik wisatawan luar negeri untuk bisa inbound lebih banyak tahun depan," pungkasnya.
Regulasi akomodatif
Merespons ekspektasi pelaku industri pariwisata, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan arus investasi pariwisata terus tumbuh untuk mendorong pembangunan. Hingga Q3 2025, realisasi investasi pariwisata Indonesia telah mencapai Rp 53,92 triliun, tumbuh 52,66% year-on-year.
"Kami menyadari pencapaian investasi ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ini adalah hasil kerja keras bersama dan dukungan banyak pihak dalam memperkuat ekosistem pariwisata Indonesia," ucap Widiyanti dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kementerian Pariwisata di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Sejumlah terobosan yang telah diupayakan Kemenpar sepanjang tahun ini antara lain menerbitkan peluncuran buku pedoman Tourism Doing Business: Investing in Indonesia yang disusun bersama UN Tourism. Panduan investasi pariwisata pertama di Asia Pasifik ini memuat informasi lengkap dan terverifikasi bagi para investor tentang potensi, return, serta prosedur legal berinvestasi di sektor pariwisata Indonesia.
Dari sisi regulasi, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan, dan sanksi administratif dalam perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata. Widiyanti menegaskan, regulasi ini menjadi landasan dalam penataan kembali subsektor akomodasi, khususnya terkait perizinan.
"Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan online travel agents untuk memastikan seluruh akomodasi yang ditawarkan di platform telah memiliki perizinan berusaha dengan klasifikasi yang sesuai selambat-lambatnya 31 Maret 2026. Lewat peraturan ini, kami ingin memastikan akomodasi pariwisata memenuhi standar keamanan, profesionalitas, dan kewajiban fiskal," ujarnya.
Dalam mendorong kejelasan arah pengembangan pariwisata, Kemenpar memastikan seluruh destinasi pariwisata prioritas akan segera memiliki Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN). Saat ini, 6 RIDPN yang telah terbit mengatur pengembangan kawasan Manado-Likupang, Bangka Belitung, Lombok-Gili Tramena, Raja Ampat, Borobudur-Prambanan, serta Danau Toba.
"Empat RIDPN untuk Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, Morotai, dan Wakatobi telah selesai dalam bentuk draft dan akan segera ditetapkan dalam peraturan presiden sehingga menjadi dasar hukum yang jelas untuk dilaksanakan ke depannya," imbuh Widiyanti.
Baca juga:
Gianie
Selain pengembangan destinasi prioritas, Kemenpar juga melanjutkan pengukuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) untuk mengukur kesiapan destinasi ramah Muslim, memperkuat mutu dan keamanan wisata bahari, serta mempersiapkan pelatihan keselamatan berwisata didukung mitigasi risiko yang terstandardisasi.
Puncak dari semua regulasi dan program kerja yang ditetapkan Kementerian Pariwisata di tahun 2025, sekaligus menjadi regulasi payung untuk pariwisata Indonesia ke depan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang menjadi fondasi pengembangan dan acuan komprehensif pariwisata Indonesia ke depan.
Melanjutkan sejumlah pencapaian di tahun 2025, Kemenpar menetapkan lima program unggulan yang menjadi agenda kerja sepanjang 2026.
- Peningkatan sinergi dan koordinasi keselamatan di objek daya tarik wisata dan usaha pariwisata;
- Pembinaan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
- Kurasi dan promosi paket wisata tematik gastronomi, wellness, bahari, wastra, dan arts and crafts untuk segmen pariwisata mewah;
- Penyelenggaraan event berkualitas dengan ciri khas Indonesia dan mengangkat nama Indonesia, serta;
- Mempersiapkan Tourism 5.0 sebagai platform terpadu berbasis AI untuk memudahkan akses informasi event dan agenda kepariwisataan nasional.
"Kami memahami fondasi pariwisata yang sehat adalah terciptanya pengalaman berwisata yang aman dan nyaman. Masih banyak ruang perbaikan, dan dengan masukan semua pihak, program kami ke depan dapat memberikan manfaat lebih bagi industri dan masyarakat," pungkas Widiyanti.
Beradaptasi
Dalam kiat-kiat menavigasi bisnis pariwisata ke depan, laporan Indonesia Tourism Outlook 2025/2026 yang diterbitkan Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya pelaku industri pariwisata mempersiapkan strategi adaptasi yang cermat.
"Biaya operasional yang tinggi dan perubahan perilaku wisatawan mempertegas bahwa strategi lama sudah tidak lagi relevan. Kompetisi harga yang ketat dan kenaikan PPN kian mempersempit ruang margin, membuat pelaku industri harus cermat menentukan strategi agar tidak terjebak perang harga semata," catat laporan tersebut.
Apabila tekanan jangka pendek seperti ini dikelola sebagai momentum pembaruan, industri pariwisata niscaya menemukan peluang lebar untuk tetap tumbuh. Laporan tersebut antara lain merekomendasikan pelaku industri memanfaatkan teknologi digital untuk menekan biaya, melatih SDM secara lebih efektif, dan membaca pola permintaan dengan analitik yang lebih presisi.
"Jika pelaku usaha mampu menjadikan tekanan ini sebagai momentum transformasi, industri pariwisata pada 2026 berpeluang tumbuh lebih gesit dan berdaya saing tinggi. Tentu ini harus diikuti penguatan strategi keberlanjutan melalui penerapan prinsip ramah lingkungan, digitalisasi operasional, dan peningkatan efektivitas pemasaran untuk menjaga daya saing industri," tulis laporan tersebut.
Dengan merengkuh inovasi dalam menjalankan operasional, industri pariwisata dapat menjawab perubahan preferensi wisatawan yang semakin berorientasi pada sustainability, wellness, digitalisasi layanan, cultural experience, serta personalized service. Selain itu, konsep-konsep baru seperti co-living space, glamping, dan business+leisure (bleisure) menandakan pola konsumsi wisata yang semakin fleksibel dan berorientasi pengalaman.
"Penerapan harga fleksibel (dynamic pricing), paket bundling, dan dukungan SDM kompeten yang lebih maksimal akan menjadikan tahun 2026 sebagai momen kebangkitan. Peluang ini harus dimanfaatkan untuk mengakselerasi perputaran ekonomi dan merevitalisasi industri pariwisata secara holistik," pungkas laporan tersebut.
