Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut, anak-anak yang kini belajar di Sekolah Rakyat adalah mereka yang sebelumnya nyaris tak terlihat. Sebagian anak bahkan tumbuh dalam keluarga dengan orang tua tunggal, rumah tangga penuh kekerasan, dan kehidupan yang memaksa mereka bekerja.
“Sekolah Rakyat adalah kawah candradimuka, tempat penjaga asa keluarga, (mereka) digembleng, dididik, dan disiapkan untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengubah masa depan keluarganya,” kata Gus Ipul saat melaporkan capaian penyelenggaraan Sekolah Rakyat semester pertama tahun ajaran 2025-2026 kepada Presiden Prabowo Subianto, Januari lalu.
Pada awal penjangkauan calon siswa, data yang dihimpun Kementerian Sosial menunjukkan realitas yang memprihatinkan. Sebanyak 454 siswa Sekolah Rakyat sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan, sementara 298 lainnya putus sekolah. Sebagian bahkan belum lancar membaca meski telah berusia SMA. Ada pula anak-anak yang sejak kecil terbiasa bekerja.
Yang miskin yang punya potensi
Kini, di Sekolah Rakyat, mereka dipetakan potensinya. Salah satunya melalui melalui tes talenta berbasis teknologi, DNA Talent. Pendekatan ini memandang setiap anak sebagai individu yang unik, bukan dari kekurangannya, melainkan dari potensi yang dapat dikembangkan.
Para siswa dibimbing, diarahkan, dan difasilitasi sesuai dengan minatnya, baik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun yang ingin bekerja sesuai keterampilan dan keahlian.
“Pendidikan formal dijalankan dengan kurikulum yang sangat personal. Dibimbing oleh guru-guru yang tersertifikasi. Di asrama, anak-anak dibimbing oleh wali asuh dan wali asrama dalam pembiasaan hidup sehat, tertib, disiplin, dan mandiri,” ucap Gus Ipul.
Tak berhenti di situ, Pemerintah juga menyiapkan jalan bagi siswa lulusan Sekolah Rakyat. Kemensos telah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk memfasilitasi beasiswa bagi siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat yang ingin melanjutkan pendidikan.
Beberapa di antaranya ada di Universitas Ary Ginanjar (UAG) dan ESQ Business School yang telah memfasilitasi beasiswa untuk lulusan Sekolah Rakyat. Selain itu, siswa Sekolah Rakyat jenjang Menengah Pertama yang memiliki kemampuan akademik yang memadai, akan difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Garuda, sekolah khusus milik negara untuk siswa berprestasi.
Kemensos juga memfasilitasi siswa yang ingin bekerja setelah lulus. Kolaborasi dilakukan dengan pihak terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Fasilitas menyeluruh siswa dan keluarga
Tak sekadar akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga didesain sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena mengintegrasikan berbagai program unggulan pemerintah. Di antaranya Cek Kesehatan Gratis, Makan Bergizi Gratis, jaminan kesehatan PBI-JKN, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Program Tiga Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Program ini juga menjangkau keluarga siswa. Selain menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, dan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), keluarga siswa juga didorong mengikuti program pemberdayaan sosial ekonomi agar mampu mandiri dan meningkatkan taraf hidup.
Hingga saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah berdiri di 166 titik dengan kapasitas 15.945 siswa. Program ini didukung oleh 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Sekolah-sekolah tersebut tersebar di Sumatra 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, dan Papua 6 lokasi. Pada tahap awal, 166 Sekolah Rakyat rintisan ini masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan aset pemerintah daerah.
Sementara itu, 104 Sekolah Rakyat Permanen tengah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan 100 lokasi tambahan disiapkan pada 2026. Ke depan ditargetkan akan berdiri 500 sekolah rakyat dengan daya tampung tiap sekolah 1.000 siswa.
Mengubah nasib di gedung pemerintah
Secara nasional, saat ini, sudah ada tiga tahap pembangunan Sekolah Rakyat ini, Bila tahap pertama pemerintah telah mengembangkan rintisan di 166 titik dengan memanfaatkan gedung yang tersedia, tahap kedua kini masuk pada pembangunan sekolah permanen di 104 lokasi, dan segera disusul tahap ketiga dengan persiapan sekitar 100 titik.
Untuk mengejar target pengoperasian Sekolah Rakyat pada April ini, pemerintah mengoptimalkan penggunaan fasilitas milik kementerian dan lembaga (K/L). Salah satunya dukungan dari Kementerian Perhubungan yang menyediakan sejumlah institusi pendidikan untuk difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
"Alhamdulillah dalam proses ini, ternyata Kemenhub memberikan tempat-tempat yang selama ini digunakan untuk pelatihan, nanti akan digunakan untuk Sekolah Rakyat," kata Wakil Menteri Sosial RI (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat meninjau calon lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 April 2026 lalu.
Agus menegaskan, penggunaan aset negara untuk penyelenggaraan sekolah ini merupakan usaha percepatan yang mengedepankan prinsip fungsional. Fasilitas utama seperti ruang kelas, asrama, dan tempat makan menjadi prioritas agar kegiatan belajar dapat segera berjalan, sementara sarana pendukung lainnya akan dilengkapi secara bertahap.
"Yang penting ada kelas dulu, ada asrama dulu, terus ada tempat makan. Yang lain-lain nanti bisa menyesuaikan sambil proses belajar mengajar berjalan," kata Agus.
Proses asesmen kelayakan lokasi tetap dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar. Penyesuaian ruang dilakukan secara cepat agar memenuhi standar minimal penyelenggaraan pendidikan berasrama.
Pemerintah juga mempercepat pembukaan tambahan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026. Percepatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera dalam waktu singkat.
Program yang sangat dibutuhkan
Agus menyatakan, tambahan Sekolah Rakyat ini berada di luar tahapan pengembangan yang telah berjalan sebelumnya. Salah satu lokasi yang tengah disiapkan adalah Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) milik Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar).
"Yang sekarang sedang kita survei ini tambahan. Jadi di luar tahap satu, dan dua maupun di luar tahap tiga," ujar Agus.
Ia menambahkan, langkah serius Pemerintah ini merupakan program nasional yang bertujuan memutus rantai kemiskinan ekstrem, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Sekolah Rakyat ini kita dorong sebagai intervensi untuk memutus transmisi kemiskinan. Lebih dari 64 persen anak dari keluarga miskin berisiko tetap miskin, jika tidak ada intervensi negara,” katanya.
Dia juga menceritakan temuan lapangan yang semakin menguatkan urgensi program ini.
“Kami menemukan anak-anak yang tidak mau pulang karena tidak ada makanan di rumah. Ada orang tua yang sampai bersujud, memohon agar anaknya bisa masuk Sekolah Rakyat. Artinya program ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Mukhlison, Gema Dzikri, dan Feby Febriana Nadeak
