Menyoal Upah Pekerja 2026

Selamat pagi, Chief…

Berikut informasi penting terkait pengembangan semesta dunia usaha yang perlu mendapat perhatian hari ini berdasarkan kurasi Tim SUAR.

Alternatif Mencapai Titik Temu Jelang Penetapan Upah Minimum 2026

Keputusan pemerintah menunda penetapan upah minimum 2026 perlu dimanfaatkan sebagai kesempatan membuka jendela negosiasi pengusaha, pemerintah, dan buruh demi mencapai titik temu yang mengakomodasi kepentingan tiga pihak. Empat alternatif kebijakan penghitungan upah telah tersedia sebagai titik tolak dialog yang masih dapat dibuka.

Kenaikan upah minimum tunggal sebesar 6,5% yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tahun lalu.
Dengan mempertimbangkan disparitas upah, KSPI membuka interval kenaikan upah minimum antara 6%-7% berdasarkan pertimbangan dari keberatan pengusaha yang meminta kenaikan jangan terlalu berlebihan.
Demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan mendongkrak daya beli, interval kenaikan dibuat lebih rinci, yaitu 6,5%-6,8%.
Apabila mempertimbangkan alpha untuk mengakomodasi perbedaan inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi/kota/kabupaten, maka nilai alpha yang diusulkan berada di kisaran 0,7-0,9 sehingga rumpang yang ada lebih kecil daripada alpha RPP sebesar 0,3-0,8.

Baca selengkapnya di sini.

Revisi UU Penguatan Sektor Keuangan Dorong Pelaku Industri Jemput Bola

Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu (3/12) mengungkapkan kalau rencana revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) akan memperkuat otoritas sektor keuangan dalam kewajiban menjaga stabilitas, sekaligus mendorong pelaku industri jasa keuangan menjemput bola, bukan sekadar menunggu permintaan. Hal tersebut menjawab kekhawatiran publik dan pengamat keuangan kalau revisi UU P2SK akan menyebabkan melemahnya independensi lembaga otoritas keuangan negara seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Fungsi intermediasi keuangan terbukti masih bergantung pada permintaan, padahal sektor keuangan harus berputar lebih cepat sebagai katalis pertumbuhan ekonomi.

Baca selengkapnya di sini.

Dorong Stabilitas Ekonomi, Profesi Akuntan Dituntut Selalu Adaptif dan Amanah

Profesi akuntan dituntut untuk selalu adaptif dalam menjaga kepercayaan publik dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara yang efektif di tengah dinamika pereknonomian global yang semakin kompleks. Selain itu, keberlanjutan ekonomi yang inklusif membutuhkan akuntan yang dapat menyediakan data dan analisis yang akurat serta transparan, yang sangat dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien.

Baca selengkapnya di sini.

Peta Persaingan Broadband Indonesia, Siapa Penguasa Pasar?

Siapakah penyedia jasa internet yang paling bisa diandalkan dan disukai pelanggan? Laporan Opensignal yang berjudul "Laporan Pengalaman Fixed Broadband November 2025", menganalisis data riil dari pengguna broadband fixed-line di Indonesia selama 1 Agustus–30 Oktober 2025, mencakup delapan ISP besar: Biznet Home, CBN, Icon Plus, IndiHome/Telkomsel, Indosat HiFi, MyRepublic, Oxygen.id, dan XL Home. Lima indikator utama dipakai, yaitu Konsistensi Kualitas, Kecepatan Unduh, Kecepatan Unggah, Pengalaman Video, dan Keandalan Pengalaman.

Laporan Opensignal yang berjudul "Laporan Pengalaman Fixed Broadband November 2025"

Baca selengkapnya di sini.

Memajukan Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menjadi instrumen kunci bagi negara-negara di ASEAN untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak terkecuali Indonesia. KEK Indonesia harus bisa sejajar, bahkan lebih unggul dibandingkan negara ASEAN lainnya. Hingga kini, Indonesia tercatat telah membangun 24 KEK yang tersebar di wilayah seluas 20.912 hektar. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, jumlah ini masih tergolong kecil. Dengan Malaysia dan Vietnam, misalnya, negara yang luas wilayahnya lebih kecil dari Indonesia ini justru memiliki kawasan ekonomi khusus yang lebih besar.
Data mengenai investasi ASEAN tahun 2023-2024 menunjukkan ASEAN menjadi pusat investasi global yang dinamis. Di kawasan ASEAN, Singapura memimpin dengan perkiraan FDI mencapai 143,4 miliar dollar AS pada tahun 2024. Hal ini menegaskan posisinya sebagai hub finansial utama lingkup regional. Sedangkan Indonesia berada di urutan kedua, dengan capaian FDI 24,2 miliar dollar AS pada 2024. Diikuti oleh Vietnam dengan 20,2 miliar dollar AS. Negara-negara seperti Malaysia (11,4 miliar dollar AS) dan Thailand (10,6 miliar dollar AS) juga menunjukkan arus investasi yang signifikan. Capaian FDI ini tidak lepas dari kebijakan strategis yang diterapkan negara-negara anggota, di mana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau SEZ telah menjadi kunci untuk menarik modal asing dan mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Baca selengkapnya di sini.

Business Matching USA. Export Center Surabaya akan menyelenggarakan Business Matching USA yang difokuskan pada produk Healthy Snack. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Desember 2025, di Hotel Holiday Inn Surabaya yang beralamat di Jl. Kedung Doro No. 54-58, Surabaya, pukul 09.00 WIB. Peserta yang berminat dipastikan harus memiliki NIB dan NPWP, serta produknya harus memiliki legalitas minimal PIRT dan Halal (HACCP/ISO lebih diutamakan). Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk bertemu langsung dengan Buyer dari Amerika Serikat dan dihadiri juga oleh Tenaga Teknis Export Center Surabaya. Informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dapat langsung diakses melalui media sosial Instagram resmi Export Center Kemendag.

Raker Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan dan BPI Danantara. Komisi XI DPR RI akan mengadakan raker pada hari Kamis, 4 Desember 2025 yang dimulai pukul 10.00 WIB. Rapat kerja ini akan melibatkan Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danatara. Agenda utama pembahasan dalam rapat kerja tersebut adalah mengenai topik Subsidi dan Kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Informasi terkait rapat tersebut dapat diakses melalui website resmi DPR RI.