Optimisme dunia usaha menyongsong tahun 2026 perlu diimbangi dengan melakukan deteksi dini empat risiko ekonomi tahun ini. Yaitu, meningkatnya tekanan eksternal, ketidakcocokan kebijakan fiskal dan moneter, meluasnya pengangguran terdidik, dan kenaikan harga pangan dan energi jelang bulan Ramadan. Tanpa mitigasi tepat, keempat risiko tersebut berpotensi memicu instabilitas yang dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menjelaskan, saat ini indikator perekonomian memang tercatat cukup baik. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, inflasi terjaga, neraca dagang surplus, dan rasio kredit macet di bawah 3%. Sekalipun demikian, menurut Deni, Indonesia masih menghadapi tekanan sunyi dan risiko yang mengarah pada instabilitas.
Dari sisi eksternal, selain mesin-mesin pertumbuhan yang melambat di AS dan Tiongkok, defisit anggaran besar akibat penambahan utang membuat tekanan inflasi bertambah dan menghambat kinerja perekonomian. Setali tiga uang dengan dua negara adidaya tersebut, Inggris dan Eropa juga menghadapi tantangan serupa.
Meningkatnya tekanan fiskal di negara-negara maju, lanjutnya, dikhawatirkan menyebabkan arus modal keluar mendadak (sudden capital outflow) dari pasar obligasi yang menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya pinjaman SBN Indonesia. Deni mengingatkan, sekalipun Indonesia mengalami rekor IHSG berkali-kali tahun lalu, arus modal keluar dari pasar modal dan pasar obligasi juga sangat besar.
"Foreign flow tahun lalu besar walaupun IHSG naik. Neraca pembayaran kita juga defisit dan memberikan tekanan pada cadangan devisa. Salah satu indikatornya adalah nilai tukar rupiah tahun lalu mengalami pelemahan terhadap dolar AS di saat mata uang lain di kawasan menguat," tuturnya, Rabu (7/1/2025).
Risiko dari dalam
Salah satu diagnosis persoalan internal tersebut terletak pada hubungan otoritas fiskal dan moneter yang dicita-citakan semakin sinergis di saat postur fiskal yang semakin ekspansif. Deni menggarisbawahi, postur ekspansif APBN 2026 berisiko melewati ambang defisit 3% yang diatur undang-undang, sementara peningkatan utang akibat jatuh tempo tidak dapat direstrukturisasi karena kondisi eksternal juga tidak kondusif.
"Akhirnya kita tidak ke mana-mana: fiskal mau ekspansi, tetapi moneter terkontraksi karena menjaga stabilitas. Semakin hari, BI membeli semakin banyak SBN dan kehilangan pengaruh kebijakan moneternya, sehingga ketika suku bunga diturunkan, Giro Wajib Minimum turun, kredit tetap tidak tumbuh signifikan, tetap hanya 7%-8%," ucap Deni.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Dari sisi ketenagakerjaan, kriteria pengangguran yang sangat longgar menyebabkan angka statistik agregat tidak terlalu besar, padahal Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sedikitnya 79.302 orang ter-PHK sepanjang tahun 2025. Demografi pengangguran pun berkembang dari segi pendidikan, sehingga lulusan Vokasi maupun Sarjana (S-1) dan magister (S-2) juga meningkat.
Deni mengakui bahwa intervensi pemerintah melalui program stimulus seperti Magang Berbayar bagi lulusan S-1 telah mendorong tingkat serapan tenaga kerja. Namun, karakter investasi yang semakin padat modal dan bukan padat karya, di samping membesarnya peluang pekerjaan informal menandakan bahwa kebijakan struktural yang dapat mengatasi mismatch dapat mendorong perubahan lebih jauh.
"Apabila pengangguran pada umumnya akan frustrasi dan kurang percaya diri, pengangguran terdidik dapat mengekspresikannya di media sosial dan dapat menggalang pergerakan massa yang dapat berakhir kerusuhan dan merusak ekonomi. Jika tidak diperhatikan, ini dapat menjadi bom waktu yang meledak kemudian," tegasnya.
Melengkapi penjelasan Deni, Peneliti Climate Research Unit CSIS Via Azliya Widiyadi menggarisbawahi dampak perubahan iklim yang diprediksi telah menimbulkan kerugian Rp 544 triliun sepanjang kurun 2020-2024, khususnya di sektor pertanian akibat curah hujan ekstrem dan transisi iklim pasca-El Nino.
Via mengingatkan, bencana ekologis di tiga provinsi Sumatra serta deforestasi untuk penanaman sawit yang telah melebihi ambang batas 17,67 juta hektare menjadi dua bukti semakin berkurangnya daya dukung lingkungan terhadap aktivitas ekonomi ekstraktif yang justru meningkat selama lima tahun terakhir.
"Tanpa tata kelola yang baik, proyek prioritas nasional berbasis lahan berpotensi menimbulkan instabilitas baru yang bertolak belakang dengan tujuan proyek tersebut. Bukan hanya manajemen risiko, tetapi juga menimbang daya dukung lingkungan serta risiko iklim, harus mulai masuk dalam perencanaan," ujar Via
Berkaca dari sejumlah risiko tersebut, Deni merekomendasikan enam butir mitigasi prioritas yang penting untuk diperhatikan para pengambil kebijakan.
- Kebijakan moneter harus tetap memprioritaskan pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar untuk menjaga ekspektasi dan mempersiapkan risiko capital outflow, alih-alih mendukung kebijakan fiskal ekspansif;
- Tutup ruang defisit dengan memperbaiki penerimaan dan memastikan belanja secara efisien, serta mengurangi pembiayaan pada obligasi jangka pendek yang terlalu mahal;
- Koordinasi fiskal-moneter perlu dilakukan untuk memastikan pembelian SBN tidak menjadi perangkap bagi kebijakan moneter dan independensi bank sentral;
- Memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang mengalami peningkatan PHK, memperluas program pasar tenaga kerja aktif, serta mempercepat peningkatan keterampilan (reskilling) bagi pemuda dan pekerja terampil yang rentan terhadap pengangguran;
- Diversifikasi impor dan membangun cadangan strategis untuk menghadapi volatilitas harga energi dan pangan, khususnya menjelang bulan Ramadan dan meningkatnya risiko iklim;
- Memanfaatkan turunnya harga energi untuk mereformasi subsidi dan mengalihkan pengeluaran ke investasi yang meningkatkan produktivitas dan inisiatif transisi hijau.
"Kebijakan ekonomi perlu lebih dari sekadar menjangkau periferi dan membangkitkan optimisme, yaitu dengan memastikan dampak kebijakan benar-benar berdampak. Jika risiko ini tidak diatasi, kita akan tetap seperti ini dan tidak ke mana-mana," pungkas Deni.
Tetap tangguh
Menanggapi sejumlah risiko ekonomi dan lingkungan yang berpeluang terjadi pada 2026, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan perekonomian Indonesia yang menunjukkan ketahanan sepanjang 2025 mampu menjadi dasar yang kuat bagi kinerja ekonomi di tahun 2026.
Febrio menjelaskan, aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan catatan PMI Manufaktur sebesar 51,2 pada bulan Desember 2025, memuncaki jejak ekspansif selama lima bulan berturut-turut, didukung kuatnya permintaan domestik, peningkatan ketenagakerjaan, serta aktivitas pembelian bahan baku.
"Optimisme pelaku usaha juga menguat dan mencapai level tertinggi dalam tiga bulan terakhir, mencerminkan keyakinan terhadap prospek manufaktur ke depan. Aktivitas manufaktur negara utama yang secara umum juga ekspansif memberikan sinyal positif bagi permintaan ekspor Indonesia," cetus Febrio dalam pernyataan tertulis yang diterima Suar.id, Selasa (06/01/2026).
Surplus neraca dagang USD 2,66 miliar dan peningkatan ekspor yang disumbang industri pengolahan dengan kontribusi 10,41% mencerminkan meningkatnya nilai tambah ekspor nasional. Stabilitas harga tetap terjaga, meskipun inflasi mengalami kenaikan akibat naiknya harga beberapa komoditas pangan terjadi di tengah inflasi inti yang terjaga di level 2,38%.
Dengan Indeks Keyakinan Konsumen yang menguat ke level 124, Indeks Penjualan Riil tumbuh 5,94% YoY, serta meningkatnya penjualan listrik sektor bisnis sebesar 6,2% YoY, Febrio optimistis bahwa indikator ekonomi domestik yang solid dapat menekan sejumlah risiko yang dikhawatirkan.
"Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal diarahkan mendukung pembangunan nasional guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.
